Dalam perkara ini, KPK telah menyatakan tengah mendalami pengurusan cukai, memanggil pengusaha rokok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memeriksa pengusaha rokok asal Pasuruan, Jawa Timur, sebagai saksi.

KPK juga menyebut pemeriksaan itu ditujukan untuk mendalami proses dan mekanisme pengurusan cukai di lapangan.  

Namun demikian, penanganan perkara ini jangan sampai menimbulkan efek sapu jagat yang justru mematikan industri rokok rakyat yang saat ini sedang tumbuh, khususnya di Madura.

Wilayah seperti Madura membutuhkan tata kelola yang bersih, tetapi juga membutuhkan keberpihakan terhadap pelaku usaha legal skala rakyat yang sedang berupaya bangkit di tengah tekanan cukai, kompetisi pasar, dan stigma yang kerap disamaratakan. 

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, pengusaha rokok dan Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), menegaskan bahwa penegakan hukum harus diarahkan untuk membersihkan praktik kotor, bukan memukul rata seluruh pelaku industri rokok rakyat.

“Penindakan terhadap dugaan korupsi di Bea Cukai harus kita dukung. Negara memang tidak boleh kalah oleh mafia cukai, mafia pita, atau permainan kotor yang merusak tata niaga.

Tetapi KPK juga harus sangat teliti, hati-hati, dan berpikir komprehensif agar penanganan kasus ini tidak berubah menjadi pukulan membabi buta terhadap industri rakyat yang legal dan sedang tumbuh, terutama di Madura,” ujar pengusaha yang akrab disapa Gus Lilur itu, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026). 

Ia menilai, industri rokok rakyat di daerah penghasil tembakau tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang sama dengan pelaku penyimpangan yang memanfaatkan celah korupsi.

Menurutnya, justru banyak pelaku usaha kecil-menengah di sektor rokok sedang berusaha masuk ke jalur legal, membayar kewajiban, dan membangun usaha dari bawah di tengah struktur industri yang tidak selalu ramah bagi mereka.

“Jangan sampai ada generalisasi. Jangan sampai karena ada kasus besar di level pengurusan cukai, lalu semua pelaku usaha rokok rakyat diperlakukan seolah-olah bagian dari masalah. Itu tidak adil. Yang salah harus ditindak, tetapi yang sedang tumbuh secara legal jangan dimatikan,” tegasnya.

Gus Lilur mengingatkan bahwa KPK sendiri telah mengaitkan perkara ini dengan pengurusan cukai dan maraknya rokok ilegal, sementara penyidik juga sedang melihat realitas prosedur yang seharusnya dilalui pengusaha rokok dalam pengurusan cukai.

Karena itu, menurut dia, pendekatan penyidik seharusnya mampu membedakan secara jernih antara pelaku yang memanfaatkan korupsi untuk keuntungan ilegal dan pelaku usaha rakyat yang justru sering menjadi korban dari sistem yang rumit dan mahal.

Ia juga menyoroti bahwa daerah penghasil tembakau seperti Madura tidak bisa hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi harus dilihat dalam konteks ekonomi sosial yang lebih luas.

Di wilayah-wilayah seperti ini, industri rokok rakyat tidak hanya berkaitan dengan pabrik, tetapi juga dengan nasib petani tembakau, buruh linting, pekerja distribusi, pedagang kecil, dan ekosistem ekonomi lokal yang panjang.

“Kalau penanganannya tidak cermat, yang terpukul bukan hanya pemilik usaha. Yang terpukul adalah petani tembakau, buruh, keluarga-keluarga kecil, dan daerah yang memang sejak lama menggantungkan denyut ekonominya pada tembakau. KPK harus melihat kasus ini bukan hanya sebagai perkara hukum, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi rakyat,” ujarnya. 

Menurut Gus Lilur, negara harus mampu menjadikan momentum pengusutan ini sebagai jalan untuk membenahi sistem cukai dan perdagangan rokok secara lebih adil.

Pembersihan praktik korupsi di tubuh regulator penting, tetapi pembenahan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap industri legal yang tumbuh dari bawah.

“Jangan sampai yang kuat lolos, yang kecil tumbang. Jangan sampai yang selama ini bermain di celah kekuasaan justru aman, sedangkan industri rakyat yang baru belajar legal malah kolaps karena ketakutan, stigma, dan tekanan. Ini yang harus dicegah,” katanya.

Gus Lilur mendorong agar KPK, Kementerian Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan melihat industri rokok rakyat secara lebih proporsional. Ia berharap penegakan hukum dalam kasus ini menghasilkan dua hal sekaligus:

membersihkan praktik korupsi dan memperkuat jalur legal industri rakyat.

“Kalau negara ingin serius menekan rokok ilegal, maka jalur legal untuk industri rakyat harus diperkuat, bukan dipersempit. Kalau negara ingin menyelamatkan penerimaan, maka pelaku usaha yang mau tumbuh secara patuh harus diberi kepastian, bukan dibuat mati sebelum berkembang. Madura dan daerah penghasil tembakau lain membutuhkan keadilan seperti itu,” pungkasnya.

PELAKSANAAN Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 akan digelar sekitar bulan Agustus tahun ini. Agenda tertinggi NU itu akan diawali Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada bulan April ini.

Kepanitiaan Muktamar pun telah dibentuk, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul didapuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana (OC). Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU itu didampingi Amin Said Husni sebagai Sekretaris.

Untuk Panitia Pengarah (SC) dipercayakan kepada KH. Ahmad Said Asrori. Beliau didampingi Prof. M. Nuh selaku Sekretaris.

Sampai saat ini belum diputus tuan rumah Muktamar NU ke-35. Sejumlah tempat pun diusulkan sebagai tempat pelaksanaan Muktamar di usia NU yang telah 100 tahun, bahkan memasuki perjalanan awal Abad kedua.

Sejumlah tempat yang telah direkomendasi itu diantaranya, Kabupaten Situbondo yang diusulkan Bupati Mas Rio. Selain itu, di Lirboyo Kediri. Bahkan PWNU NTB secara resmi telah menyurati PBNU terkait kesiapan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35.

Namun penulis menilai Kota Surabaya paling layak menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35. Dukungan pemerintah daerah pun menjadi garansi suksesnya Muktamar NU.

Wali Kota Eri Cahyadi pernah melontarkan kesiapan Surabaya menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35. Niat itu disampaikan Eri saat menerima silaturahmi pengurus Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) di Balai Kota Surabaya pada 27 Desember 2021, sesaat usai Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 24 Desember 2021.

Niat itu kembali disampaikan Eri kepada Gus Yahya yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Februari 2021. Saat Gus Yahya berkunjung ke kantor PCNU Surabaya di Jalan Bubutan yang pernah menjadi kantor PBNU, diawal berdirinya NU.

Bila Muktamar NU ke-35 digelar di Surabaya, tentu akan mendapat sokongan besar dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Di era Khofifah menjadi gubernur sejumlah perhelatan besar terbukti sukses digelar.

Diantaranya, Peringatan Satu Abad NU versi Hijriyah di Stadion Delta Sidoarjo pada 7 Februari 2023. Kemudian Kongres Muslimat NU ke-18 di Surabaya pada 10-15 Februari 2025. Terbaru, Mujahadah Kubro 1 Abad NU di stadion Gajayana pada 7 dan 8 Februari 2026. Acara ini dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto dan diikuti sekitar 150.000 Nahdliyin.

Bila dikerucutkan, ada dua variabel yang menjadi alasan kuat Surabaya layak menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35. Yakni, Historis dan Teknis.

*HISTORIS*

Muktamar NU ke-35 di Surabaya menjadi napak tilas sejarah NU yang telah memasuki usia 100 tahun. Di Kota ini lah, NU berdiri dan dideklarasikan pada 31 Januari 1926. Karena itu, kantor PBNU pertama pun ada di Surabaya.

Muktamar NU pertama juga digelar di Kota Surabaya pada 21 Oktober 1926. Pada Muktamar itu, Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari dipilih sebagai Rais Akbar dan H. Hasan Gipo sebagai Ketua Umum PBNU.

Di kantor PBNU di Jalan Bubutan Surabaya pula, Resolusi Jihad dicetuskan oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, tanggal itu pun ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Berkat semangat Resolusi Jihad, para pemuda Surabaya dan santri di pulau Jawa bisa mengusir tentara Inggris (Sekutu) yang merupakan pemenang perang dunia kedua. 

Di Surabaya ini juga ada sejumlah tempat bersejarah yang mempunyai ikatan emosional kuat dengan para Nahdliyin. Diantaranya Masjid Ampel, berikut makam Sunan Ampel yang tak putus-putus diziarahi.

Ada pula Pondok Pesantren Sidosermo dengan kampung Dresmo yang punya pertalian kuat dengan Masjid Ampel. Di sini lah pusat penyebaran agama Islam di Kota Surabaya.

*TEKNIS*

Sebagai Kota Metropolis yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya mempunyai kesiapan secara teknis. Baik fasilitas mau pun akses yang bagus.

Kota Surabaya dinilai memiliki fasilitas yang memadai dan akses transportasi yang mudah dijangkau untuk menampung peserta muktamar.

Surabaya memiliki dua stasiun kereta api besar, Stasiun Gubeng dan Stasiun Pasar Turi. Ini bisa menjadi akses transportasi bagi para muktamirin.

Ada pula Bandara Internasional Juanda yang bisa menjadi akses transportasi bagi muktamirin, mau pun tamu VVIP seperti Presiden RI mau pun pejabat negara lainnya.

Kota ini juga punya pelabuhan besar, yakni Tanjung Perak. Muktamirin bisa menuju Surabaya dengan kapal laut dan kapal penyeberangan.

Ada pula Terminal Bus Purabaya di Bungurasih yang merupakan wilayah penyangga Surabaya. Terminal ini melayani puluhan tujuan dan trayek antar kota dan provinsi.

Untuk perjalanan darat menuju Surabaya pun saat ini terjangkau dengan mudah. Hal itu ditunjang sejumlah jalan tol yang beroperasional di Jawa Timur

Untuk tempat menginap muktamirin, Surabaya punya banyak pilihan. Mulai hotel Bintang 5, atau pun yang kelas umum. Diantaranya, Asrama Haji Surabaya.

Untuk venue pembukaan dan penutupan serta rangkaian acara Muktamar banyak tempat yang bisa menjadi pilihan. Ada stadion Gelora Bung Tomo (GBT) atau bisa bergeser sedikit ke stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Surabaya juga kini memiliki Airlangga Hall Centre yang megah, selain Asrama Haji yang sangat representatif. Sejumlah kampus juga punya hall yang representatif, sebut saja Unair, ITS, UNESA, UNUSA, UINSA hingga UPN Veteran. 

Jadi Kota Pahlawan ini memenuhi seluruh syarat sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35 yang akan menyedot jutaan Nahdliyin, baik peserta muktamar (muktamirin). Mau pun para penggembira yang kerap disebut Romli atau rombongan liar, yang sesungguhnya tidak liar.

Keberhasilan Alvira mengukir nama sebagai salah satu mahasiswa termuda tahun ini bermula dari langkah yang tidak lazim. Berbeda dengan mayoritas pelajar berprestasi lainnya, ia tidak menempuh jalur kelas akselerasi. Alvira mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) jauh lebih awal dari anak seusianya.

"Dulu ibu saya sempat berencana menyuruh saya mengulang TK karena sadar usia saya terlalu muda untuk masuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Tapi guru TK melarang karena saya dianggap sudah mampu mengikuti pelajaran," ujar Alvira saat berbagi ceritanya, Senin (6/4/2026).

Keraguan sempat muncul dari pihak sekolah saat ia mendaftar jenjang dasar. Kepala sekolah bahkan sempat memberi syarat bahwa Alvira mungkin harus tinggal kelas saat menginjak kelas 4 atau 5 untuk menyesuaikan umur. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain.

Kecerdasan Alvira justru membawanya melenggang hingga lulus tanpa hambatan, bahkan sempat menjadi wakil sekolah dalam ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) bidang Matematika.

Lulusan SMK jurusan Farmasi Industri ini memilih UNAIR bukan tanpa alasan. Ia ingin memperdalam keilmuan yang telah ia dapatkan di sekolah menengah kejuruan. Baginya, kampus berlambang Garuda Mukti tersebut merupakan institusi terbaik untuk mencetak tenaga kesehatan profesional di bidang obat-obatan.

Mengenai metode belajarnya, anak tunggal ini menerapkan disiplin waktu yang ketat namun sederhana. Alvira memanfaatkan waktu "emas" antara selepas magrib hingga pukul delapan malam untuk membedah materi sekolah.

"Saya rutin mengambil poin-poin inti dari setiap materi untuk dipelajari. Waktu terbaik bagi otak untuk menyerap informasi adalah sesaat sebelum tidur malam dan pagi hari setelah bangun tidur," ungkapnya memberikan tip.

Meski sempat merasa cemas menghadapi transisi dari seragam sekolah ke dunia kampus yang lebih dewasa, Alvira memilih untuk bersikap optimis. Motivasi terbesarnya bersumber dari statusnya sebagai anak semata wayang yang memikul harapan keluarga.

"Saya menanamkan prinsip bahwa saya harus berjuang sampai sukses. Sebagai anak tunggal, sayalah satu-satunya tumpuan harapan yang bisa membanggakan orang tua," kata remaja yang bercita-cita menjadi apoteker andal ini.

Kini, Alvira siap memulai lembaran baru di laboratorium farmasi. Ia berpesan kepada sesama pejuang kasta pendidikan agar tetap konsisten dan tidak gentar mengejar target setinggi apa pun.

"Jangan pernah menyerah mengejar impian. Teruslah belajar dan iringi usaha dengan doa agar setiap langkah mendapat kemudahan," tutupnya.

Memasuki usia ke-14 pada 5 April 2026, perusahaan pemegang mandat ketahanan pangan ini berada di posisi strategis. 

Saat jalur distribusi global di Timur Tengah tersendat, Indonesia muncul sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas pasokan urea dunia.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa meskipun memiliki peluang ekspor yang besar, orientasi utama perusahaan tidak akan bergeser dari ketersediaan pupuk domestik.

"Prioritas kami adalah memastikan ladang-ladang petani di tanah air tidak kekurangan nutrisi. Namun, dengan total kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun, kami punya ruang sisa yang bisa dimanfaatkan untuk menyeimbangkan pasar global," ujar Rahmad dalam keterangan resminya, Senin (06/4)

Ketangguhan pasokan ini merupakan buah dari perombakan besar-besaran di internal perusahaan. Melalui payung hukum Perpres Nomor 113 Tahun 2025, mekanisme subsidi kini beralih dari skema biaya tambahan (cost-plus) menjadi mekanisme berbasis pasar (market-to-market).

Perubahan ini memberikan napas finansial bagi perusahaan untuk mempercepat pembaruan infrastruktur. Rahmad mengungkapkan, dalam lima tahun ke depan, Pupuk Indonesia menargetkan revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik baru.

"Pembaruan mesin dan fasilitas ini adalah kunci agar industri kita kompetitif. Dengan dukungan pendanaan yang lebih fleksibel, kami bisa mempercepat peremajaan pabrik agar lebih efisien dalam mengolah bahan baku," tambahnya.

Transformasi di sisi hulu mulai dirasakan langsung oleh sektor akar rumput. Berdasarkan data kuartal I-2026, penyerapan pupuk bersubsidi melonjak 31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tren positif ini dipicu oleh kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20% yang mulai berlaku sejak 2025.

Selain harga yang lebih terjangkau, ketepatan waktu distribusi menjadi catatan krusial. Selama dua tahun terakhir, distribusi pupuk subsidi berhasil dieksekusi serentak sejak awal tahun anggaran di seluruh wilayah Indonesia.

Komisaris Utama Pupuk Indonesia, Sudaryono, melihat situasi global saat ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di industri manufaktur berbasis gas bumi.

"Banyak negara kini berpaling ke Indonesia mencari urea karena gangguan jalur logistik dunia. Kami penuhi dulu kebutuhan rumah tangga kita sendiri, baru sisanya kita kirim untuk membantu stabilitas pangan dunia. Ini adalah tanggung jawab Indonesia sebagai produsen besar," kata Sudaryono.

Melalui tema "Transform, Sustain, Empower", Pupuk Indonesia kini berupaya mengintegrasikan kemandirian industri dengan aksesibilitas pupuk yang kian mudah bagi petani, sembari menjaga peran sebagai penyeimbang di pasar internasional yang tengah bergejolak.

Perwakilan dari kabupaten Sampang berhasil menjadi juara setelah menumbangkan kontingen dari kabupaten Blitar dengan skor 2:1 diajang final.

"Kami sempat tertinggal dipertandingan pertama namun mampu membalikkan keadaan di pertandingan kedua dan ketiga," kata Ketua Pengurus Cabang ORADO Kabupaten Sampang, Surya Nofiantoro.

Setelah berhasil menjadi juara di Kejurprov Jatim, perwakilan kabupaten Sampang berhak mewakili provinsi Jawa Timur di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang akan dilakukan di Bogor Jawa Barat.

"Dari awal kami memasang target juara untuk kategori usia, dan untuk umum kami targetkan di delapan besar, kami tidak ingin ajang itu sekedar ikut serta tapi juara," tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa program pembinaan dan pendidikan olahraga domino di Kabupaten Sampang akan terus berlanjut, sehingga olahraga strategi dan kecerdasan pikiran tersebut dapat berkembang dan menjadi olahraga unggulan nantinya.

"Keberhasilan ini buah dari seleksi internal dan pembinaan potensi olahraga domino di Sampang, ini awal dan ini menjadi permulaan olahraga domino yang akan diperhitungkan di Kabupaten Sampang," imbuhnya.

"Kami harap olahraga domino semakin berkembang dan maju sehingga mampu menjadi juara diberbagai ajang Kejuaraan baik tingkat daerah nasional," harapnya.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy mengatakan momentum ini tidak datang setiap saat. Ia hadir sebagai titik jeda, sekaligus titik uji. Apakah NU masih setia pada nilai yang melahirkannya, atau mulai bergeser mengikuti arus kepentingan yang mengitarinya.

"Karena itu, sebelum Muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan. Ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal dengan jernih, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," tegas tokoh muda NU yang akrab disapa Gus Lilur itu," Senin (6/4/2026).

Gus Lilur melanjutkan, penegasan ini bukan sekadar pengulangan norma, tetapi penetapan arah. Sebab dari sinilah seluruh proses Muktamar akan diuji.

Apakah ia menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.

Karena itu, yang paling mendasar adalah memastikan bahwa seluruh peserta Muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya. Terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi.

"Karena di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik. Ia bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional," ujar alumni santri Denanyar Jombang tersebut.

Ia mengingatkan, NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.

"Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU," katanya.

Kesadaran itu seharusnya berlanjut pada langkah yang lebih tegas bahwa mulai saat ini, PBNU harus membersihkan organisasi dari mereka yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi.

Gus Lilur mengingatkan, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa belakangan ini, citra NU ikut tercoreng oleh isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk dalam kasus kuota haji.

Terlepas dari proses hukum yang berjalan, yang sudah terjadi adalah kerusakan persepsi publik.

"Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, persepsi publik adalah modal utama," tandas alumnus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Karena itu, Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan itu. Bukan dengan klarifikasi semata, tetapi dengan keberanian melakukan pembersihan internal. NU harus menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan standar yang ditegakkan.

Menurut Gus Lilur, hari ini NU tidak hanya didekati, tetapi juga diperebutkan. Banyak politisi melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi. Mereka masuk, berjejaring, lalu perlahan mengarahkan organisasi sesuai kepentingannya.

"Di tengah semua dinamika yang akan berlangsung, NU perlu kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar. Yakni menolak yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih," pungkas Gus Lilur.

Melalui lini XLSMART for Business, perusahaan hasil merger besar ini menawarkan solusi internet dengan kecepatan unduh mencapai 500 Mbps. 

Inovasi ini menyasar pelaku UMKM dan sektor enterprise yang mendambakan operasional tanpa hambatan di tengah persaingan digital yang kian ketat.

Layanan ini bukan sekadar mengejar angka kecepatan. Dengan latensi yang jauh lebih rendah, jaringan 5G milik XLSMART memungkinkan pelaku usaha menjalankan aktivitas berat seperti konferensi video kualitas tinggi, pengiriman data raksasa, hingga integrasi perangkat IoT (Internet of Things) secara mulus.

Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, menjelaskan bahwa kehadiran BIZ Ultra 5G+ merupakan jawaban atas permintaan pasar terhadap koneksi yang lebih andal.

"Kami menghadirkan layanan ini agar pelanggan korporasi dan UMKM memiliki infrastruktur yang lebih responsif. Stabilitas jaringan berpengaruh langsung terhadap efisiensi kerja, dan kami berkomitmen mendukung pertumbuhan bisnis mereka lewat performa jaringan yang tinggi," ujar Andrijanto.

XLSMART membagi skema layanan ini menjadi dua kategori besar untuk menjangkau berbagai skala bisnis:

1. Segmen UMKM & Retail

Tersedia paket mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 dengan kuota data 150GB hingga 500GB. Menariknya, paket ini sudah mencakup fasilitas instant roaming di 9 negara Asia, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Malaysia.

2. Segmen Pasca-bayar Enterprise

Dengan langganan Rp200.000 per bulan, pelanggan mendapatkan akses internet tanpa batas (unlimited) berkecepatan 500 Mbps serta akses roaming otomatis di lebih dari 75 negara.

Fitur roaming otomatis ini menjadi pembeda utama. Pengguna tidak perlu lagi mengaktifkan paket tambahan atau mengganti kartu saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. 

Kuota utama dapat langsung digunakan, sehingga mobilitas pengusaha lintas negara tetap terjaga tanpa pembengkakan biaya.

Hingga saat ini, BIZ Ultra 5G+ telah menjangkau 33 kota dan kabupaten di Indonesia, mencakup titik strategis seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Denpasar. 

Perluasan wilayah bakal terus dilakukan selaras dengan pembangunan menara pemancar 5G di area potensial lainnya.

Kualitas jaringan ini juga telah divalidasi oleh Ookla yang menobatkan XLSMART sebagai pemilik jaringan 5G tercepat di Indonesia. 

Dengan basis pelanggan gabungan yang mencapai 73 juta, entitas baru ini tampak kian agresif mengamankan posisi di pasar B2B (Business-to-Business) dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur pasca-merger antara XL Axiata dan Smartfren.

Kenaikan cadangan MDKA hingga 81% per akhir 2025 tak hanya memperkuat posisi perusahaan, tetapi juga memberi sinyal pasokan jangka panjang bagi industri dan masyarakat yang bergantung pada sektor energi dan manufaktur.

Per 31 Desember 2025, cadangan emas MDKA mencapai 15,9 juta ounce. Angka itu melesat tajam dibanding periode sebelumnya dan menjadi fondasi baru bagi ekspansi produksi dalam beberapa dekade ke depan.

Kenaikan tersebut berdampak langsung pada kepastian operasional. Proyek tambang memiliki umur lebih panjang, sementara arus kas perusahaan menjadi lebih terukur. Bagi pasar, kondisi tersebut memberi rasa aman di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Dua proyek menjadi penopang utama. Tambang emas Pani di Gorontalo mencatat lonjakan paling agresif dengan kenaikan cadangan hingga 166% menjadi 5,2 juta ounce.

Sementara proyek tembaga dan emas Tujuh Bukit di Banyuwangi tetap menjadi tulang punggung portofolio perusahaan.

Tak hanya emas, ekspansi juga terjadi di komoditas lain. Cadangan tembaga tumbuh 60% menjadi 3 juta ton. Nikel naik 48% dengan total 4,4 juta ton, sementara perak mencapai 69,8 juta ounce atau meningkat 21%.

Pertumbuhan lintas komoditas tersebut memperkuat posisi MDKA sebagai pemain penting dalam rantai pasok mineral global, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk energi bersih.

Tambahan cadangan tersebut juga memperpanjang umur tambang secara signifikan. Dengan model geologi yang semakin presisi dan perencanaan tambang yang lebih matang, perusahaan memiliki visibilitas produksi dan pendanaan yang lebih stabil untuk mengembangkan proyek baru.

Di sektor nikel, kinerja tambang SCM memperlihatkan tren positif. Cadangan mencapai 4,4 juta ton dan menjadi bagian dari strategi hilirisasi melalui PT Merdeka Battery Materials Tbk. Anak usaha tersebut diarahkan menjadi pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Presiden Direktur MDKA, Albert Saputro, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja eksplorasi yang konsisten.

“Peningkatan cadangan sepanjang 2025 mencerminkan keberhasilan strategi eksplorasi dan pengembangan serta kualitas portofolio aset. Ke depan, visibilitas terhadap pertumbuhan produksi dan arus kas semakin kuat. Kami akan terus fokus pada konversi sumber daya menjadi cadangan dan pengembangan proyek utama untuk menciptakan nilai jangka panjang,” ujarnya.

Dengan aset yang tersebar di Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, MDKA kini berada pada posisi kompetitif untuk merespons lonjakan permintaan mineral kritis. 

Kebutuhan tersebut terus meningkat seiring percepatan transisi energi dan pengembangan industri kendaraan listrik.

Bagi Indonesia, lonjakan cadangan tersebut tak sekadar catatan korporasi. Ia membuka peluang penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan peran Indonesia dalam peta rantai pasok mineral dunia.

KETIKA program makan bergizi gratis dan koperasi desa dipromosikan sebagai kasih sayang negara, yang sesungguhnya sedang dibangun bisa jadi bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan infrastruktur loyalitas, patronase anggaran, dan perluasan tangan kekuasaan sampai ke meja makan dan balai desa.

Prabowo Subianto tampaknya mengerti satu pelajaran tua politik yang sering gagal dipahami para teknokrat Excel: rakyat bisa lupa pidato, tetapi tidak lupa siapa yang masuk ke piring makan anaknya. 
Di situlah Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jauh lebih besar daripada program gizi, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi jauh lebih politis daripada sekadar koperasi.

Badan Gizi Nasional menyebut pagu anggaran 2026 mencapai Rp268 triliun, dengan Rp248 triliun di antaranya untuk MBG. 

Pada awal 2026, BGN juga menyatakan program tersebut telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat, ditopang lebih dari 21 ribu SPPG, dengan target 82,9 juta penerima dan sekitar 36 ribu lebih SPPG pada 2026. 

Pada saat yang sama, Prabowo meresmikan 80.081 KDMP/KKMP, setelah sebelumnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memang memerintahkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Yang sedang dibangun, karena itu, bukan cuma layanan publik. Ini adalah proyek penetrasi negara paling ambisius dalam dua ruang paling sensitif dalam hidup warga: perut dan desa. 

Dalam politik Indonesia, dua ruang tersebut selalu menentukan satu hal: siapa yang dicintai, siapa yang ditakuti, dan siapa yang terus diingat ketika pemilu datang lagi.

Negara kesejahteraan? Ya. Tapi juga negara elektoral

Mari jujur sejak awal. MBG tidak bisa dibantah punya manfaat nyata. Program ini berpotensi memperbaiki asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Pemerintah juga menegaskan bahwa MBG dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi karena anggarannya mengalir ke dapur layanan, pemasok pangan, tenaga kerja lokal, dan rantai pasok daerah.

BGN bahkan menyebut sekitar 93 persen anggaran mengalir ke SPPG dan ekonomi lokal, sementara pada awal 2026 program tersebut sudah menyerap produk petani dan peternak lokal melalui penyaluran ratusan miliar rupiah.

Namun, justru karena manfaat sosialnya riil, manfaat politiknya menjadi jauh lebih besar. Kebijakan paling kuat dalam demokrasi bukan selalu yang paling canggih, melainkan yang paling sering disentuh rakyat. 

Jalan tol megah, pelabuhan penting, hilirisasi strategis, semuanya abstrak bagi keluarga miskin dibanding satu porsi makanan yang hadir rutin.

MBG bekerja bukan di ruang seminar, melainkan di ruang memori. Seorang anak makan, seorang ibu bersyukur, seorang guru melihat distribusi, dan nama presiden melekat dalam pengalaman harian. 

Dalam teori politik, ini bukan cuma welfare policy; ini adalah manufacturing consent melalui rutinitas. Dalam bahasa yang lebih telanjang: legitimasi dimasak di dapur dan disajikan tiap hari.

Prabowo tidak sekadar memberi makan, ia membangun hegemoni

Di sinilah persoalan ideologinya menjadi terang. Prabowo sejak lama tidak berbicara seperti neoliberalis murni. Naluri politiknya lebih dekat pada figur yang percaya bahwa negara harus hadir keras, langsung, dan terlihat. 

MBG dan KDMP adalah ekspresi dari imajinasi itu: negara bukan hanya wasit, tetapi distributor; bukan hanya pembuat regulasi, tetapi pengatur ritme kehidupan sosial.

Kalau neoliberalisme berkata pasar akan menetes ke bawah, Prabowo tampaknya menjawab: negara harus turun sendiri ke bawah, sambil membawa nasi, gudang, apotek, truk logistik, dan koperasi. 

Pernyataan resmi pemerintah menempatkan KDMP sebagai gerakan besar untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.

Secara ideologis, ini dapat dibaca sebagai campuran nasionalisme kesejahteraan, developmental state, dan populisme programatik. 

Negara membangun basis legitimasi bukan lewat abstraksi reformasi struktural yang tak terasa, tetapi lewat distribusi konkret yang tak bisa dibantah: makan, barang murah, gudang, fasilitas mikro, dan jaringan koperasi.

Dalam kacamata Gramsci, kekuasaan bertahan bukan cuma dengan koersif, melainkan dengan persetujuan sosial yang diproduksi terus-menerus. 

MBG menjadi salah satu alat paling efektif: negara tidak sekadar memerintah rakyat, tetapi masuk ke tubuh rakyat melalui konsumsi harian. Bukan lagi sekadar government, melainkan hegemoni yang dapat dimakan.

KDMP: koperasi rakyat atau kanal komando sampai ke desa?

Pemerintah tentu ingin KDMP dibaca sebagai kebangkitan ekonomi kerakyatan. Itu sah. Bahkan secara normatif, koperasi punya martabat historis dalam Pasal 33 UUD 1945. Masalahnya, koperasi di republik ini terlalu sering indah dalam pidato dan keropos dalam praktik.

Yang membuat KDMP patut dicurigai secara politis bukan ide koperasinya, melainkan skalanya, kecepatannya, dan tempatnya dalam ekosistem kekuasaan.

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara eksplisit memerintahkan kementerian, pemerintah daerah, hingga desa untuk mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran bagi percepatan pembentukan 80.000 KDMP. 
Setelah itu, Prabowo meresmikan 80.081 koperasi dan menyebutnya sebagai gerakan nasional strategis, lengkap dengan janji gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, dan pinjaman supermikro. 

Pemerintah juga menyebut bank Himbara diperkirakan memberi pembiayaan sekitar Rp5 miliar per koperasi untuk fasilitas pendukung.

Coba baca ini bukan sebagai warga yang ingin percaya, tetapi sebagai analis politik yang waras. Apa arti 80 ribu kelembagaan ekonomi yang dipercepat secara nasional, diarahkan dari pusat, didorong anggaran, dan ditopang kredit negara? Artinya sederhana: negara sedang membangun urat saraf organisasi sampai ke level paling bawah.

Desa yang selama ini menjadi arena patronase lokal kini diberi wadah baru yang sekaligus bisa menjadi simpul ekonomi, distribusi, informasi, dan bila tidak diawasi simpul loyalitas politik.

MBG menyentuh keluarga. KDMP menyentuh elite lokal: perangkat desa, pengurus, pemasok, dan jaringan sosial. Yang satu membangun rasa terima kasih. Yang satu membangun struktur. Digabungkan, keduanya menghasilkan formula yang sangat disukai penguasa mana pun: emosi rakyat di bawah, organisasi di bawahnya.

Ambisi ini terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan cinta pada gizi

Karena itu, pertanyaan “mengapa Prabowo sangat ambisius?” tidak bisa dijawab secara naif. Tentu ada jawaban resmi: memperbaiki kualitas SDM, menurunkan stunting, memutar ekonomi desa, memotong rantai pasok, menggerakkan koperasi, dan membangun pemerataan. Semua valid.

Namun dalam politik, program raksasa selalu punya lapisan kedua: apa untungnya bagi penguasa?

Keuntungan pertama adalah legitimasi harian. MBG membuat negara hadir setiap hari, bukan setiap lima tahun. 

Kedua, basis dukungan yang meluas menjangkau anak sekolah, ibu, keluarga, pemasok, pengelola dapur, hingga aparat lokal. 

Ketiga, kemampuan membentuk narasi moral: kritik mudah diposisikan seolah menolak anak makan atau desa berdaya. Keempat, pembentukan mesin sosial baru, KDMP berpotensi menjadi kanal koordinasi, distribusi, bahkan mobilisasi di tingkat akar rumput.

Di sinilah kejeniusan sekaligus bahaya politiknya. Instrumen yang dipilih sulit diserang secara moral, tetapi sangat kaya manfaat elektoral. Ini bukan politik bansos eceran, melainkan arsitektur loyalitas berbasis anggaran negara.

APBN 2026: dapur kekuasaan dibangun di atas fondasi fiskal yang rapuh

Masalahnya, tidak ada makan siang gratis dalam fiskal. Kesepakatan RAPBN 2026 menempatkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, kurs sekitar Rp16.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen. 

Pemerintah juga menegaskan APBN diarahkan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, tetapi tetap harus fleksibel menghadapi guncangan global.

Ironinya, proyek kesejahteraan raksasa ini berjalan ketika dunia sedang tidak stabil. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat menjadi 3,1 persen pada 2026, sementara ketegangan perdagangan dan fragmentasi geoekonomi tetap tinggi. Bank Dunia juga melihat tekanan dari ketidakpastian global.

Artinya, MBG dan KDMP dijalankan di tengah lanskap penuh risiko: harga energi mudah melonjak, logistik tersendat, dolar menguat, biaya utang naik, dan inflasi impor meningkat. Program sebesar ini, dalam kondisi seperti itu, bukan sekadar visi melainkan pertaruhan negara.

Geopolitik memberi alasan, sekaligus memperbesar risiko

Di satu sisi, argumen pemerintah cukup kuat. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, memperkuat ketahanan pangan, pasar domestik, dan ekonomi desa terasa rasional. MBG dapat menjadi bantalan konsumsi, KDMP sebagai penataan distribusi dari bawah.

Namun di sisi lain, justru karena ketidakpastian tinggi, ruang salah kelola semakin sempit. Jika harga minyak melonjak, biaya logistik naik, kurs melemah, dan bunga utang meningkat, program dengan komitmen politik tetap seperti MBG akan sulit dikoreksi. 

Tidak ada presiden yang mudah menghentikan program makan anak sekolah setelah dibingkai sebagai moralitas nasional.

Akibatnya, APBN bisa terdorong menyesuaikan diri bukan oleh rasionalitas fiskal, melainkan oleh komitmen politik yang telanjur dibekukan.

Bahaya utamanya bukan cuma defisit, tetapi broker

Program raksasa hampir selalu menarik tiga aktor: broker anggaran, vendor dekat kuasa, dan elite lokal yang paham membaca arus uang. Itulah sebabnya pertanyaan penting bukan hanya “apakah bermanfaat?”, melainkan “siapa yang paling banyak diuntungkan?”

Skala program memberi petunjuk: puluhan ribu SPPG, puluhan juta penerima, dan puluhan ribu pemasok. Dalam kondisi ideal, ini berarti ekonomi lokal bergerak. Dalam realitas patronase, ini juga berarti ribuan pintu rente.

Jika pengawasan lemah, MBG bisa merosot dari proyek gizi menjadi republik katering politik. KDMP bisa bergeser dari ekonomi kerakyatan menjadi federalisme rent-seeking versi desa. Dana negara turun atas nama rakyat, tetapi yang lebih dulu gemuk justru para perantara.

Negara paternal dan risiko ketergantungan

Ada satu isu sosiologis yang jarang dibahas: ketergantungan. Bantuan sosial memang bisa menjadi jaring pengaman, tetapi jika terlalu luas, rutin, dan terpersonalisasi pada figur penguasa, ia berpotensi membentuk relasi politik yang tidak sehat.

MBG dapat meningkatkan kualitas gizi. Namun tanpa reformasi pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan produktivitas, ia bisa berhenti sebagai ritual distribusi. 

KDMP dapat menguatkan ekonomi desa, tetapi jika lebih menjadi perpanjangan komando daripada entitas bisnis sehat, hasilnya adalah ketergantungan yang dibungkus gotong royong.

Negara paternal dapat menciptakan rasa aman, tetapi juga berisiko melahirkan warga yang mengenali kekuasaan lewat kemurahan hati, bukan akuntabilitas.

Mengapa Prabowo akan terus gaspol?

Secara elektoral, sulit membayangkan program seperti ini dihentikan tanpa krisis. Manfaat politiknya berlapis: citra pemimpin yang mengurus hal konkret, kehadiran hingga level desa, dan posisi sebagai figur “bapak negara” yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Di negeri dengan institusi yang sering terasa jauh dan pasar yang keras, figur yang membawa nasi akan lebih diingat daripada teknokrat dengan presentasi fiskal. Karena itu, ambisi ini bukan proyek jangka pendek, melainkan upaya membangun sistem reproduksi legitimasi.

Penutup: siapa yang akhirnya paling kenyang?

Kita tidak boleh jatuh pada dua ekstrem. Sinisme yang menganggap MBG dan KDMP pasti buruk jelas keliru. Keduanya punya potensi manfaat nyata. Namun kepolosan yang menganggap program raksasa ini netral secara politik juga sama kelirunya.

MBG dan KDMP mencerminkan bagaimana Prabowo membayangkan negara: hadir, mengatur, memberi, dan berharap dicintai. Ini bisa menjadi lompatan besar jika bersih dari broker dan dijaga dengan akuntabilitas ketat. Namun bisa pula berubah menjadi mesin patronase terbesar era baru.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah anak-anak layak makan bergizi, tentu layak. Bukan apakah desa perlu koperasi, tentu perlu.

Pertanyaan yang lebih penting: dalam republik yang sedang disuapi ini, siapa yang akhirnya paling kenyang, rakyat, atau kekuasaan?

Ruang-ruang pertemuan dipenuhi tawa, tangan-tangan saling bersalaman, dan kalimat yang nyaris seragam terdengar di mana-mana, “mohon maaf lahir dan batin.” Hangat, menyenangkan, dan seolah menenangkan.

Namun jika kita mau jujur pada diri sendiri, ada pertanyaan yang pelan-pelan muncul.

Apakah maaf yang kita ucapkan benar-benar lahir dari hati, atau sekadar bagian dari kebiasaan sosial yang kita jalankan setiap tahun?

Di situlah ritual halal bi halal seolah telah berdiri di sebuah persimpangan. Maknanya adalah apakah interaksi sosial saat halal bi halal adalah bentuk refleksi kejujuran hati atau hanya sebuah prosesi pencitraan sosial.

Halal bi halal sendiri jika kembali pada ruhnya, seharusnya menjadi ruang untuk membersihkan hati, bukan sekadar mengulang tradisi yang sudah mapan.

Sayangnya, realitas tidak selalu seindah itu. Kata “maaf” sering kali begitu ringan meluncur dari bibir, tetapi tidak selalu diiringi ketulusan. Karena kadang luka lama masih tersimpan rapi, prasangka belum benar-benar luruh, dan ego tetap berdiri tegak. Kita memaafkan, atau setidaknya tampak memaafkan, tanpa benar-benar menyelesaikan apa yang ada di dalam diri.

Dalam ajaran Islam sendiri, hati adalah pusat dari segala nilai. Bukan apa yang tampak di luar yang menjadi ukuran utama, melainkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Wallahu a'lam bis showab.

Bahkan, ditengah dinamika kehidupan modern, hal tersebut kadang menjadi tampak baik dan lebih mudah, bahkan lebih penting, dari pada benar-benar menjadi baik. Dan tradisi halal bi halal pun berisiko terseret ke dalam arus ini. Tradisi dan budaya kadang berubah menjadi semacam panggung sosial, tempat di mana senyum, jabatan tangan, dan kata maaf cukup dianggap ritual normatif sebagai tanda bahwa semuanya telah selesai.

"Padahal tidak selalu demikian".

Para ulama sejak lama telah mengingatkan bahwa penyakit hati seperti riya’, dengki, dan kebencian adalah sumber kerusakan yang paling dalam. Dimana amal yang terlihat baik bisa kehilangan makna jika tidak disertai kebersihan batin.

Dalam konteks ini, halal bi halal tanpa keikhlasan hanya menjadi aktivitas sosial yang rapi secara dzahir tetapi menjadi rapuh secara spiritual.

Proses memaafkan bukanlah sebuah perkara kecil. Ia adalah pekerjaan hati yang berat, sekaligus mulia. Menahan amarah, meredam ego, dan benar-benar membuka pintu maaf membutuhkan kekuatan yang tidak semua orang siap memilikinya.

Begitu juga dengan ukhuwah atau persaudaraan. Tidak cukup hanya diucapkan atau ditampilkan dalam momen-momen seremonial. Persaudaraan menuntut usaha, keberanian untuk jujur, kesediaan untuk mengakui kesalahan, dan ketulusan untuk memperbaiki hubungan yang retak.

Ramadan yang baru saja kita lalui sebenarnya telah melatih semua itu. Kita belajar menahan diri, mengendalikan emosi, dan membersihkan hati. Tetapi ujian sesungguhnya justru datang setelahnya. Ketika kebiasaan lama perlahan kembali, dan kita dihadapkan pada pilihan apakah kita mampu mempertahankan kejernihan hati atau kembali pada ego yang lama.

Dalam konteks itulah, halal bi halal seharusnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan fisik. Tradisi halal bi halal menjadi kesempatan untuk menyambung kembali hati yang sempat terputus, bukan hanya ritual bertatap muka, tetapi memjadi momentum untuk benar-benar berdamai.

Ada peringatan halus dari para bijak bahwa ketika sesuatu terlalu mudah diucapkan, bisa jadi hati justru sedang lalai. Kalimat maaf yang berulang-ulang tidak selalu berarti hati telah benar-benar memaafkan.

Maka mungkin, yang perlu kita tanyakan bukan lagi soal tradisi halal bi halal itu sendiri, tetapi bagaimana kita memaknainya. Jika setelah semua itu hati masih terasa sempit, mudah tersinggung, atau enggan terbuka, barangkali ada yang belum selesai di dalam diri kita.

Pada akhirnya, halal bi halal bukan tentang keramaian atau formalitas tahunan. Ia adalah cermin dan refleksi, apakah kita benar-benar berubah setelah Ramadan, atau hanya berganti suasana tanpa menyentuh batin.

Di titik ini, kita dihadapkan pada pilihan yang sederhana, tetapi tidak mudah. Tetap berada dalam kenyamanan pencitraan sosial atau melangkah menuju kejujuran hati.

Memilih yang kedua memang berat. Ia menuntut kerendahan hati, keberanian untuk mengakui luka, dan kesungguhan untuk memaafkan. Tetapi justru di sanalah letak kemuliaannya.

Karena pada akhirnya, yang bernilai bukan seberapa banyak tangan yang kita jabat, melainkan seberapa tulus hati kita saat memaafkan.

Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.

Selamat Hari Raya Udul Fitri 1447 H
Mohon Maaf Lahir & Bathin.

Profil Penulis :

Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.EI,. Lahir di Banyuwangi, 15 Agustus 1974, ia menempuh pendidikan dari pesantren hingga meraih S1 di STID Al-Amien Prenduan, S2 Ekonomi Islam, dan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga aktif di forum ekonomi syariah dan pernah menjabat Wakil Dekan sebelum menjadi dekan.

Saat ini, Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.EI,. merupakan Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang dikenal sebagai akademisi visioner dengan komitmen pada pengembangan pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.