SURABAYA - Komunitas Penyayang Ikan Perairan Nusantara (KOPIPA) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan, Surabaya, untuk menyoroti pencemaran Sungai Brantas yang mengakibatkan kepunahan ikan lokal.
Sebanyak 25 aktivis KOPIPA membawa bangkai ikan sebagai simbol protes mereka terhadap pemerintah yang dianggap abai terhadap masalah ini.
Jofan Ahmad, Koordinator aksi, menyatakan keprihatinan atas kondisi kritis Sungai Brantas.
"Sungai Brantas, sungai strategis nasional dan terpenting di Jawa Timur, kini dalam kondisi kritis. Minimnya pengawasan pemerintah terhadap pencemaran akibat limbah industri, sampah plastik, dan pemukiman bantaran sungai mengancam keberadaan ikan domestik," tegas Jofan.
Prigi Arisandi, peneliti ikan Sungai Brantas, mengungkapkan temuan penelitian yang mengkhawatirkan.
"Kami menemukan ketidakseimbangan rasio jenis kelamin ikan di Sungai Brantas, 32% jantan dan 68% betina. Ketimpangan ini mengindikasikan gangguan hormon akibat paparan limbah industri dan domestik yang mengandung bahan kimia EDC (endocrine disrupting chemicals) pemicu intersex pada ikan," jelasnya.
Jika dibiarkan, hal ini akan mengganggu populasi ikan dan ekosistem sungai secara keseluruhan.
Kurnia Rahmawati, peneliti ikan dan kebudayaan, menambahkan bahwa sungai juga mencerminkan identitas ekologi daerah.
"Sungai Brantas dulu dikenal dengan ikan Papar (belida) di Kediri, namun kini hampir punah. Ini berarti daerah kehilangan identitas lokalnya," ujarnya.
Indonesia, sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia, juga menghadapi kepunahan ikan air tawar yang mengkhawatirkan.
Zulfikar, anggota KOPIPA, menekankan dampak pencemaran terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
"Polusi di Sungai Brantas berpengaruh langsung pada ketahanan pangan dan kesejahteraan 17 juta warga yang bergantung padanya. Jika dibiarkan, bukan hanya ikan yang punah, tetapi juga sumber mata pencaharian nelayan dan petani," ujarnya.
Temuan Ecoton menunjukkan penurunan drastis jenis ikan lokal di Sungai Brantas hilir.
KOPIPA mendesak pemerintah untuk:
1. Memperketat regulasi pengelolaan limbah industri dan menerapkan sanksi tegas.
2. Memasang CCTV dan alat pemantau kualitas air real-time di setiap outlet pembuangan limbah.
3. Membentuk satgas untuk memantau pembuangan limbah cair di Jawa Timur.
4. Membuat program pemulihan sungai untuk restorasi habitat ikan lokal.
Editor : Alim Perdana
