BEBERAPA isu krusial terkait biaya pendidikan mencuat akhir-akhir ini. Pertama, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembangunan 50 sekolah asrama untuk anak-anak keluarga tidak mampu.
Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan sebagian sekolah swasta. Ketiga, Kalimantan Tengah berkomitmen untuk pendidikan gratis. Keempat, dan yang paling mendesak, adalah krisis dokter spesialis di Indonesia.
Program sekolah asrama merupakan langkah positif untuk memutus rantai kemiskinan. Di Jakarta, program sekolah swasta gratis—meski hanya untuk sekolah-sekolah tertentu yang memenuhi kriteria—menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Kalimantan Tengah juga menunjukkan langkah serupa dengan mengalokasikan dana besar untuk pendidikan gratis.
Namun, permasalahan biaya pendidikan tidak berhenti di jenjang sekolah menengah. Biaya kuliah yang tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi kendala besar bagi banyak calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Program KIP Kuliah dan LPDP, meskipun membantu, cakupannya masih terbatas (20-30% untuk S1 dan kurang dari 5% untuk pascasarjana). Hal ini diperparah dengan kelangkaan dokter spesialis, yang disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal dan larangan bekerja selama studi.
Lebih dari 60% mahasiswa S1 PTN membiayai kuliah secara mandiri, angka ini jauh lebih tinggi untuk program pascasarjana. Akibatnya, banyak calon mahasiswa berbakat mengurungkan niat kuliah di universitas unggulan karena terkendala biaya.
Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan peran aktif APBD setiap daerah untuk investasi SDM. Salah satu solusinya adalah memberikan beasiswa kuliah gratis di PTN, di luar program KIP Kuliah dan LPDP yang sudah ada. Sistem penentuan penerima beasiswa haruslah transparan dan objektif, berbasis "skoring".
Sistem skoring ini akan memprioritaskan jurusan dan universitas unggulan yang dibutuhkan dunia kerja. Sebagai contoh, sepuluh jurusan dengan kebutuhan tinggi adalah: Teknik Informatika/Ilmu Komputer, Manajemen/Bisnis, Teknik Industri, Kedokteran/Kesehatan/Farmasi, Akuntansi/Keuangan, Pendidikan (PGSD, Bahasa Inggris, Matematika), Teknik Sipil/Arsitektur, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, dan Agribisnis/Teknologi Pertanian.
Skoring juga akan mempertimbangkan akreditasi universitas (Unggul, Baik Sekali, Baik) dan peringkat internasional. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika di universitas negeri terakreditasi unggul, misalnya, akan menjadi prioritas utama.
Sistem skoring ini diharapkan dapat meminimalisir politisasi dan memastikan ketersediaan SDM unggul di sektor-sektor strategis. Dengan adanya beasiswa kuliah gratis, termasuk kemungkinan tambahan biaya hidup, siswa SMA akan termotivasi untuk berprestasi dan mengejar pendidikan tinggi di universitas dan jurusan yang dibutuhkan negara.
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi - 8 Mei 2025
Editor : Alim Perdana
