SURABAYA - Demonstrasi menuntut dibatalkannya UU TNI yang terjadi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Senin (24/3/2025), mulai siang hingga hingga larut malam berlangsung rusuh. Kondisi ini sangat disayangkan tokoh muda NU, Ubaidillah Amin Mochammad.
Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember yang akrab disapa Gus Ubaid menyayangkan demo rusuh itu terjadi di malam Ramadan 10 terakhir atau malam Lailatul Qodar. Terlebih masyarakat Jawa Timur, termasuk Surabaya kental dengan nilai religius dan karakter santri sedang berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qodar.
Baca juga: Gubernur Khofifah Gelar Open House Idul Fitri, Berikut ini Waktu dan Tempatnya
"Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak demokrasi yang diatur konstitusi. Tapi harusnya bisa berlangsung secara damai. Kalau rusuh tentu sangat disayangkan. Apalagi ini terjadi di malam Lailatul Qodar," kata Gus Ubaid, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025) malam.
Menurut alumni santri Ponpes Tambakberas Jombang itu, sudah selayaknya dan sepantasnya bentrokan bisa di hindari. Ia berharap masing - masing pihak bisa menahan diri, baik itu aparat ataupun para demonstran.
Gus Ubaid mengungkapkan, dirinya mendapatkan beberapa video, baik dari media sosial mau pun dari para sahabat tentang adanya pengerusakan fasilitas umum, kedai kopi oleh demonstran.
Baca juga: Gubernur Khofifah Bagikan 200 Paket Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu di Sekitar Gedung Grahadi
"Tindakan ini tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas kepada para perusuh," tegasnya.
Gus Ubaid meyakini sejatinya para mahasiswa yang melakukan demonstrasi ini murni memberikan masukan dan kontrol kepada pemerintah terkait UU TNI.
Baca juga: Tokoh Muda NU ini Sebut Gus Fawait Bupati Visioner
Karena itu, Gus Ubaid menyarankan kepada kepada para mahasiswa sebagai pejuang dan pengawal demokrasi di negara ini agar mengedepankan pendekatan intelektual terhadap RUU TNI yang sudah disahkan lewat paripurna di DPR RI.
"Jika ada anggapan klausul yang didalamnya menciderai cita-cita demokrasi dan ketakutan kembalinya dwifungsi ABRI bisa ditempuh dengan cara konstitusional dan mengujinya di Mahkamah Konstitusi," pungkas Gus Ubaid.
Editor : Diday Rosadi