SURABAYA, AYOJATIM — Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) diminta tidak hanya berhenti pada gagasan besar. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah keberadaan perguruan tinggi tersebut benar-benar dibutuhkan negara dan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam sebuah sesi diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Forum Diskusi ini dihadiri oleh Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo, Ketua PWI Jatim yang sekaligus Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan, serta Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari yang mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Hadir pula perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso dan Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo menilai kajian kebutuhan atau need assessment harus menjadi tahapan awal sebelum URI direalisasikan.
Menurut Djoko, pemerintah perlu menjawab pertanyaan paling mendasar sebelum membangun institusi pendidikan tinggi baru.
“Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” kata Djoko.
Djoko juga menegaskan, bahwasanya kajian terhadap URI tidak boleh dilakukan secara parsial. Pemerintah harus melihat rencana tersebut secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan tenaga pengajar hingga masa depan para lulusannya.
“Pembangunan URI harus dilihat secara holistik, bukan atomistik,” tambahnya.
Salah satu aspek yang dinilai penting adalah prospek lulusan. Menurutnya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak cukup diukur dari berdirinya gedung, jumlah mahasiswa, atau banyaknya program studi.
Hal yang jauh lebih penting adalah apakah lulusan nantinya benar-benar memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan.
“Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” katanya.
Karena itu, kajian sebelum pendirian URI semestinya mencakup kualitas dan kebutuhan dosen, lokasi kampus, sistem pembelajaran, mekanisme penerimaan mahasiswa, kompetensi lulusan, hingga keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Bagi Djoko, aspek tersebut penting agar URI tidak sekadar menjadi institusi baru, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan sumber daya manusia yang dihadapi Indonesia.
Djoko juga mengingatkan agar kebijakan dan program besar pemerintah tidak hanya dibangun berdasarkan asumsi atau hipotesis.
Lebih lanjut Djoko menilai, keberhasilan sebuah gagasan harus dapat diuji melalui bukti empiris dan hasil nyata di lapangan.
“Serba hipotetik, hipotesis semua. Kita ini buktinya. Buktinya MBG itu bagaimana, kemudian KDMP Merah Putih itu nanti bagaimana,” ujarnya.
Pernyataan tersebut, kata Djoko, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Ia justru ingin setiap gagasan besar yang lahir dari pemerintah dapat diuji berdasarkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Saya hari ini tidak mengkritik pemerintah, tetapi saya ingin tahu bagaimana nanti terjadinya. Saya ingin tahu bukti-bukti yang akan datang dari sebuah ide dasar dari Presiden yang saya cintai ini,” katanya.
Djoko berpandangan, gagasan membangun URI harus mendapatkan ruang untuk diuji secara terbuka sebelum masuk tahap implementasi.
Menurut dia, need assessment akan membantu pemerintah mengetahui apakah URI memang menjadi kebutuhan mendesak atau justru terdapat persoalan pendidikan lain yang lebih membutuhkan perhatian.
Dengan demikian, pembangunan URI tidak sekadar menjadi proyek institusional, tetapi benar-benar memiliki tujuan yang terukur.
“Negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” pertanyaan tersebut, menurut Djoko, harus menjadi dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih jauh.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan data, indikator, dan target yang jelas sehingga publik dapat mengukur keberhasilan URI apabila nantinya benar-benar direalisasikan.
Bagi PGRI Jawa Timur, kata Djoko, gagasan besar mengenai pendidikan dan kepemimpinan nasional patut diapresiasi. Namun, gagasan tersebut tetap harus diuji melalui kebutuhan nyata masyarakat dan bukti di lapangan.
Editor : Amal Jaelani
