ayojatim.com skyscraper
ayojatim.com skyscraper

Pakai Kas KBS Rp2,41 M untuk Tutup Perkara, 2 Direktur hingga Pengacara Jadi Tersangka

avatar ayojatim.com
  • URL berhasil dicopy
Para pimpinan Kebun Binatang Surabaya (KBS) hingga pengacara saat ditahan penyidik Kejati Jatim dalam kasus korupsi PDTS KBS. (Foto: Ayojatim.com).
Para pimpinan Kebun Binatang Surabaya (KBS) hingga pengacara saat ditahan penyidik Kejati Jatim dalam kasus korupsi PDTS KBS. (Foto: Ayojatim.com).

Ayojatim.com - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025-2026, Kamis (19/11/2026).

Empat tersangka itu masing-masing adalah MN selaku Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional & Umum PDTS KBS, EES selaku Anggota Badan Pengawas PDTS KBS, dan MM selaku advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

​“Pada hari ini Kamis, tanggal 19 November 2026 Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan 4 orang tersangka terkait Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025-2026,” kata Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja NR di Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.

​Bermula dari Upaya “Menutup” Perkara

Gede menjelaskan bahwa ​penyidik mengurai konstruksi perkara bermula pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

​NW dan MN kemudian menghubungi EES yang merupakan anggota Badan Pengawas untuk mencari pengacara yang dinilai bisa membantu menutup perkara tersebut.

EES lalu mempertemukan keduanya dengan advokat MM. Untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak, MM meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana penutupan perkara Rp500 juta.

"​Dana Rp500 juta tersebut dicairkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN melalui perintah kepada Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS berinisial S. Uang diserahkan EES kepada MM, namun faktanya tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak," jelasnya.

​Rangkaian serupa kembali terjadi sekitar April 2025 ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta yang disetujui NW dan MN.

​Permintaan uang oleh MM terus meningkat hingga total dana yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar. Sama seperti sebelumnya, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan proses pemeriksaan tetap berjalan.

​Untuk mempertanggungjawabkan aliran dana Rp2,41 miliar itu seolah-olah sah, NW, MN, EES, dan MM bersekongkol menyusun perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi.

"​Selain dana jasa hukum tersebut, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium. Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026," sebut Gede.

​Berdasarkan laporan hasil audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara pada kurun 2025–2026 tercatat sebesar Rp3.270.559.452.

​Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Subsidiair Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Tipikor.

"Para tersangka akan dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jatim," tandas Gede.

Editor :