Oleh: Ulul Albab
Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI
DI negeri yang umat Islamnya terbesar di dunia, yaitu Indonesia, haji adalah urusan kebangsaan. Di dalamnya terkandung asa, tanggung jawab, dan amanah yang sangat besar, dari negara, dari rakyat, dan tentu dari Tuhan.
Kini, kita berada di titik penting Sejarah, yaitu: lahirnya Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), buah dari aspirasi panjang tentang pentingnya profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan haji Indonesia.
Sebagai Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI, saya melihat pembentukan BP Haji ini tidak boleh dipandang hanya sebagai perubahan kelembagaan, tetapi momen strategis untuk mereformasi secara holistik sistem pelayanan ibadah haji yang selama ini sudah berjalan, namun masih menyimpan pekerjaan rumah yang tidak sedikit.
Kehadiran BP Haji, sebagaimana amanat UU No. 34 Tahun 2014 yang telah direvisi, membuka peluang untuk mengonsolidasikan tata kelola haji dengan standar yang lebih tinggi, baik dalam sisi perencanaan, penganggaran, maupun implementasi pelayanan di lapangan.
Namun demikian, lembaga tidak otomatis menghasilkan keunggulan. Profesionalisme bukan hasil dari nomenklatur, tapi dari budaya kerja, integritas, kolaborasi, dan desain sistem yang sehat.
Dan di sinilah pentingnya sinergi. BP Haji tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah AMPHURI, asosiasi yang mewadahi ratusan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang telah berpengalaman, kompeten, dan berkomitmen pada pelayanan yang bermartabat.
Kolaborasi sebagai Kunci Layanan Unggul
Pengalaman di lapangan memberi kami banyak pelajaran penting: bahwa pelayanan tidak boleh hanya bersandar pada administrasi, tapi harus berbasis empati, teknologi, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan jamaah.
Itulah sebabnya, AMPHURI siap menjadi mitra strategis BP Haji. Tentu saja bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi pendorong kualitas layanan yang unggul. Kami membawa modal sosial, jaringan global, SDM profesional, serta praktik baik yang bisa direplikasi.
Kami percaya, jika kolaborasi ini diformalkan dalam bentuk kemitraan kelembagaan, melalui MoU, forum reguler, atau sistem evaluasi bersama, maka transformasi haji yang kita cita-citakan bukan lagi utopia, tetapi keniscayaan.
Beberapa Masukan Konstruktif
Sebagai mitra kritis dan solutif, izinkan saya menyampaikan beberapa usulan konkret:
1. Peningkatan Kapasitas SDM:
Kami mendorong BP Haji untuk melibatkan asosiasi dalam pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi SDM haji, agar tercipta kualitas layanan yang seragam dan andal.
2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi
Sistem digital pelayanan haji masih parsial. Kami mengusulkan dibentuknya ekosistem digital bersama yang menghubungkan BP Haji, Kemenag, asosiasi, maskapai, hingga perhotelan, agar monitoring bisa real-time dan transparan.
3. Model Pembiayaan yang Lebih Berkeadilan
Skema pembiayaan haji saat ini perlu dievaluasi ulang, agar lebih adil, akuntabel, dan tidak membebani jamaah. AMPHURI siap memberikan masukan berbasis data dan kajian pasar.
4. Dialog Rutin dan Forum Musyawarah
Kami berharap BP Haji tidak bersifat menara gading. Ruang musyawarah antara regulator, operator, dan masyarakat sipil harus terus digelar, sebagai bagian dari demokratisasi pengelolaan ibadah.
Menuju Ekosistem Haji yang Berkelanjutan
Haji bukan urusan satu musim. Karenanya harus dipandang sebagai ekosistem. Dan ekosistem tidak mungkin tumbuh dalam isolasi. Ekosistem butuh matahari regulasi yang bijak, air kolaborasi yang jernih, dan tanah profesionalisme yang subur.
Kami di AMPHURI siap menjadi bagian dari ekosistem itu. Bukan karena kami ingin diistimewakan, tetapi karena kami merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi. Umat membutuhkan pelayanan yang lebih baik, negara butuh lembaga yang lebih kredibel, dan Tuhan menuntut amanah yang lebih bersih.
Semoga langkah kita kali ini menjadi awal dari sebuah ikhtiar besar: membangun tata kelola haji Indonesia yang lebih profesional, inklusif, dan berkah bagi umat.
Editor : Alim Perdana
