Oleh: Ulul Albab
Aktivis Kampus Kehidupan
ADA yang tidak beres dengan kehidupan bernegara kita. Bukan karena satu atau dua persoalan. Melainkan karena terlalu banyak persoalan datang hampir bersamaan. Dan sebagian di antaranya justru muncul dari dalam institusi yang seharusnya menjadi penjaga negara.
Bayangkan. Presiden sebuah negara justru menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh aparatnya sendiri. Sejumlah perwira tinggi Polri terseret dalam perkara tersebut. Bahkan, dalam perkembangannya, penyidik mendalami adanya upaya penghapusan data hasil penyadapan. Ini bukan lagi sekedar persoalan teknis kepolisian. Tetapi sudah menyentuh jantung persoalan keamanan negara, integritas aparat, dan batas-batas kekuasaan.
Pada 12 November 2026, Kapolri menyampaikan perkembangan perkara itu di hadapan Komisi III DPR. Bahkan muncul penyelidikan terpisah mengenai dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar. Pertanyaannya adalah: bagaimana negara dapat menjamin keamanan rakyat apabila mekanisme pengawasan terhadap aparatnya sendiri masih menjadi persoalan?
Di sisi lain, pemberantasan korupsi juga belum menunjukkan bahwa penyakit lama itu benar-benar terkendali. Menteri, kepala daerah, pejabat kementerian, hingga anggota lembaga perwakilan terus muncul dalam perkara yang ditangani KPK.
Hingga 19 Oktober 2026, KPK mencatat puluhan operasi tangkap tangan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 21 kepala daerah dan 15 pihak dari kementerian, lembaga, serta institusi lainnya tercatat terjaring dalam rangkaian penindakan tersebut.
Belum lagi persoalan integritas di lingkungan penegak hukum sendiri. Ketika orang-orang yang seharusnya berdiri di barisan terdepan penegakan hukum justru menghadapi perkara hukum, maka tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara semakin menurun.
Di ranah politik, pengaruh dan jaringan kekuasaan masa lalu juga masih menjadi perbincangan. Nama mantan Presiden Jokowi dan lingkaran politik yang kerap disebut sebagai Geng Solo terus muncul dalam diskursus mengenai konfigurasi kekuasaan pemerintahan sekarang.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai interpretasi politik tersebut, persoalan yang patut diperhatikan adalah bagaimana memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan kepentingan negara, bukan tarik-menarik pengaruh antarkelompok elite.
Sementara itu, program-program besar pemerintah juga tidak lepas dari kritik. Makan Bergizi Gratis, misalnya, membawa misi mulia memperbaiki kualitas gizi generasi bangsa. Tetapi skala anggaran yang sangat besar belum diimbangi tata kelola yang kuat. KPK sendiri telah mengidentifikasi delapan potensi korupsi dan menyampaikan tujuh rekomendasi perbaikan terhadap program tersebut.
Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi pertanyaan mengenai pembiayaan, pengadaan, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan model bisnisnya. Program pemberdayaan desa jangan sampai justru melahirkan beban fiskal dan persoalan akuntabilitas baru.
Di luar itu, kita masih berhadapan dengan persoalan ekonomi, ketimpangan, pengangguran, transformasi kecerdasan buatan, ketahanan pangan dan energi, persaingan geopolitik, serta kerusakan lingkungan.
Kebakaran hutan dan lahan yang mencapai lebih dari 107 ribu hektare pada semester pertama 2026 memperlihatkan bahwa persoalan ekologis juga tidak bisa dianggap sepele.
Pendeknya, Indonesia sedang menghadapi persoalan multidimensi. Ada persoalan politik, hukum, ekonomi, birokrasi, teknologi, sosial, dan lingkungan. Semuanya membutuhkan kepemimpinan yang mampu melihat persoalan secara utuh, bukan secara sektoral dan terpisah-pisah.
Lalu, di tengah situasi seperti ini, Wakil Presiden seperti apa yang dibutuhkan Indonesia?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika jabatan Wakil Presiden ikut berada dalam pusaran polemik politik. Pada 11–12 November 2026, muncul pemberitaan mengenai niat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Reuters melaporkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden. Di saat bersamaan, berkembang pula dinamika politik di DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Terlepas dari bagaimana polemik tersebut berakhir, ada persoalan yang jauh lebih penting untuk kita diskusikan: “apakah selama ini kita sudah memiliki ukuran yang memadai dalam menentukan kualitas seorang Wakil Presiden?”
Wakil Presiden bukan sekedar pendamping Presiden. Ia bukan pula ornamen konstitusional yang kehadirannya hanya diperlukan dalam upacara kenegaraan. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
Kata “dibantu” tentu mengandung makna tanggung jawab. Bukan sekedar hadir, mendampingi, atau menyampaikan dukungan politik.
Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kapasitas kenegaraan. Ia harus memahami konstitusi, administrasi pemerintahan, ekonomi, hukum, hubungan internasional, dan kompleksitas pengelolaan negara.
Kedua, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kemandirian pemikiran. Ia harus mampu menjadi mitra berpikir Presiden, bukan sekedar pengikut. Kesediaan memberikan kritik dan menyampaikan pandangan berbeda bukan bentuk pembangkangan. Justru itulah salah satu wujud tanggung jawab seorang pembantu Presiden yang memahami kepentingan negara.
Ketiga, dibutuhkan Wakil Presiden yang memiliki integritas dan keberanian moral. Ia harus mampu berdiri di atas kepentingan publik, tidak tersandera oleh jaringan keluarga, kelompok politik, ataupun kepentingan ekonomi tertentu.
Keempat, Wakil Presiden harus memiliki kemampuan mengelola persoalan strategis dan membaca masa depan. Ia harus memahami bagaimana kecerdasan buatan mengubah dunia kerja, bagaimana ekonomi global memengaruhi kehidupan rakyat, bagaimana ketahanan pangan dan energi dibangun, serta bagaimana pembangunan dapat berjalan tanpa menghancurkan lingkungan.
Kelima, ia harus menjadi perekat bangsa. Di tengah polarisasi politik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, Wakil Presiden harus mampu membangun komunikasi lintas kelompok, merawat persatuan, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: Wakil Presiden bukan Presiden kedua. Indonesia tidak membutuhkan dua pusat kekuasaan yang saling bersaing. Yang dibutuhkan adalah satu kepemimpinan pemerintahan yang solid, dengan Wakil Presiden yang mempunyai ruang kontribusi nyata, kapasitas berpikir mandiri, dan keberanian menyampaikan koreksi.
Di sinilah kematangan seorang Wakil Presiden diuji. Ia harus mampu mendukung Presiden tanpa kehilangan akal sehat. Loyal kepada Presiden tanpa mengorbankan loyalitas kepada konstitusi. Dan memahami bahwa kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun yang sedang berkuasa.
Editor : Alim Perdana
