ayojatim.com skyscraper
ayojatim.com skyscraper

Pelajaran dari Penangkapan Presiden Korea Selatan

Ulul Albab, Akademisi Universitas Dr. Soetomo dan Ketua ICMI Jawa Timur. Foto/Dokumentasi Pribadi
Ulul Albab, Akademisi Universitas Dr. Soetomo dan Ketua ICMI Jawa Timur. Foto/Dokumentasi Pribadi

DI KOREA SELATAN, 15 Januari 2025 menjadi hari yang tak akan terlupakan. Presiden Yoon Suk Yeol, yang sebelumnya dimakzulkan, ditangkap oleh pihak berwenang. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia politik, karena Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah negara itu yang harus berhadapan dengan tuntutan hukum.

Penangkapannya terkait dengan langkah kontroversialnya pada Desember 2024, saat ia mencoba memberlakukan darurat militer yang hanya berlangsung singkat.

Kisah ini bukan sekadar tentang seorang presiden yang terjerat hukum. Ia lebih dari itu. Ini adalah cerminan dari bagaimana politik, kekuasaan, dan ambisi dapat bersinggungan dengan hukum dan keadilan.

Dan bagi Indonesia, sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, terutama bagi para pejabat politik dan politisi kita.

Politik, Ambisi, dan Hukum

Saat Yoon Suk Yeol memutuskan untuk memberlakukan darurat militer, ia mungkin berpikir bahwa langkah tersebut akan memperkuat otoritas pemerintahannya, mengendalikan situasi, dan menunjukkan kekuatan negara.

Namun, keputusan tersebut jelas bukan hanya soal ambisi politik. Ia melibatkan rakyat dan negara dalam risiko yang besar, dengan potensi kerusakan yang tidak bisa diprediksi. Dan lebih penting lagi, langkah tersebut diluar koridor hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pemerintah.

Di dunia politik, sering kali ada godaan untuk mengambil jalan pintas, untuk meraih kekuasaan atau mengatasi masalah dengan cara yang cepat dan efektif.

Tapi jika langkah itu tidak mengikuti aturan yang ada, seperti yang terjadi dengan Yoon, maka yang terjadi bukanlah kemenangan, melainkan kehancuran. Penangkapan Yoon menunjukkan kepada kita bahwa politik yang dijalankan dengan ambisi yang tak terkendali dan tanpa pertimbangan hukum hanya akan berujung pada kerugian.

Politik Tanpa Akuntabilitas

Dalam politik, siapa yang berkuasa seringkali merasa memiliki kebebasan untuk menentukan arah negara. Namun, tak ada yang lebih berbahaya daripada politik yang tidak memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menjadi pondasi dalam setiap keputusan politik.

Di dunia yang semakin terbuka dan terhubung, masyarakat tidak lagi tinggal diam. Mereka akan menuntut penjelasan atas setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin mereka.

Bagi Indonesia, ini adalah panggilan untuk seluruh pejabat dan politisi. Dalam praktik politik kita, seberapa pun tinggi jabatan atau kedudukan yang dimiliki, harus selalu ada pertanggungjawaban.

Kita tahu bahwa para politisi kerap dihadapkan pada godaan untuk mengambil kebijakan yang bersifat sementara, untuk menyenangkan golongan tertentu atau mengamankan kekuasaan dalam jangka pendek. Namun politik yang seperti itu hanya akan merusak kepercayaan rakyat.

Politik harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Sebagaimana yang bisa kita pelajari dari kasus Yoon, ketika keputusan tidak berdasarkan aturan yang sah dan mengabaikan kontrol yang ada, maka kekuasaan pun tidak akan bertahan lama.

Sebaliknya, politik yang didasari oleh nilai-nilai luhur dan prinsip hukum akan menghasilkan keberlanjutan, stabilitas, dan kepercayaan publik.

Masa Depan Negara

Kisah Presiden Yoon ini juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kebijakan yang bijaksana akan merusak masa depan negara. Politik tidak bisa hanya dilihat sebagai alat untuk menguasai.

Politik harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama, untuk melindungi hak-hak rakyat, dan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil membawa manfaat bagi seluruh bangsa.

Politik bukanlah tentang mencari kemenangan dalam pertempuran jangka pendek, tetapi tentang merancang masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat.

Para pejabat dan politisi harus sadar bahwa setiap kebijakan yang mereka buat akan memengaruhi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, penting untuk membuat keputusan dengan penuh pertimbangan, dan bukan hanya berdasarkan pada ambisi pribadi atau kelompok semata.

Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Kasus Ini?

Pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari penangkapan Presiden Yoon adalah pentingnya keseimbangan dalam politik. Kekuatan politik bukanlah untuk dimanfaatkan untuk tujuan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan bangsa.

Kita tidak bisa membangun politik yang sehat jika yang ada hanya ambisi tanpa batas. Sebagai pejabat publik dan politisi, kita harus menyadari bahwa setiap kebijakan yang kita ambil akan langsung berhubungan dengan kehidupan rakyat.

Di Indonesia, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa politik yang adil, politik yang berpihak pada rakyat, adalah politik yang akan bertahan. Tidak ada tempat untuk kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, yang mengabaikan nilai-nilai dasar demokrasi dan keadilan. 

Kita harus selalu memastikan bahwa keputusan politik yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, yang mendukung kebaikan bersama, dan yang didasarkan pada pertanggung jawaban kepada rakyat.

Kasus Yoon Suk Yeol adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa menyimpang jika tidak dikelola dengan baik. Itu adalah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa dalam politik, tidak ada ruang untuk kesalahan yang bisa merugikan bangsa dan negara.

Mari kita pastikan bahwa kita belajar dari kesalahan orang lain, dan menjadikan politik kita lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab.

Penulis: Ulul Albab
Akademisi Universitas Dr. Soetomo
Ketua ICMI Jawa Timur

 

Editor : Alim Perdana