SURABAYA, AYOJATIM — Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dinilai perlu dilihat lebih jauh dari sekadar gagasan besar pemerintah.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, yang sekaligus Pengurus Wilayah KAUJE Jawa Timur, Muhammad Lutfil Hakim, meminta konsep URI diuji dari sisi manfaat, kebutuhan, hingga kesiapan implementasinya.
Menurut Lutfil, masyarakat tidak perlu membela gagasan pemerintah secara membabi buta. Namun, gagasan tersebut juga tidak semestinya langsung ditolak atau dihakimi sebelum konsep dan tujuannya diuji secara objektif.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” kata Lutfil dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Forum menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan akademisi, organisasi profesi, alumni perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga negara.
Lutfil melihat URI sebagai salah satu gagasan yang berpotensi menjawab persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan birokrasi yang selama ini dihadapi Indonesia.
Menurut dia, institusi tersebut dapat menjadi antitesis terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kualitas birokrasi maupun kepemimpinan nasional.
Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila URI benar-benar dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.
“Tidak ada pencurian di situ. BPK tidak menemukan kesalahan uangnya, tidak. Tetapi kualitas programnya, kualitas kebijakannya, itu tidak bersentuhan dengan kemanfaatan publik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan dalam penggunaan anggaran.
Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Lutfil menilai URI tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan institusi pendidikan baru. Keberadaannya harus memiliki tujuan yang terukur dan mampu menjawab kebutuhan Indonesia terhadap SDM unggul.
Lutfil juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada persoalan klasik: gagasan yang baik, tetapi bermasalah ketika diterapkan.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki tujuan besar sebagai investasi SDM masa depan.
“Gagasan atau ide itu kan benar sebetulnya. Ketika alokasi APBN dikeluarkan, MBG itu judul besarnya adalah investasi tentang SDM di masa depan,” katanya.
Namun, menurut Lutfil, pengalaman dalam implementasi berbagai program pemerintah harus menjadi bahan evaluasi ketika pemerintah merancang URI.
Jangan sampai URI memiliki konsep yang baik di atas kertas, tetapi tidak mampu mencapai tujuan ketika masuk dalam tahap pelaksanaan.
Menurut Lutfil, setidaknya ada dua pertanyaan mendasar yang perlu dijawab sebelum URI diwujudkan.
Pertama, apakah URI benar-benar mampu melahirkan SDM unggul?
Kedua, apakah lulusan URI nantinya mampu bekerja secara efektif ketika masuk ke birokrasi maupun BUMN yang juga menghadapi persoalan sistemik?
Dua pertanyaan tersebut, kata Lutfil, penting karena keberhasilan URI pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di dalam kampus.
Kualitas lulusan juga akan diuji ketika mereka memasuki dunia kerja dan berhadapan dengan sistem birokrasi maupun organisasi yang kompleks.
Lutfil bahkan menawarkan alternatif dalam merancang URI. Menurut dia, institusi tersebut tidak harus langsung ditempatkan sebagai bagian dari struktur birokrasi pemerintahan.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah membangun institusi semacam think tank yang berfungsi menghasilkan gagasan, kajian, serta rekomendasi kebijakan bagi negara.
Dengan model tersebut, URI dapat diarahkan sebagai pusat pengembangan pemikiran strategis dan sumber daya manusia yang mendukung kebutuhan kepemimpinan nasional.
Bagi Lutfil, perdebatan mengenai URI pada akhirnya bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju terhadap gagasan pemerintah.
Yang lebih penting adalah memastikan URI memiliki tujuan yang jelas, menghasilkan SDM yang unggul, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.
Gagasan besar, menurut dia, harus dibuktikan melalui implementasi yang baik dan hasil yang dapat dirasakan publik.
Editor : Amal Jaelani
