SURABAYA - Aksi perlawanan rakyat yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk kekecewaan terhadap sistem negara yang dianggap carut marut dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal itu diungkapkan oleh SA Saputro (Pokemon) dari Gerakan Parlemen Jalanan, menanggapi aksi massa yang terjadi pasca 28 Agustus 2025.
"Aksi perlawanan rakyat tanggal 29 Agustus 2025 hingga pagi hari di tiap-tiap daerah secara nasional tidak bisa disalahkan, karena gerakan itu murni rakyat kecewa dengan sistem negara yang carut marut, tidak berpihak pada kepentingan rakyat," ujar SA Saputro dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, kemarahan rakyat yang memuncak menyebabkan bangunan gedung DPR, pemerintah, atau simbol-simbol negara menjadi sasaran massa aksi.
"Hal ini adalah bentuk kekecewaan rakyat yang tidak pernah dapat keadilan di negaranya sendiri. Aksi massa terbukti tidak melebar pada penjarahan kriminalitas di gedung-gedung atau pemerintahan, kecuali aksi kemarin ditunggangi oleh elit politik, akan berbeda cerita dan bentuk aksinya," jelasnya.
SA Saputro juga menyoroti bahwa rakyat saat ini mengalami krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan atau pemerintah yang dianggap anti-rakyat.
"Untuk itu, menurut SA Saputro (Pokemon) dari Gerakan Parlemen Jalanan bahwa rakyat hari ini mengalami krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan atau pemerintah yang anti rakyat," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa perjuangan Gojek dan rakyat kelas pekerja lainnya adalah untuk menuntut dan melawan kebijakan pemerintah yang anti-rakyat, seperti kenaikan pajak, nasionalisasi aset koruptor, perampasan tanah rakyat, undang-undang perburuhan, pembubaran omnibuslaw, serta pendidikan dan kesehatan yang mahal, dan diskriminasi minoritas kaum penghayat kepercayaan.
"Ini semua adalah produk anggota dewan dan pemerintah yang ada di Senayan, tidak mewakili rakyat. Keputusan dan kebijakan aturan yang tidak berpihak pada rakyat akan mengalami gelombang aksi perlawanan rakyat di seluruh daerah secara nasional," kata SA Saputro.
Ia pun menyatakan sepakat dengan gerakan parlemen jalanan yang mengambil alih posisi kegelapan yang ada di gedung DPR dan Senayan istana supaya sadar dan waras bersinar kembali.
Gerakan Parlemen Jalanan, lanjut SA Saputro, menuntut dan terus menyerukan perlawanan rakyat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Mereka juga menuntut:
1. Seret dan adili aparat yang melakukan kekerasan dan pembunuhan ojol dan pejuang-pejuang rakyat kelas pekerja lainnya.
2. Copot, pecat, dan adili anggota DPR dan pejabat negara yang ngomong ngawur pada rakyat.
3. Bubarkan DPR atau REVOLUSI.
Pernyataan SA Saputro ini menambah daftar panjang kritik terhadap pemerintah dan DPR. Aksi perlawanan rakyat yang terjadi menjadi sinyal bahwa aspirasi masyarakat perlu didengar dan diakomodasi agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar.
Editor : Alim Perdana
