ayojatim.com skyscraper
ayojatim.com skyscraper

Membaca Arah Bangsa di Tengah Ambisi Kekuasaan, Tantangan Ekonomi, dan Krisis Kualitas Manusia

avatar Ulul Albab
  • URL berhasil dicopy
Ulul Albab
Ulul Albab

Oleh: Ulul Albab
Penulis Kampus Kehidupan

INDONESIA tidak kekurangan ambisi. Pemerintah mempunyai berbagai agenda besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga penguatan koperasi desa. Semuanya membawa janji tentang masa depan yang lebih sejahtera.

Pertanyaannya adalah: apakah seluruh ambisi itu sedang membawa Indonesia menuju arah yang benar?

Pertanyaan ini penting karena keberhasilan sebuah negara tidak cukup diukur dari banyaknya program pemerintah, besarnya anggaran, atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Tapi ukurannya adalah apakah negara semakin mampu melayani rakyat, masyarakat semakin sejahtera dan berkeadilan, serta manusia yang hidup di dalamnya semakin berkualitas.

Data ekonomi terbaru memberikan gambaran yang cukup menggembirakan. Pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen pada triwulan III 2026. Jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,99 juta orang, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen, dan angka kemiskinan tercatat 8,07 persen. 

Ini merupakan capaian yang patut diperhitungkan. Namun, angka makro belum otomatis menjawab bagaimana kualitas pekerjaan, pendapatan riil, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan dirasakan setiap keluarga. 

Di sisi lain, APBN 2026 memiliki belanja negara sekitar Rp3.843 triliun dengan defisit yang direncanakan 2,68 persen terhadap PDB. Sampai September, defisit tercatat Rp319 triliun. Besarnya anggaran ini menunjukkan kapasitas negara untuk melakukan intervensi pembangunan, sekaligus menuntut disiplin fiskal dan pertanggungjawaban yang semakin kuat. Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

Persoalan berikutnya adalah kualitas demokrasi dan institusi negara. Pemerintahan yang kuat tidak identik dengan kekuasaan yang semakin luas. Kekuatan negara justru terlihat ketika hukum mampu membatasi kekuasaan, lembaga pengawas bekerja independen, dan kritik masyarakat diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme koreksi. 

Amnesty International Indonesia, dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menyampaikan sejumlah kritik mengenai ruang sipil, perlindungan HAM, dan perluasan peran aparat dalam urusan sipil. Penilaian ini perlu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah, bukan sekadar perdebatan politik.

Namun, barangkali persoalan paling mendasar justru terletak pada kualitas manusia Indonesia.

Hasil PISA 2025 yang dirilis OECD memperlihatkan pekerjaan rumah pendidikan kita masih besar. Nilai rata-rata matematika pelajar Indonesia hanya 364, sedangkan rata-rata OECD mencapai 463. Untuk sains, Indonesia memperoleh 389, dibandingkan 482 untuk rata-rata OECD. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa memperluas akses sekolah belum cukup. Kita harus memastikan bahwa anak-anak Indonesia benar-benar belajar, berpikir, memahami, dan mampu memecahkan persoalan.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, dalam Development as Freedom (1999), mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pembangunan bukan sekadar pertumbuhan pendapatan, melainkan perluasan kesempatan dan kebebasan manusia.

Di sinilah kita perlu melihat Indonesia secara lebih jernih. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun proyek, tetapi lupa membangun manusia. Jangan sampai kita terlalu bersemangat memperkuat kekuasaan, tetapi mengabaikan kualitas institusi. Jangan pula kita mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan keadilan dalam distribusi hasil pembangunan.

Karena itu, pertanyaan tentang “Indonesia sedang bergerak ke mana?” bukanlah pertanyaan untuk mencari siapa yang harus dipuji atau disalahkan. Justru itu ajakan untuk mengukur kembali arah perjalanan bangsa.

Editor :