Oleh: Bismo Pratonggopati, SH
Peneliti Yayasan Satria Merah Jambu
"Ketika harga ditahan, yang sebenarnya ditahan bukan sekadar inflasi. Yang ditahan adalah ledakan politik. Ongkosnya disembunyikan di APBN, dibebankan ke dunia usaha, dan akhirnya dikirim pulang lagi ke rakyat dalam bentuk ruang fiskal yang kian menyempit".
Baca juga: Reformasi Fiskal Dimulai, Penolakan Utang KCJB APBN Jadi Sinyal Berani Menkeu Purbaya
KONFERENSI pers pemerintah tentang mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global terdengar seperti pidato stabilitas. Harga BBM tidak naik. Konsumsi energi dikendalikan. WFH didorong. B50 dipercepat. Anggaran dihemat.
Semuanya dibungkus dalam bahasa yang rapi: efisiensi, adaptasi, ketahanan, transformasi. Tetapi, dalam ekonomi politik, bahasa yang paling rapi sering justru dipakai untuk menyembunyikan ongkos yang paling kasar.
Kita hidup di sebuah negeri yang selalu punya satu refleks saat dunia terguncang: negara lebih dulu berusaha menenangkan suasana ketimbang menjelaskan biaya.
Begitu harga energi global bergejolak, begitu jalur pasokan terancam, begitu kurs limbung dan inflasi impor mendekat, negara tampil ke depan publik dengan wajah tenang dan kalimat yang menenteramkan. Jangan panik. Situasi terkendali. Pemerintah sudah menyiapkan langkah. Negara hadir.
Begitulah kira-kira jiwa dari konferensi pers pemerintah pada 31 Maret 2026 tentang kebijakan mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global.
Paket yang diumumkan menitikberatkan pada transformasi budaya kerja nasional, efisiensi energi, dorongan skema kerja fleksibel seperti WFH, penghematan mobilitas, percepatan B50, dan penguatan ketahanan ekonomi. Itu bukan tafsir liar. Itu justru inti paket yang sendiri dipublikasikan Sekretariat Kabinet.
Masalahnya, di bawah bunyi kalimat yang tertib itu, tersembunyi satu realitas yang lebih keras: pemerintah tidak sedang menghilangkan guncangan, melainkan memindahkannya. Harga BBM yang tidak naik bukan berarti biaya energi global lenyap.
Ia dipindahkan ke APBN. Ketegangan pasar yang tidak langsung meledak bukan berarti risiko menguap. Ia dipindahkan ke fiskal, ke dunia usaha, dan pada akhirnya ke masa depan ekonomi itu sendiri.
Reuters melaporkan pemerintah memang memilih menyerap guncangan harga minyak melalui anggaran negara, dengan alokasi subsidi dan kompensasi energi 2026 sebesar Rp381,3 triliun, memakai asumsi ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.
Padahal, pada saat tekanan memuncak, harga minyak global melonjak jauh di atas asumsi itu dan rupiah sempat berada di kisaran Rp16.990 per dolar.
Jadi, mari kita luruskan sejak awal. Yang diumumkan pemerintah bukan kemenangan atas krisis. Yang diumumkan adalah strategi membeli waktu. Dan, seperti semua pembelian waktu dalam politik fiskal, ada tagihan yang akan datang kemudian.
Elite Fiskal dan Seni Menunda Kebenaran
Ada satu kebiasaan kronis elite teknokrat Indonesia: mereka sangat piawai mengubah trade-off menjadi narasi administratif. Harga ditahan disebut stabilisasi.
Pemotongan belanja disebut efisiensi. Pengurangan mobilitas disebut transformasi budaya kerja. Percepatan biodiesel disebut kemandirian energi.
Semuanya terdengar rasional. Semuanya terdengar modern. Tetapi, justru di situlah masalahnya: bahasa teknokratis yang terlalu halus sering dipakai untuk menutupi kenyataan bahwa kebijakan publik selalu soal pengorbanan, distribusi beban, dan pilihan siapa yang diselamatkan terlebih dulu.
Baca juga: Sri Mulyani: Kecerdasan, Integritas dan Perempuan dalam Pusaran Kekuasaan
Dalam ekonomi, tidak ada perlindungan gratis. Jika harga BBM ditahan, maka ada pihak lain yang menyerap selisihnya.
Jika APBN yang menyerap, maka ruang fiskal menyempit. Jika ruang fiskal menyempit, maka ada belanja lain yang dikorbankan, ada prioritas yang ditunda, ada risiko defisit yang membesar.
Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kepada Reuters bahwa jika harga minyak bertahan di kisaran US$90–92 per barel, defisit Indonesia bisa terdorong ke sekitar 3,6 persen PDB, melampaui batas legal 3 persen. Karena itu, pemerintah harus mencari pemotongan pengeluaran untuk tetap berada dalam koridor hukum.
Artinya, kalimat “harga tidak naik” sesungguhnya harus dibaca sebagai kalimat lain: “biaya sedang dipindahkan.”
Tetapi elite fiskal kita tidak suka kalimat itu. Terlalu telanjang. Terlalu berbahaya secara politik. Maka yang dipilih adalah bahasa pengganti yang lebih steril. Seolah-olah APBN punya daya serap tanpa batas.
Seolah-olah negara bisa terus menjadi bantalan dari perang, gejolak energi, dan krisis rantai pasok global tanpa efek samping serius pada struktur ekonomi domestik.
Padahal, justru di sanalah persoalan mendasarnya: APBN kita berulang kali dipaksa menjadi tameng atas krisis global, sementara desainnya sendiri terlalu sering dibangun di atas asumsi yang jinak.
Ketika dunia ternyata lebih brutal daripada skenario kementerian keuangan, yang terjadi bukan lagi pengelolaan fiskal yang prudent, melainkan fiskal yang dipaksa menjadi korban dari optimisme yang salah tempat.
APBN sebagai Perisai Politik
Baca juga: Harga Pertamax Tetap, BBM Non-Subsidi Lainnya Naik Tipis di Awal November
Mari bicara lebih jujur. APBN Indonesia hari ini bukan sekadar instrumen ekonomi. Ia adalah perisai politik. Ia dipakai untuk menahan ledakan sosial yang bisa muncul jika harga energi dilepas mengikuti realitas global.
Secara politik, hal ini bisa dipahami. Tidak ada pemerintah yang mau berjudi dengan gejolak harga BBM di tengah tekanan ekonomi. Tetapi, perisai politik yang terus dipakai tanpa perbaikan struktur akan berubah menjadi jebakan fiskal.
Reuters mencatat, pemerintah pada 31 Maret tidak hanya menahan harga BBM, tetapi juga membatasi penjualan BBM bersubsidi, mendorong skema kerja fleksibel, memangkas belanja nonprioritas, dan mempercepat B50 sebagai respons terhadap gangguan pasokan energi global akibat perang Iran.
Pada saat yang sama, Reuters juga menulis bahwa harga minyak global telah melonjak tajam dan proyeksi rata-rata Brent 2026 direvisi ke US$82,85 per barel dari US$63,85 sebulan sebelumnya.
Itu artinya, pemerintah sedang bertarung di dua medan sekaligus. Di luar negeri, ia berhadapan dengan pasar energi global yang tidak ia kendalikan. Di dalam negeri, ia berhadapan dengan risiko politik dari kenaikan harga. Karena tak berdaya mengendalikan yang pertama, pemerintah memilih menahan yang kedua. Maka APBN dijadikan bantalan.
Namun, pertanyaan yang harus diajukan justru lebih tajam: sampai kapan? Sampai minyak turun? Itu bukan strategi, itu harapan. Sampai perang berhenti? Itu bukan desain kebijakan, itu doa geopolitik.
Sampai B50 matang? Itu bukan jawaban jangka pendek, itu janji transisi. Sampai efisiensi anggaran menyelamatkan defisit? Itu terlalu optimistis, apalagi jika efisiensinya hanya kosmetik.
Di sini terlihat watak paling mendasar dari desain fiskal kita: negara terlalu sering ingin terlihat tenang di depan publik, meskipun harus menumpuk tekanan di belakang layar.
Editor : Alim Perdana