SURABAYA – Ketimpangan penguasaan kekayaan, terbatasnya lapangan kerja formal, hingga orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi menjadi sejumlah persoalan yang disoroti Sri Harjono.
Mantan Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut menawarkan gagasan perubahan arah pembangunan nasional melalui buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara.
Pemikiran tersebut disampaikan Sri Harjono dalam kegiatan bedah buku dan sarasehan yang digelar Pelestari Budaya Nusantara di Angkringan Banyu Milli, Manukan, Surabaya, Minggu (1/11/2026).
Dalam bukunya, Sri Harjono memaparkan peta jalan pembangunan Indonesia menuju 2045. Gagasan tersebut mencakup transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta reformasi politik dan hukum.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah paradigma pembangunan yang masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan.
Menurut Sri Harjono, peningkatan angka pertumbuhan belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai pemerataan kesempatan ekonomi.
“Kita perlu mengubah orientasi pembangunan, tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kesempatan untuk berkembang,” kata Sri Harjono.
Ia menilai, ketimpangan penguasaan kekayaan dan minimnya penciptaan lapangan kerja formal menjadi persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat.
Sri Harjono mencontohkan krisis ekonomi 1998 yang meninggalkan beban pemulihan sangat besar bagi Indonesia. Biaya krisis saat itu mencapai hampir dua pertiga produk domestik bruto (PDB). Jika dihitung menggunakan nilai saat ini, jumlahnya setara sekitar Rp14.000 triliun.
Dampak finansial krisis, termasuk kewajiban terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bahkan masih berlangsung hingga puluhan tahun. Ia menyebut penyelesaian beban utang secara teknis melalui skema reprofiling dan pembayaran bunga diperkirakan baru tuntas pada rentang 2042 hingga 2045.
Persoalan ketimpangan juga terlihat dari penguasaan aset dan kekayaan yang dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu.
"Ekonomi memang membesar, tetapi pembesarannya tidak dinikmati semua rakyat. Pertumbuhan itu terjadi, tetapi timpang," ujarnya.
Lapangan Kerja Formal Jadi Prioritas
Selain ketimpangan ekonomi, Sri Harjono turut menyoroti kualitas lapangan kerja di Indonesia. Menurutnya, indikator statistik penduduk bekerja belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Seseorang yang hanya membantu usaha keluarga selama satu jam dalam sepekan tanpa menerima upah, misalnya, tetap dapat masuk dalam kategori bekerja. Padahal, pekerjaan yang layak semestinya memberikan kepastian penghasilan dan perlindungan bagi pekerja.
Indikator pekerjaan layak tersebut meliputi kontrak kerja, keteraturan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, hingga jaminan pensiun.
"Kita harus mendorong transformasi ekonomi agar masyarakat tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam bekerja,” ucapnya.
Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas, Sri Harjono mengusulkan transformasi sektor pertanian dan reindustrialisasi.
Penguatan koperasi juga menjadi bagian dari gagasannya agar aktivitas ekonomi mampu menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ia juga memasukkan kedaulatan pangan, energi, air, dan digital sebagai agenda penting pembangunan nasional menuju 2045. Upaya tersebut perlu didukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Tawarkan Reformasi Politik dan Hukum
Gagasan Sri Harjono dalam buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara tidak hanya berkutat pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia turut menawarkan pembenahan sistem politik dan hukum sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional.
Dalam bidang politik, ia mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik serta pembiayaan partai yang bersumber dari APBN.
Usulan tersebut diarahkan untuk mendorong meritokrasi internal dan memperkuat tata kelola partai politik.
Sementara dalam bidang hukum, ia menilai penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi membutuhkan lembaga yang memiliki integritas.
“Pertumbuhan ekonomi membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Karena itu, reformasi politik dan hukum harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Melalui buku tersebut, Sri Harjono mengajak masyarakat melihat pembangunan Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Target Indonesia Emas 2045, menurut gagasan yang ditawarkannya, tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi.
Pemerataan kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja berkualitas, kemandirian nasional, serta pemerintahan yang berintegritas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kejayaan Nusantara.
Pembangunan Indonesia menuju 2045 diharapkan tidak sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Editor : Amal Jaelani
