SURABAYA, AYOJATIM.COM — Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dinilai perlu memiliki posisi yang jelas di tengah ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.
Apakah URI nantinya menjadi kompetitor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), atau justru hadir untuk melengkapi institusi pendidikan tinggi yang sudah ada?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Ketua RRI Eko Ridwan mengatakan, diskusi tersebut digelar untuk membuka ruang publik dalam membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk arah pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, hingga kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, wacana URI menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Tema diskusi kali ini sangat menarik sekaligus sensitif. Program URI, bersama program unggulan lain seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi perhatian publik,” ujar Eko.
Eko menilai URI memiliki potensi menjadi wadah untuk mencetak SDM unggul, khususnya jika diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan nasional, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Namun, menurut dia, potensi tersebut harus dibarengi dengan desain yang jelas. Sebab, Indonesia saat ini telah memiliki sejumlah PTN dan PTS yang memiliki tradisi akademik, reputasi, jaringan alumni, serta kontribusi terhadap pengembangan SDM nasional.
Karena itu, kehadiran URI perlu ditempatkan secara tepat agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan perguruan tinggi yang sudah ada.
“Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Pertanyaan tersebut, lanjut dia, menjadi penting untuk memastikan URI memiliki kekhasan dan fungsi yang benar-benar dibutuhkan.
Jika URI hanya hadir sebagai perguruan tinggi baru dengan fungsi yang sama seperti kampus-kampus yang sudah ada, pemerintah perlu menjelaskan nilai tambah yang hendak ditawarkan.
Sebaliknya, apabila URI dirancang dengan mandat khusus untuk mencetak calon pemimpin nasional, desain pendidikan, kurikulum, mekanisme seleksi, hingga pola pengembangan mahasiswanya harus memiliki karakter yang jelas.
Menurut Eko, perdebatan mengenai URI tidak semestinya hanya berkutat pada persoalan setuju atau menolak pendirian institusi tersebut.
Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan URI benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan kepemimpinan nasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan akademisi, mahasiswa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Masukan dari berbagai kelompok tersebut dibutuhkan agar konsep URI tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Harapan kami, acara ini menjadi benang merah bagi generasi muda dan tokoh pelaku perubahan dalam mengawal konstelasi kepemimpinan serta arah pendidikan Republik ke depan,” pungkas Eko.
Eko berharap pembentukan URI nantinya tidak sekadar melahirkan nama baru dalam peta perguruan tinggi Indonesia.
Menurut dia, URI harus memiliki mandat, karakter, dan keunggulan yang jelas sehingga keberadaannya dapat melengkapi, bukan sekadar menambah jumlah institusi pendidikan tinggi.
Dengan desain yang transparan dan melibatkan publik sejak awal, kata Eko, masyarakat dapat mengetahui untuk apa URI dibangun, siapa yang akan dilayani, serta kontribusi apa yang diharapkan dari para lulusannya.
Pertanyaan mengenai posisi URI sebagai kompetitor atau pelengkap PTN dan PTS pada akhirnya menjadi bagian penting yang perlu dijawab pemerintah sebelum gagasan tersebut diwujudkan.
Editor : Amal Jaelani
