Ayojatim.com - Polda Jatim bersama jajaran polres membongkar 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menetapkan 29 tersangka. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas perdagangan orang serta melindungi warga dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Dirres PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, merinci dari total 21 perkara tersebut, penyidik menangani delapan kasus dengan 14 tersangka. Sedangkan polres jajaran menangani 13 kasus dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” jelasnya, Jumat (20/11/2026).
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial. Para korban juga diminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen hingga keberangkatan.
Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan, namun dipatok biaya keberangkatan hingga Rp75 juta.
"Kasus lain yang turut terungkap adalah dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang lewat media sosial dengan tarif Rp40 juta sampai Rp75 juta per orang," sebut Ganis.
Polda Jatim, katanya, saat ini masih mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.
Berkat koordinasi dengan Lanudal Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua WNI itu berhasil dicegah di Bandara Juanda. Penyidik kini masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara.
Selain itu, polisi juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga (ART) tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai konstruksi hukum masing-masing perkara.
Kombes Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri bergaji selangit serta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran.
"Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui indikasi perekrutan nonprosedural diminta segera melapor ke kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait," ujarnya.
Editor : Zain Ahmad