SURABAYA — Kota Surabaya tengah memasuki fase pembangunan yang dinamis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang ditetapkan mencapai Rp12,62 triliun, menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Angka ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga.
Namun, seiring dengan besarnya alokasi anggaran, muncul pula sejumlah catatan dan harapan dari masyarakat serta kalangan pemerhati kebijakan publik agar penggunaan dana tersebut benar-benar tepat sasaran.
Di beberapa titik kota, aktivitas pembangunan terlihat cukup intens. Dalam pantauan redaksi, sejumlah ruas jalan dan fasilitas kota yang relatif baru diperbaiki, kembali mengalami penataan ulang. Di kawasan Jemursari dan Juwingan, misalnya, sebagian warga mengaku sempat bertanya-tanya mengenai urgensi pekerjaan itu.
“Jalannya kemarin masih bagus. Tiba-tiba ada pengerjaan lagi. Kami berharap memang ada tujuan yang jelas, bukan sekadar mengganti tampilan,” tutur seorang warga Jemursari dengan nada hati-hati, Senin (28/10/2025).
Dalam keseharian, warga Surabaya memang cukup akrab dengan wajah kota yang terus berubah. Namun bagi sebagian orang, perubahan yang terkesan cepat itu juga mendorong diskusi tentang prioritas pembangunan, terutama terkait kebutuhan dasar seperti drainase, ruang terbuka, dan pemerataan fasilitas publik di kawasan padat penduduk.
Pandangan DPD Nasdem Surabaya: Perlu Transparansi dan Dialog
Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, Dr. Syaiful Ma’arif, turut memberikan pandangan terkait dinamika tersebut. Ia menilai, dengan nilai APBD yang besar, pemerintah kota memiliki kesempatan untuk memastikan setiap proyek benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Harapannya, Pemkot bisa semakin terbuka dalam menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan program. Jika ada pertanyaan dari masyarakat, tentu lebih baik dijawab dengan data dan penjelasan langsung di lapangan,” kata Syaiful saat dimintai keterangan.
Syaiful, yang juga Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Nasdem Jawa Timur, menambahkan bahwa pihaknya mendorong adanya pengawasan dan pengelolaan anggaran yang bijak. Menurutnya, penggunaan anggaran perlu dipastikan tidak terfokus pada penataan ulang yang sifatnya kosmetik semata.
“Surabaya punya potensi besar. Sebaiknya energi dan anggaran diarahkan pada hal-hal yang dirasakan langsung warga, seperti penanganan banjir, fasilitas kesehatan, akses air bersih, dan peningkatan lingkungan permukiman,” ujarnya.
Alumnus Fakultas Hukum Unair ini pun mendorong DPRD Surabaya untuk mengajak Wali Kota Eri Cahyadi membahas mekanisme penggunaan APBD secara lebih terbuka.
“Teman-teman dewan mungkin bisa mengajak Mas Eri bicara, bagaimana mekanisme penggunaan APBD Pemkot Surabaya ini sebenarnya,” pungkasnya.
Begitu juga sebagian warga Surabaya berharap dengan jumlah APBD sebasar itu, kedepannya, pembangunan tak hanya soal mempercantik kota, tetapi juga memperkuat fondasi pelayanan publik. Mereka berharap agar penataan kota dilakukan dengan perencanaan jangka panjang yang matang, sehingga pembangunan yang telah dilakukan tidak perlu diulang dalam waktu dekat.
“Masyarakat sebenarnya hanya ingin pembangunan yang awet, efektif, dan menyentuh kebutuhan sehari-hari,” ungkap Yunus, warga Rungkut Surabaya, saat dimintai keterangan terkait proyek di Surabaya, Rabu, (29/10/2025).
Sementara disisi lain, rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan yang sempat digadang sebagai salah satu proyek pelayanan kesehatan besar di Kota Surabaya akhirnya ditunda.
Keputusan ini diambil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan prioritas belanja daerah.
Kebijakan tersebut turut mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, yang menilai langkah itu perlu dilakukan demi menjaga stabilitas anggaran.
Editor : Amal Jaelani
