Oleh: Dr. UlulAlbab,M.S
Ketua ICMI Organisasi Wilayah JawaTimur
KABUPATEN Malang merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan UMKM.
Namun demikian, tantangan struktural seperti kesenjangan antar wilayah, pengangguran terselubung, dan angka kemiskinan
yang masih tinggi menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
Kajian ini bertujuan memberikan kerangka konseptual dan strategi berbasis bukti untuk merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Pendekatan yang digunakan adalah integratif antara analisis ekonomi makro, teori pembangunan regional, dan kebijakan sosial berbasis kesejahteraan.
Tantangan dan Akar Masalah
Menurut data BPS Kabupaten Malang (2023), tingkat kemiskinan berada pada angka 9,6%, sedikit di atas rata-rata provinsi Jawa Timur. Masalah kemiskinan ini bersifat multidimensional, mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan pekerjaan layak.
Sebagaimana Amartya Sen (1999) tekankan dalam Development as Freedom, kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi kekurangan kapabilitas untuk menjalani kehidupan yang bernilai.
Penelitian oleh Ravallion (2016) menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi disertai distribusi yang adil dan inklusif. Ini menegaskan pentingnya menghindari jebakan growth without equity.
Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai oleh penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat bawah.
Berdasarkan kajian dari Rodrik (2013), strategi pertumbuhan daerah yang efektif harus mengandalkan potensi lokal dan transformasi struktural menuju sektor produktif, seperti pengembangan agroindustri berbasis pertanian lokal dan hilirisasi produk UMKM.
Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor pertanian, wisata, dan ekonomi kreatif. Integrasi antara sektor pertanian dan pariwisata (agrowisata) misalnya, dapat menjadi model pengembangan ekonomi lokal yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat desa (Barrios et al., 2020).
Kebijakan Penurunan Kemiskinan Berbasis Inklusi Sosial
Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan lintas sektor.
Strategi efektif melibatkan:
Pendidikan Inklusif dan Keterampilan Digital
Literasi dan pelatihan vokasional untuk sektor pertanian modern dan wirausaha digital. World Bank (2018) menegaskan pentingnya peningkatan human capital sebagai jalan keluar dari kemiskinan jangka panjang.
Infrastruktur Akses dan Konektivitas Desa-Kota
Keterhubungan wilayah yang baik memperluas akses ke pasar, layanan kesehatan,dan pendidikan (Banerjeeetal.,2012). Penguatan konektivitas desa-pinggiran dengan pusat pertumbuhan sangat penting.
Skema Perlindungan Sosial Adaptif
Bantuan tunai bersyarat, jaminan sosial untuk lansia dan difabel, serta asuransi pertanian yang berkeadilan (Gentilini et al., 2020).
Kolaborasi Multi-aktor dan Tata Kelola Adaptif
Dalam konteks tata kelola pembangunan, pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media menjadi sangat relevan.
Kolaborasi ini mendorong inovasi sosial dan adaptasi kebijakan berbasis data (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi penurunan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang akan sangat bergantung pada keberanian mengambil langkah-langkah inovatif, kolaboratif, dan berbasis bukti.
Reformasi birokrasi, penguatan sistem data terpadu, serta partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Rekomendasi:
1. Merancang roadmap pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi sektor unggulan.
2. Mengintegrasikan pendekatan edukatif, partisipatif, dan digital dalam program pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda dalam analisis spasial dan pemantauan berbasis data real-time.
Editor : Alim Perdana
