Dr. H. Hamy Wahjunianto, M.M.
Dosen STIE YAPAN Surabaya & Pengamat Ekonomi Politik ARCI
SESAAT setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengumumkan Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, IHSG pada penutupan perdagangan sesi kedua, Senin 8 September 2025, ambruk 1,28% atau terkoreksi 100,5 poin ke level 7.766,85.
Saham emiten perbankan BUMN dan bank raksasa juga terkoreksi di zona merah. Saham Bank Tabungan Negara tercatat menjadi emiten perbankan dengan koreksi paling dalam atau melemah 9,77% ke Rp 1.155 per saham.
Kemudian saham Bank Syariah Indonesia yang melemah 5,15% ke Rp 2.580 per saham. Lalu saham Bank Negara Indonesia yang melemah 4,35% ke Rp 4.180 per saham dan saham Bank Mandiri yang melemah 4,06% ke Rp 4.490 per saham.
Sementara itu dua emiten perbankan dengan kapitalisasi pasar terbesar di RI juga ikut tertekan dalam. Bank Central Asia anjlok 3,75% ke Rp 7.700 per saham dengan Bank Rakyat Indonesia menjadi emiten bank besar dengan kinerja saham paling tangguh dan hanya turun 2,5% ke Rp 3.900 per saham.
Publik pun merespons negatif. Sentimen negatif publik itu dipicu oleh jawaban kontroversial menteri kagetan itu saat ditanya oleh wartawan terkait dengan demo akhir Agustus yang menewaskan 11 anak kandung ibu Pertiwi.
"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," jawab Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Publik juga sangat geram terhadap akun medsos anak Purbaya yang nyinyir terhadap Sri Mulyani, pamer saldo BCA Prioritas dan nyindir orang miskin. Postingan-postingan setelah Purbaya jadi Menkeu kini sudah lenyap.
Purbaya Rebound Effect
Tantangan yang harus dikelola Purbaya hanya dalam 3 hari awal menjadi Menkeu adalah memulihkan kepercayaan pasar yang sempat anjlok dan memulihkan kepercayaan rakyat yang sempat makin terluka oleh pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan demo besar-besaran, 17+8.
Tantangan itu dijawab oleh Purbaya pertama dengan mengeluarkan dana kas negara sebesar Rp 200 trilun yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI). Dana ini akan disalurkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit untuk sektor riil.
Kebijakan yang disebut oleh para ekonom sebagai kebijakan yang tak lazim ini akan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi jika memenuhi beberapa hal;
Pertama didukung oleh kebijakan moneter BI yang menurunkan suku bunga bank karena akan berdampak baik pada sektor riil.
Kedua, pemerintah merelaksasi kemudahan berusaha. Ketiga, pemerintah menurunkan pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11-12% menjadi 8-9% seperti di Vietnam.
Keempat, Bank Himbara yang selama ini portofolionya adalah sektor riil, yakni BRI harus mendapatkan porsi suntikan dana yang paling besar.
Kelima, pengawasan terhadap penggunaan dana 200 Trilyun tersebut harus transparan, ketat, dan terukur.
Respon kedua Purbaya adalah mengalirkan diksi menteri cowboy dan menteri kagetan yang diikuti dengan penjelasan-penjelasan masalah perekonomian Indonesia dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik.
Kini penjelasan lengkap maupun potongan video-video penjelasan Purbaya tentang perekonomian Indonesia sangat mudah ditemui di berbagai media.
Kedua respon Purbaya di atas membuat rebound kepercayaan pasar. IHSG yang sempat anjlok 1,28% pada hari Senin, 8 September 2025 kembali menguat 1,37% di angka 7.854,06 pada penutupan perdagangan sesi kedua, Jumat, 12 September 2025.
Sepanjang perdagangan IHSG mampu konsiten di zona hijau dengan rentang level 7.790,79 - 7.854,81.
Kemudian terjadi pula rebound kepercayaan publik. Di mana-mana banyak masyarakat yang kemudian memburu berita, potongan video, bahkan penjelasan Purbaya saat Rapat Dengar Pendapat Menkeu dengan Komisi XI DPR RI.
Netizen menulis,” Penjelasannya daging semua.” Ada juga yang mengatakan,” Serasa dapat kuliah gratis 2 SKS.”
Catatan penting untuk Menkeu
Di saat kepercayaan pasar dan kepercayaan publik mulai meningkat, ada beberapa catatan yang harus kita kawal.
Catatan pertama, “Tujuan utama suntikan dana ini adalah agar dana ini mengalir ke sektor riil.
Kalau bank tidak menyalurkan, mereka rugi sendiri karena ada cost sekitar empat persen. Jadi mereka pasti berpikir keras untuk menyalurkan melalui kredit.
Suntikan dana tersebut harus bisa menyalurkan kredit kepada para pelaku UMKM. Terkait dengan UMKM, BRI adalah Bank Himbara yang punya mandat dan portfolio paling besar ke UMKM.
Pertanyaan kritisnya adalah apakah BRI yang menerima kucuran dana sebesar 55 triliun , mampu menyalurkan kredit untuk para pelaku UMKM dengan aman ?
Salah satu faktor mengapa penyaluran kredit kepada para pelaku UMKM selama ini sulit dalam jumlah besar adalah karena Bank terikat prinsip prudentiality bahwa resiko harus dikelola, pinjaman harus ada kolateral.
Kredit Usaha Rakyat tetap meminta kolateral alias agunan, padahal tidak banyak UMKM yang bisa menyediakan agunan. Berapa persen yang akan disalurkan ke UMKM.
Catatan kedua adalah pemindahan dana ini dari Bank Indonesia, sebuah lembaga yang independen kepada Bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dikuasai oleh Presiden.
Karena itu kita harus mengawalnya hingga pemindahan dana ini adalah benar-benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, jauh dari aroma dan kepentingan politik.
Catatan ketiga adalah komunikasi yang sempat tidak berpihak kepada rakyat dan orang miskin sehingga menyebabkan melorotnya kepercayaan rakyat kepada Purbaya, harus terus diperbaiki hingga kesejahteraan rakyat justru menjadi prioritas utama tujuan suntikan dana 200 triliun ini.
Jika dalam alam bawah sadarnya tidak ada empati kepada fakir miskin, apa mungkin ia mau dan mampu mengentaskan kemiskinan ?
Editor : Diday Rosadi
