Oleh: Ulul Albab (Kabid Litbang Amphuri)
WACANA pengurangan kuota jemaah haji Indonesia hingga 50 persen pada musim haji 1447 H/2026 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi, menjadi isu strategis yang patut mendapatkan perhatian serius dari semua elemen bangsa.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh BP Haji, pengurangan kuota ini merupakan bagian dari kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi dalam menata manajemen haji secara lebih ketat, khususnya dalam aspek kesehatan (istithaah), pelayanan akomodasi, dan pelaksanaan dam.
Bersama denga itu, pemerintah Saudi juga berencana membatasi jumlah syarikah (perusahaan mitra) hingga maksimal dua, serta menetapkan pengawasan lebih ketat terhadap hotel, makanan, dan kapasitas tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Secara objektif, langkah-langkah pengetatan ini sebenarnya logis karena berangkat dari semangat meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan jemaah. Namun, bagi Indonesia, wacana pengurangan kuota tentu memunculkan masalah besar.
Pertama, bagaimana nasib jutaan calon jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun? Kedua, sejauh mana diplomasi haji Indonesia mampu memperjuangkan hak-hak jemaahnya dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati?
Dampak dan Reaksi
Jika pengurangan kuota benar-benar diterapkan, maka dampaknya akan sangat luas. Bukan hanya memperpanjang masa tunggu haji yang kini sudah mencapai 30 hingga 40 tahun di beberapa provinsi, tetapi juga berpotensi menciptakan kekecewaan di tengah masyarakat.
Sektor ekonomi yang terkait, mulai dari lembaga keuangan syariah hingga biro perjalanan haji dan umrah, juga akan terkena imbasnya. Lembaga keuangan syariah berpotensi mengalami penurunan aktivitas pada produk tabungan haji dan pembiayaan terkait, sementara biro perjalanan haji dan umrah bisa mengalami pengurangan omzet secara signifikan akibat menurunnya jumlah calon jemaah yang diberangkatkan.
Karena itu, negosiasi dan diplomasi yang dilakukan BP Haji harus bersifat strategis, holistik, dan inklusif. Artinya, melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan terbuka, termasuk asosiasi penyelenggara haji, ormas Islam, akademisi, serta media massa.
Peluang Transformasi Tata Kelola Haji
Di sisi lain, tantangan ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola haji nasional. Peralihan manajemen haji dari Kementerian Agama ke BP Haji pada tahun depan dapat dijadikan momentum untuk membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika global.
Kebijakan istithaah yang lebih ketat, misalnya, bisa menjadi dasar pembenahan sistem skrining kesehatan nasional. Demikian pula pengelolaan dam yang harus melalui perusahaan resmi dapat menjadi pemicu untuk membangun ekosistem pelaksanaan haji yang lebih modern, efisien, dan berstandar internasional.
Meneguhkan Kedaulatan, Membangun Kolaborasi
Dalam konteks geopolitik keumatan, Indonesia bukan sekadar "konsumen" kuota haji, tetapi mitra strategis Arab Saudi dalam pembangunan peradaban Islam global. Maka, wacana pengurangan kuota ini harus ditanggapi dengan pendekatan yang seimbang: diplomasi yang tegas namun elegan, kolaborasi yang saling menguntungkan, dan kesiapan internal yang kuat.
Indonesia perlu terus mengedepankan prinsip kedaulatan dalam pengelolaan haji, namun juga cerdas membaca perubahan-perubahan di Arab Saudi pasca-implementasi Visi 2030 mereka. Penataan ulang sistem haji oleh Kerajaan tidak sepenuhnya bisa dihindari, tapi bisa dinegosiasikan demi kemaslahatan bersama.
Isu pengurangan kuota haji seharusnya semakin menguatkan semangat kolaborasi antara negara dan umat dalam mewujudkan sistem haji nasional yang berdaulat, berkualitas, dan berorientasi pelayanan. Inilah saatnya umat Islam Indonesia menunjukkan bahwa kepedulian kita terhadap haji bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang marwah, amanah, dan masa depan peradaban yang lebih unggul dan berkeadilan.
Dalam konteks haji khusus, prediksi sementara menunjukkan bahwa pengurangan kuota juga akan berdampak signifikan. Dengan proyeksi total kuota haji Indonesia yang mungkin terpangkas hingga 50 persen, maka kuota haji khusus yang biasanya berkisar 8 persen dari total jemaah reguler juga berpotensi dipotong drastis.
Hal ini menuntut kesiapan para penyelenggara haji khusus untuk beradaptasi dengan sistem seleksi yang lebih ketat, pembatasan operasional, dan kemungkinan pengurangan jumlah paket layanan yang dapat ditawarkan ke masyarakat. (Wallahu a'lam bish-shawab).
Editor : Alim Perdana
