MENYUSUL ditangkapnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Demontrasi mahasiswa marak digelar di berbagai kota. Mengusung narasi “Indonesia Gelap”. Selain juga mencuatkan narasi “Kabur Aja Dulu”.
Ketua DEN, LB Panjaitan membuat kontra narasi: “hidup eloe aja yang gelap”. Indonesia baik-baik saja. Justru sedang menata kemajuan.
Seberapa benar tudingan gerakan mahasiswa itu. Kita bisa mencermati gebrakan-gebrakan kebijakan pemerintah. Siapa diuntungkan. Siapa dirugikan. Kemudian bisa menyimpulkan: Indonesia sedang menuju kegelapan atau kemajuan.
Kebijakan radikal rezim Presiden Prabowo adalah perang terhadap mafia hukum, mafia pangan, mafia impor, mafia tanah. Perang melawan judi online. Perang terhadap koruptor.
Efisiensi anggaran dengan pemangkasan non prioritas. Makan Bergizi Gratis. Mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Pembentukan Danantara.
Perang terhadap mafia, tentu para mafia itu dirugikan. Beserta kroni-kroninya. Modus kejahatannya terbongkar. Bukan saja terancam vonis. Akan tetapi sumber kekayaan haramnya tertutup.
Begitu pula perang terhadap judi online. Bandar judi dan para pendukungnya juga dirugikan. Operasinya ditutup. Tambang kekayaannya dimatikan. Termasuk aparat pelindung diberi sanksi. Seperti kasus staf Komdigi. Judol berkurang, tapi tetap saja marak.
Para koruptor juga dirugikan oleh sikap tegas pemerintah. Ruang geraknya menjadi terbatas. Pelakunya diberi sanksi maksimal. Contoh Vonis Harvey Moeis. Menjadi 20 tahun.
Perlu diakui, KPK dan kejaksaan kalah cepat dibanding pertumbuhan kasus korupsi. Banyak perkara yang masih antri untuk ditangani. Masyarakat harus tetap kritis mendukung pemberantasan korupsi.
Kebijakan efisiensi anggaran: mafia anggaran beserta kontraktornya dirugikan. Kegiatan-kegiatan non prioritas dibatalkan. Dialokasikan program prioritas yang lain. Mereka yang dirugikan adalah panitia pengadaan, pemegang kuasa anggaran dan kontraktor nakal. Penyebab dan penikmat in efisiensi anggaran selama ini.
Sementara industri perhotelan relatif tetap bisa hidup oleh tourism. Walaupun meeting and conferences bisa saja mengalami penurunan.
Pejabat yang selama ini dimanja perjalanan-perjalanan dinas dirugikan. Tidak leluasa lagi bepergian. Tidak leluasa mengumpulkan pemasukan pribadi dari anggaran perjalanan dinas. Termasuk EO untuk kegiatan-kegiatan ini.
Kewajiban penyimpanan DHE (devisa hasil ekspor), pengusaha kehilangan sejumlah kenyamanan. Dari negara tujuan penyimpan devisa. Selebihnya tidak ada yang dirugikan. Begitu pula dengan pembentukan Danantara. Proporsi keuntungannya lebih bisa diprediksi daripada kerugiannya.
Potensi penyimpangan tentu saja ada. Itu semua memerlukan sikap kritis publik untuk mengontrol.
MBG (makan bergizi gratis) tidak ada yang dirugikan. Bahkan menggerakkan ekonomi lokal. Pengadaan bahan baku MBG dapat menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.
Perputaran uang di masyarakat bisa menjadi lebih besar. Berlipat. Keuntungan sektor pangan tidak hanya dinikmati importir pangan. Sebagaimana selama ini.
Berdasarkan pencermatan itu, tudingan “Indonesia gelap” tidak memiliki akurasi fakta-fakta. Selain kepada para mafia, koruptor dan kroni-kroninya, kebijakan-kebijakan radikal Presiden Prabowo tidak merugikan rakyat.
Justru mafia, Koruptor dan kroni-kroni-nya dirugikan. Mereka selama ini merugikan rakyat dan bangsa. Kini ditertibkan. Maka hidupnya menjadi gelap.
Wajar saja ada dugaan kuat bahwa tudingan gerakan mahasiswa itu diinfiltrasi beragam kepentingan politis-pragmatis. Bahkan kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti MBG dan efisiensi pun turut dihantam oleh gerakan ini.
Jika dicermati berdasarkan timing, gerakan mahasiswa ini tidak mustahil terkait erat dengan penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK. Mahasiswa tertentu digerakkan sebagai alat bargaining kepada pemerintah. Untuk mengurungkan atau meringankan proses hukum Sekjen PDIP itu.
Harun Masiku selama ini susah ditangkap. Lebih sulit menangkap Harun Masiku dibanding teoris. Diduga kuat akibat perlindungan Sekjen PDIP Hasto. Begitu jika mengikuti berita-berita yang berkembang.
Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah juga bisa diduga bermotif politik an sich. Sebagai kelanjutan kegagalan memisahkan presiden ke-7 Jokowi dari Presiden Prabowo. Ketika Presiden Jokowi tersingkir dari koalisi, oposisi mengincar posisinya.
Terlepas dari itu semua, gerakan kritis harus tetap dihidupkan. Untuk tetap mengawal perlawanan terhadap korupsi, mafia dan kroni-kroni. Bukan justru membelanya.
Kebijakan-kebijakan rezim Presiden Prabowo tidak sedang mengantarkan kepada zona kegelapan. Kecuali bagi para korutor, mafia dan kroni-kroninya. Sejauh ini.
Indonesia sedang berbenah menuju era keemasan.
Penulis: Abdul Rohman Sukardi
Editor : Alim Perdana
