Oleh : Dr. Harliantara, M.Si.
Pakar Media & Komunikasi
MOMEN mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membungkuk hingga jongkok untuk mengambil dan merapikan sendiri map berkas ijazahnya yang diletakkan di lantai/bawah kursi terjadi saat ia hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE terkait tuduhan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kasus ini mendudukkan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai terdakwa.
Baca juga: Ini Tanggapan Anas Urbaningrum soal Statment Ketum Projo Budi Arie Tentang Perubahan Sebelum 2029
Analisis terhadap gestur dan tindakan tersebut memicu perdebatan luas dan dapat dibedah menjadi tiga perspektif utama:
1. Analisis Psikologi Komunikasi & Komunikasi Nonverbal
Jika dikaitkan dengan teori gestur persidangan (Teori Kredibilitas Isyarat dan Teori Kebocoran Nonverbal), tindakan ini mencerminkan beberapa indikator psikologis:
Ketenangan dan Kendali Diri (Calmness under Pressure). Menurut analisis pengamat komunikasi, sepanjang persidangan Jokowi menunjukkan sikap tubuh yang tenang, terkendali, dan minim mikroekspresi yang mencerminkan kemarahan atau kepanikan saat menjawab pertanyaan.
Tindakan mengambil berkas sendiri secara santai memperkuat kesan bahwa ia merasa berada di posisi yang benar dan tidak tertekan oleh situasi sidang.
Kepatuhan Terhadap Hukum (Submission to the Court). Dengan meletakkan berkas di bawah/lantai dan memungutnya sendiri tanpa memanggil ajudan, secara nonverbal ia memposisikan dirinya setara dengan warga negara biasa di hadapan hukum.
Di dalam ruang sidang, otoritas tertinggi ada pada Majelis Hakim, dan ajudan presiden/mantan presiden memang memiliki keterbatasan ruang gerak demi menjaga sterilnya persidangan.
2. Perspektif Sosio-Politik: Strategi Simpati Publik (Impression Management)
Tindakan ini tidak lepas dari analisis politik mengenai framing dan manajemen kesan (impression management):
Kritik Pengondisian Dramatis (Political Staging): Kubu terdakwa, salah satunya Dokter Tifa melalui kuasa hukumnya, mengkritik tajam momen tersebut.
Mereka menilai penempatan map di lantai sengaja dilakukan untuk memancing dramatisasi dan menarik simpati publik (playing victim atau menjual kesedihan).
Baca juga: Gula-Gula Infrastruktur Selama 10 Tahun Era Jokowi
Kritikus mempertanyakan mengapa berkas penting itu tidak diletakkan di kursi sampingnya yang dinilai masih cukup luas.
Representasi Kerendahan Hati (Humbleness Persona): Bagi para pendukungnya (seperti pernyataan resmi PSI dan respons emosional sejumlah figur publik), gestur jongkok memungut berkas sendiri dinilai sebagai cerminan sifat asli Jokowi yang tidak jumawa, sederhana, dan humanis.
3. Perspektif Persepsi Publik & Etika (Netizen). Di media sosial, potongan video dan foto tersebut melahirkan respons polarisasi yang kuat:
Rasa Prihatin dan Hormat (Respect & Sympathy): Banyak warganet merasa terharu hingga prihatin melihat seorang mantan kepala negara harus membungkuk di lantai ruang sidang demi membuktikan keaslian ijazahnya.
Muncul narasi di publik bahwa "kritik boleh, tetapi rasa hormat terhadap mantan presiden tetap harus dijaga".
Baca juga: Dekonstruksi vs Rekonstruksi Pembangunan Nasional
Cynical View (Sinisme Politik): Sebaliknya, kelompok masyarakat yang kontra menilai tindakan tersebut hanyalah pengulangan dari gaya politik populisme (seperti analogi "masuk gorong-gorong") yang bertujuan untuk mengalihkan substansi perdebatan keaslian dokumen menjadi perdebatan sentimentalitas emosi masyarakat.
Kesimpulan Analisis
Secara forensik di ruang sidang, gestur tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tampil dengan tingkat beban kognitif (cognitive load) yang rendah karena ia menguasai dokumen yang dibawanya sendiri.
Namun, secara eksternal di ruang publik, tindakan memungut berkas di bawah kursi tersebut berhasil menjadi komoditas politik yang multitafsir: menjadi simbol kerendahan hati yang mengundang empati di satu sisi, sekaligus dituduh sebagai taktik dramaturgi politik di sisi lainnya.
Editor : Alim Perdana