SURABAYA - Turbulensi politik nasional yang belakangan terjadi mengancam eksistensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kondisi itu berawal dari kasus ijazah SMA Wapres Gibran yang diikuti ancaman dilengserkan DPR.
Hingga mundurnya sejumlah pengurus inti partai yang ada di kabinet, seperti Sekjen Raja Juli Antoni, Waketum Isyana Bagoes Oka dan mantan Ketum Giring Ganesha.
Sengkarut ini terjadi menjelang pengukuhan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Umum Dewan Pembina (Wanbin) pada 16 November 2026 di Kota Surabaya. Agenda itu juga bertepatan dengan HUT PSI ke-11.
Direktur Eksekutif Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt berpendapat demi menyelamatkan PSI, Jokowi harus mengambil posisi paling strategis di partai, yakni Ketua Umum DPP, bukan Ketua Umum Wanbin.
Menurutnya, ketua umum adalah figur sentral sekaligus simbol utama dan eksekutor dalam sebuah partai, karena itu Jokowi harus mengambil posisi tersebut. Sementara Ketua Umum Dewan Pembina perannya lebih ke internal partai.
"Simbol dan tokoh paling berpengaruh di PSI adalah Jokowi, karena itu jangan tanggung-tanggung lagi. Jokowi harus menjadi Ketua Umum PSI. Ini penting, karena ketua umum adalah simbol sekaligus wajah sebuah partai," kata Baihaki, Rabu (11/11/2026).
Baihaki mengungkapkan, meski pun Jokowi sudah keliling Nusantara dengan atribut PSI. Namun publik, terutama di bawah belum meyakini 100 persen kalau Jokowi ada di PSI.
Ia melanjutkan, sekali pun dalam satu kesempatan Jokowi secara terbuka sudah menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) PSI.
Tapi itu belum cukup menarik gerbong loyalis Jokowi. Sebab publik menafsirkan Jokowi hanya memberi support ke anaknya Kaesang Pangarep yang saat ini menjabat Ketua Umum PSI.
"Selama Ketua Umum PSI bukan Jokowi, sulit menarik simpati para loyalis Jokowi untuk mendukung PSI. Sebab ketua umum adalah figur sentral, sebagai mana Prabowo di Gerindra dan Megawati di PDI Perjuangan," tegasnya.
Editor : Diday Rosadi
