BANGKALAN, AYOJATIM.COM — Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi perhatian.
Data yang menjadi salah satu basis pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut dinilai masih menghadapi persoalan di tingkat lapangan.
Dosen sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdus Salam, menilai ketidakakuratan data dapat berdampak pada warga miskin yang seharusnya mendapatkan berbagai program perlindungan sosial dan pendidikan.
Menurutnya, persoalan validitas data tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.
"Jangan main-main dengan data warga miskin, itu amanat konstitusi yang harus dijalankan sungguh-sungguh dan serius," tegas Surokim, Selasa (22/9/2026).
Ia mengatakan masih menemukan persoalan dalam pemetaan desil pada DTSEN. Dalam sejumlah kasus yang ditemuinya, warga yang menurut kondisi sebenarnya berada pada kelompok ekonomi bawah justru tercatat dalam desil yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya.
Kondisi tersebut, menurut Surokim, berpotensi membuat penyaluran program pemerintah tidak sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.
Ia bahkan mengaku menemukan sejumlah pejabat yang tercatat dalam desil 1, kelompok yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah dalam pemeringkatan sosial ekonomi.
"Kami juga kaget banyak pejabat yang masuk desil 1 di DTSEN. Kami jadi heran, bagaimana pendataan ini dilakukan, serius apa tidak? Kan jadi pertanyaan besar," terangnya.
Selain itu, Surokim juga menilai persoalan data sosial ekonomi tidak berhenti pada distribusi bantuan sosial (bansos). Kesalahan klasifikasi dapat berpengaruh terhadap berbagai program yang menggunakan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar penentuan penerima.
Salah satunya sektor pendidikan, termasuk akses terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan bantuan pendidikan lainnya.
Karena itu, Surokim meminta pemerintah tidak menjadikan DTSEN dan pembagian desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan, setidaknya selama proses validasi dan pembaruan data masih berlangsung.
Ia mendorong adanya verifikasi tambahan di lapangan agar masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit tidak kehilangan haknya akibat kesalahan klasifikasi data.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang bagi mekanisme koreksi apabila terdapat perbedaan antara data DTSEN dengan kondisi faktual masyarakat.
"Saya kira pemerintah perlu fleksibel, jangan kaku menggunakan DTSEN dan desil sebagai satu-satunya dasar. Kalau ditemukan data yang tidak sesuai, harus ada mekanisme verifikasi dan koreksi," ujarnya.
Surokim menilai persoalan akurasi data sosial ekonomi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pembaruan data juga perlu dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam basis data nasional.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh sehingga DTSEN dapat menjadi basis data yang lebih akurat dalam mendukung penyaluran program perlindungan sosial dan pendidikan.
Akurasi data, menurutnya, bukan hanya persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan memastikan program pemerintah menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan mereka.
Editor : Amal Jaelani
