JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat proses pemeriksaan kasus mega korupsi Pertamina. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kasus tersebut menjadi "bola liar" yang dapat memicu kebingungan dan hoax di masyarakat.
Bamsoet menegaskan, setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi.
“Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoax yang membanjiri ruang publik dan merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa, namun disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (10/3/25).
Bamsoet menekankan pentingnya kerja sama Kejagung dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pihak terkait lainnya untuk melacak aliran dana korupsi.
“Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat,” ujarnya.
Mantan Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan bahwa dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka.
“Publik yakin bahwa dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka tersebut. Profil mereka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menyoroti bahwa skala manipulasi dan rentang waktu korupsi yang mencapai lima tahun mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain.
“Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus korupsi Pertamina ini merupakan ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar.
“Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang,” kata Bamsoet.
Bamsoet menegaskan bahwa transparansi dalam penanganan kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal,” pungkasnya.
Kasus mega korupsi Pertamina ini telah menimbulkan sorotan publik, terutama mengingat besarnya kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Masyarakat menantikan langkah konkret Kejagung dalam mengungkap semua pihak yang terlibat dan memulihkan aset negara.
Dengan desakan dari Bamsoet, diharapkan Kejagung dapat bekerja lebih cepat dan efektif dalam menangani kasus ini, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan hoax di masyarakat.
Editor : Alim Perdana
