NGAWI – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum atas kasus penyelewengan 7 ton pupuk bersubsidi di Ngawi, Jawa Timur.
Kasus yang melibatkan seorang sopir truk dari distributor pupuk bersubsidi tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi pupuk subsidi.
Taufiek, Senior Manager Jawa Timur-Bali Pupuk Indonesia, menyatakan apresiasi atas kinerja Kepolisian Resor Ngawi yang berhasil mengungkap kasus tersebut.
"Penyelewengan pupuk bersubsidi adalah pelanggaran serius yang merugikan negara dan menghambat produktivitas petani," tegas Taufiek dalam keterangan tertulisnya.
Pupuk Indonesia, lanjut Taufiek, telah menerapkan sistem distribusi yang ketat untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran.
"Kami memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam pengawasan distribusi, termasuk sistem command centre yang memantau penyaluran pupuk dari pabrik hingga kios resmi," jelasnya. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time terhadap pergerakan pupuk.
Taufiek juga memberikan imbauan kepada distributor dan kios resmi untuk mematuhi aturan yang berlaku.
"Kami tidak akan segan memberikan sanksi tegas jika ditemukan indikasi penyelewengan," tegasnya.
Sebagai upaya mitigasi risiko, Pupuk Indonesia terus memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui beberapa langkah strategis.
"Kami meningkatkan sistem pengawasan dari hulu hingga hilir, bersinergi dengan aparat penegak hukum, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam rantai distribusi," jelas Taufiek.
Tujuan utama dari upaya ini adalah memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani yang berhak.
"Kami berkomitmen untuk melindungi hak petani dan mendukung produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional," tutup Taufiek.
Pupuk Indonesia menegaskan bahwa tidak akan mentolerir segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan pupuk subsidi.
Editor : Alim Perdana
