MALANG, AYOJATIM.COM - Gagasan keadilan sosial yang diperjuangkan Bung Karno puluhan tahun lalu dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bangsa hingga hari ini. Ketimpangan ekonomi, arah pembangunan yang dinilai semakin liberal, hingga sulitnya melahirkan pemimpin visioner menjadi pembahasan dalam Refleksi Haul Bung Karno ke-56 di Joglo Simbah, Desa Sawah, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
Forum tersebut mempertemukan kader GMNI, akademisi, guru kader, alumni organisasi, serta sejumlah penyelenggara pemilu dari unsur KPU dan Bawaslu di berbagai daerah Jawa Timur.
Baca juga: Jangan Semua Beban Dilempar ke Jemaah dan Travel Umrah
Bagi peserta, mengenang Bung Karno bukan sekadar mengenang sosok proklamator. Lebih dari itu, forum menjadi ruang untuk menguji kembali relevansi pemikirannya dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Tokoh NU Sidoarjo, Mahmud Yunus, berpandangan kader GMNI perlu hadir lebih luas di tengah masyarakat. Menurutnya, perjuangan organisasi tidak cukup berhenti pada aktivitas diskusi maupun aksi demonstrasi.
Ia mendorong kader mengambil peran di sektor politik, pendidikan, ekonomi, hingga ruang sosial yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat.
"Kolaborasi dengan berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas perlu diperkuat agar gerakan tetap relevan menghadapi perubahan zaman," ujarnya.
Mahmud menegaskan keterbukaan membangun komunikasi dengan berbagai pihak tidak boleh menggeser arah perjuangan.
"Kami membangun komunikasi bukan untuk mendekat kepada kekuasaan, melainkan agar kekuasaan lebih peka terhadap kebutuhan rakyat. Keberpihakan kepada rakyat tetap menjadi pijakan," katanya.
Dalam forum tersebut, Pakar Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Sri Setyadji SH MHum, mengulas konsep Sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno.
Baca juga: Balai Pemuda yang Dikosongkan: Saat Kota Pahlawan Mengusir Ingatannya Sendiri
Menurutnya, konsep tersebut lahir dari nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Sri Setyadji menilai arah ekonomi nasional mengalami perubahan sejak akhir dekade 1960-an. Kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi modal asing disebut menjadi titik awal bergesernya sistem ekonomi yang sebelumnya berlandaskan demokrasi ekonomi.
"Sejak saat itu orientasi ekonomi perlahan bergerak menuju sistem yang lebih dekat dengan kapitalisme," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, mengangkat persoalan yang menurutnya jarang dibahas, yakni terputusnya proses kaderisasi pemimpin nasional pasca-1965.
Mengutip pemikiran Suko Sudarso, Kadek menilai Indonesia pernah memiliki tradisi intelektual yang mampu melahirkan tokoh dengan pemahaman geopolitik dan strategi kebangsaan yang kuat seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Tan Malaka.
Baca juga: Kebudayaan Bukan Urusan Pinggiran Negara
Kini, tradisi tersebut dinilai semakin melemah seiring berkurangnya budaya membaca dan menyempitnya ruang perdebatan gagasan.
"Bangsa yang kehilangan tradisi berpikir strategis berisiko melahirkan pemimpin yang hanya bereaksi terhadap keadaan, bukan pemimpin yang mampu merancang masa depan," ujarnya.
Diskusi berlangsung hingga sore hari dengan satu benang merah yang terus muncul: cita-cita keadilan sosial yang diwariskan Bung Karno masih relevan.
Tantangannya bukan lagi sekadar mengingat gagasan tersebut, melainkan menerjemahkannya menjadi kebijakan dan gerakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Editor : Alim Perdana