ayojatim.com skyscraper
ayojatim.com skyscraper

Guru Besar UNAIR Ungkap Lima Perangkap Kemiskinan, Tak Cukup Diatasi dengan Bantuan Ekonomi

avatar AM Lukman J
  • URL berhasil dicopy
Prof. Dr. Subagyo Adam, saat diskusi bertema "Sosialisme Islam" di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11/2026). Foto: AML/Ayojatim
Prof. Dr. Subagyo Adam, saat diskusi bertema "Sosialisme Islam" di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11/2026). Foto: AML/Ayojatim

SURABAYA – Persoalan kemiskinan di Indonesia dinilai tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial maupun intervensi ekonomi semata.

Masyarakat miskin juga menghadapi persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, hingga keterbatasan fisik yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Subagyo Adam, Drs., M.S., dalam diskusi bertema "Sosialisme Islam" yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11/2026).

Dalam paparannya, Prof. Subagyo menilai pendekatan pemerintah selama ini cenderung menyederhanakan kemiskinan sebagai persoalan pendapatan. Padahal, kondisi sosial masyarakat miskin jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan.

"Menurut saya, pangkal kekeliruan dari apa yang dilakukan Indonesia itu adalah pada cara pandang yang mensimplifikasi persoalan kemiskinan hanya sebagai persoalan ekonomi. Tapi lupa bahwa di luar soal ekonomi itu ada dimensi-dimensi lain yang diabaikan," ujar Guru Besar Unair tersebut. 

Ia kemudian merujuk pemikiran Robert Chambers mengenai poverty trap atau perangkap kemiskinan.

Konsep tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya penghasilan, tetapi juga mencakup empat dimensi non-ekonomi yang membuat masyarakat sulit memperbaiki kehidupannya.

"Robert Chambers mengatakan, dia mendefinisikan kemiskinan itu bukan sekadar orang miskin secara ekonomi, tapi ada empat dimensi lain. Jadi, totalnya itu ada lima dimensi poverty trap namanya. Perangkap kemiskinan yang membuat orang miskin itu seperti masuk dalam kubangan dan sulit untuk keluar," jelasnya.

Dimensi pertama adalah kemiskinan ekonomi, yakni kondisi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan.

Dimensi kedua berkaitan dengan keterbatasan aset produktif, seperti nelayan yang tidak memiliki kapal, petani tanpa lahan, maupun buruh tani yang tidak mempunyai sumber daya produksi sendiri.

Menurut Subagyo, dua persoalan tersebut selama ini relatif lebih banyak menjadi sasaran program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan permodalan.

Namun, intervensi tersebut belum tentu mampu memutus rantai kemiskinan apabila empat dimensi lainnya tidak ditangani.

Dimensi ketiga adalah kerentanan (vulnerability). Masyarakat miskin berada dalam kondisi yang sangat mudah terdorong ke situasi ekonomi lebih buruk ketika menghadapi persoalan kecil sekalipun.

Gagal panen, anggota keluarga sakit, kehilangan pekerjaan, atau munculnya kebutuhan mendadak dapat membuat mereka kembali terlilit utang.

"Orang miskin itu ibaratnya seperti berdiri di air sebatas dada. Jadi riak kecil sudah membuat orang miskin itu mati, sudah membuat utangnya tambah, gagal panen, keluarga sakit, itu segera membuat mereka masuk pada pusaran kemiskinan yang lebih parah," paparnya.

Dimensi keempat adalah ketidakberdayaan (powerlessness). Subagyo menjelaskan, masyarakat miskin kerap berada pada posisi tawar yang lemah dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, mereka memperoleh keuntungan paling kecil, tetapi justru menanggung risiko paling besar.

Kondisi tersebut terlihat pada kehidupan nelayan kecil yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan hasil tangkapan. Dimana mereka harus segera menjual ikan kepada tengkulak karena khawatir kualitasnya menurun. Dan, ketiadaan pilihan membuat nelayan sulit menegosiasikan harga yang lebih menguntungkan.

Situasi serupa juga dialami pekerja sektor informal yang menanggung risiko pekerjaan tanpa memiliki perlindungan dan alternatif penghasilan memadai.

Sementara itu, dimensi kelima adalah keterisolasian (isolation), terutama menyangkut terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap jaringan ekonomi, informasi, dan sumber permodalan.

Prof. Subagyo menilai, akses terhadap jaringan usaha memiliki pengaruh besar terhadap kesempatan seseorang mengembangkan kegiatan ekonomi. Tanpa dukungan jaringan, masyarakat miskin semakin sulit memperoleh modal maupun memperluas peluang usaha.

Dimensi lainnya yang tidak kalah penting adalah kelemahan jasmani (*physical weakness*). Menurut dia, persoalan kesehatan memiliki dampak ekonomi yang berbeda bagi masyarakat kaya dan miskin.

Masyarakat berpenghasilan tinggi umumnya memiliki cadangan keuangan dan perlindungan yang lebih memadai ketika sakit. Sebaliknya, pekerja berpenghasilan rendah berisiko kehilangan sumber nafkah ketika tidak mampu bekerja.

Ia menilai keberadaan BPJS Kesehatan membantu masyarakat dalam pembiayaan pengobatan. Namun, persoalan kehilangan pendapatan selama masa sakit masih menjadi beban tersendiri bagi keluarga miskin.

"BPJS itu hanya menyelesaikan separuh persoalan kesakitan orang miskin yang dibayarkan biaya berobatnya. Tapi penghasilan si miskin selama dia sakit tidak diganti. Jadi orang miskin kalau sakit, kesakitan adalah roda penggerak kemiskinan yang membuat orang makin turun ke bawah," tegasnya.

Karena itu, Subagyo mengingatkan bahwa program pengentasan kemiskinan perlu dirancang dengan memahami persoalan masyarakat secara menyeluruh. Bantuan ekonomi saja tidak cukup apabila tidak dibarengi upaya memperkuat posisi tawar, membuka akses permodalan, memberikan perlindungan sosial, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko kehidupan.

### Sosialisme Islam dan Jalan Tengah Mengatasi Ketimpangan

Dalam konteks diskusi Sosialisme Islam, Subagyo juga mempertanyakan sejauh mana pendekatan tersebut dapat menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Menurut dia, sistem ekonomi kapitalisme memiliki keunggulan dalam mendorong produktivitas dan inovasi. Namun, akumulasi kekayaan yang tidak diimbangi pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Di sisi lain, sosialisme juga menghadapi kritik terkait kemampuannya dalam mendorong kesejahteraan secara merata.

Ia memandang Sosialisme Islam dapat menjadi salah satu pendekatan jalan tengah dengan menggabungkan semangat produktivitas dan kewirausahaan dengan kepedulian terhadap persoalan sosial.

"Sosialisme ini jalan tengah. Jalan tengah untuk bisa membuat kalau dalam istilah di UNAIR ini *entrepreneurship*," ungkapnya.

Subagyo berharap pembahasan mengenai Sosialisme Islam tidak berhenti pada tataran gagasan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi pendekatan nyata untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan.

Diskusi yang diselenggarakan DPW PKB Jawa Timur tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Bagong Suyanto, Dr. Listiyono Santoso, dan Moh. Aslim Akmar.

Forum ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pegiat literasi, organisasi mahasiswa PMII, HMI, GMNI, IPNU-IPPNU, IPM, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, hingga kalangan dosen.

Melalui forum tersebut, pembahasan Sosialisme Islam diarahkan untuk mempertemukan perspektif akademis, keagamaan, dan sosial dalam merespons persoalan ketimpangan serta kemiskinan di Indonesia.

Editor :