Akhir-akhir ini, kita dihebohkan dengan ramainya kasus penahanan ijazah pekerja oleh sebuah perusahaan di Surabaya. Kasus ini mejadi ramai karena menyeret nama Wakil Walikota Surabaya, Armuji dalam pusaran konflik. Bahkan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Immanuel Ebanezer juga akhirnya turun tangan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa yang "katanya" merdeka ini?
Fenomena Aneh di Negeri Merdeka
Ketika ijazah disandera, ibadah solat jumat dibatasi hanya 20 menit, dikalkulasi sebagai komponen biaya produksi, dan jika terlambat Kembali ke tempat kerja didenda, maka kita harus bertanya, benarkah kita sudah merdeka?
Di negeri yang telah tujuh dekade lebih menyandang status merdeka ini, muncul kabar aneh yang membuat kita semua terhenyak. Menahan ijazah dan Pembatasan Ibadah di tempat kerja.
Puluhan pekerja melapor ke polisi. Bukan karena mencuri atau menipu, tapi karena ingin mengambil kembali ijazah miliknya yang ditahan oleh perusahaan tempat ia bekerja.
Hal tersebut, menjadi sebuah ironi besar di tengah semangat kemerdekaan yang setiap tahun kita rayakan dengan penuh gegap gempita. Ditengah selebrasi meriahnya perayaan kemerdekaan tersebut, ternyata masih ada praktek yang miris, yaitu penindasan pekerja seperti jaman Indonesia dijajah Jepang.
Mempertanyakan Keadilan
Kasus yang terjadi di Surabaya, yang kini menjadi viral, bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah potret buramnya relasi kerja yang timpang, di mana perusahaan merasa berhak menyandera dokumen penting sebagai "jaminan moral", padahal tidak ada perjanjian kerja resmi yang menyebut itu.
Dari pengakuan salah seorang pekerja, sabagaimana diberitakan oleh media, ia hanya ingin bekerja untuk menafkahi keluarga. Tapi yang ia dapatkan adalah:
(a). Gaji di bawah layak: hanya Rp 85 ribu per hari. (b). Ijazah ditahan dan harus ditebus senilai Rp 2 juta saat ingin resign. (c). Dilarang berlama-lama salat Jumat, dibatasi hanya 20 menit jika tidak mau kena pemotongan gaji.
Ini jelas pelecehan Hak Azasi Manusia. Jika ini bukan bentuk pelecehan terhadap hak asasi manusia, lalu apa? Betapa miris kita mendengar keluhan para pekerja yang kini berbondong-bondong mengadukan nasibnya ke polisi, untuk mencari keadilan. Ini bukan cerita zaman penjajahan. Miris, karena ini kisah nyata tahun 2025, di tanah air yang konon sudah merdeka.
Dunia Kerja yang Kehilangan Rasa Kemanusiaan. Pekerjaan seharusnya memuliakan manusia, bukan menindasnya.
Pekerja bukan objek tekanan, apalagi korban jebakan klausul tak jelas.
Dan lebih parah lagi, ketika ibadah, yang merupakan sebuah hak spiritual, diperhitungkan sebagai beban waktu kerja.
Dengan munculnya kasus ini sudah bisa kita pastikan bahwa ada yang keliru dalam cara sebagian orang majikan perusahaan memahami “produktivitas”. Produktivitas bukan berarti menekan manusia sampai kehilangan haknya. Produktivitas yang tidak berlandaskan kemanusiaan hanya akan melahirkan sistem kerja yang brutal, tanpa nurani.
Negara Wajib Hadir dan Bertindak
Kita tak kekurangan undang-undang. Yang kita kekurangan adalah implementasi dan keberanian menindak. Kasus yang telah menyedot perhatian para pejabat, mulai dari wakil wali kota hingga wakil menteri, harus jadi titik balik untuk mengevaluasi dan mengawasi lebih intensif, bahkan kepada semua Perusahaan yang ada.
Untuk memastikan kasus ini tidak terjadi di Perusahaan lain. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum penyelesaian konprehensif, bukan hanya menyelesaikan satu kasus, tapi memperbaiki sistem perekrutan dan relasi kerja nasional.
Kita perlu: Melarang praktik penahanan dokumen pribadi pekerja. Memastikan seluruh proses rekrutmen transparan, adil, dan bermartabat. Menegakkan sanksi atas pelanggaran hak dasar pekerja.
Penutup: Merdeka Itu Soal Martabat
Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah. Tapi bebas dari ketakutan saat menuntut hak, bebas dari tekanan saat beribadah, bebas dari eksploitasi ekonomi yang berkedok kerja.
Kita boleh merdeka di atas kertas. Tapi jika hak pekerja masih ditekan, jika ibadah masih dihitung sebagai pelanggaran, dan jika ijazah masih bisa ditahan sebagai jaminan ekonomi, maka kita belum benar-benar bebas.
Tulisan ini sekaligus merupakan bentuk keterpanggilan moral dan intelektual ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam membantu pemerintah mencarikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang menyentuh langsung kehidupan umat dan bangsa.
Karena cendekiawan sejati bukan hanya berpikir, tapi juga hadir di tengah umat, bersama masyarakat, untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang bermartabat.
ULUL ALBAB - KETUA ICMI JATIM
Editor : Alim Perdana
