JAKARTA - Isu jaminan kesehatan masyarakat miskin kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Sosial di Senayan, Selasa (23/9/2025).
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, tampil memperjuangkan agar skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI) bisa dialihkan pembiayaannya ke pemerintah pusat.
Baca juga: Prihatin Kebakaran di Wonocolo, Senator Lia Istifhama Ingatkan Pentingnya Akses Gang dan APAR Aktif
Menurut Ning Lia, langkah tersebut krusial untuk mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah, terutama di Magetan yang saat ini baru mencapai 78 persen.
Salah satu penghambatnya adalah penonaktifan 6.800 peserta PBID, yang sebagian besar merupakan warga miskin dengan penyakit kronis maupun katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir mengambil alih pembiayaan PBI daerah agar target UHC bisa tercapai,” tegas Ning Lia.
Senator muda asal Jawa Timur itu menegaskan, pengambilalihan PBI oleh pusat akan memberi ruang fiskal bagi daerah untuk memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini sangat penting agar Magetan tidak tertinggal dari daerah tetangga seperti Ponorogo dan Ngawi yang sudah berhasil mencapai UHC 100 persen.
“Kalau PBID bisa ditanggung pusat, Magetan bisa menambah kepesertaan baru. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan karena keterbatasan anggaran daerah,” jelas Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI tersebut.
Perempuan yang akrab disapa Senator Cantik itu menambahkan, UHC bukan sekadar urusan teknis anggaran, melainkan investasi jangka panjang. Dengan masyarakat yang sehat, produktivitas akan meningkat, dan pembangunan daerah pun berjalan lebih optimal.
“UHC adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar putri ulama kharismatik KH Masykur Hasyim tersebut.
Tak hanya isu kesehatan, Ning Lia juga menambahkan keberadaan Sekolah Rakyat (SR) yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik. Banyak guru harus mengajar jauh dari domisili mereka, padahal peran mereka bukan sekadar mengajar, melainkan juga menjadi orang tua pengganti bagi siswa.
Baca juga: Harapan Senator Lia Istifhama untuk Menpora Erick Thohir: Pemuda dan Olahraga Harus Berjalan Seiring
“Mencari guru untuk SR tidak mudah. Mayoritas siswa berasal dari keluarga miskin Desil 1 dan 2, serta tinggal di boarding school. Karena itu, penempatan guru yang lebih dekat dengan domisili sangat penting untuk menjaga kualitas pembelajaran,” jelas Ning Lia.
Dalam kesempatan itu, Ning Lia juga menyinggung soal prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mencapai lebih dari 2,3 juta orang, sementara fasilitas rehabilitasi Kemensos hanya berjumlah 30 sentra. Ia mempertanyakan strategi pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan dan dukungan anggaran untuk program perlindungan sosial di tahun berjalan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Sosial di Komplek Parlemen, Senayan.
Agus memaparkan, alokasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2025 meliputi Program Sembako: Rp 43,86 triliun. YAPI dengan Rp 705,6 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,709 triliun dan Program Permakanan: Rp 1,48 triliun
“Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPD RI untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Agus.
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya pendampingan anak-anak melalui sistem boarding school, terutama di Sekolah Rakyat (SR) yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2.
Menurutnya, Sekolah Rakyat berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan sejak dini dengan kurikulum yang mencakup program persiapan (Learner Preparatory) untuk membentuk kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa.
Kurikulum tersebut juga dilengkapi dengan Program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Program asrama yang menanamkan karakter, spiritualitas, cinta tanah air, dan penguatan bahasa
“Pembangunan Sekolah Rakyat akan terus dibuka di berbagai daerah. Setiap sekolah harus memiliki agen, siswa, serta kurikulum yang menyeluruh. Kemensos berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung kebijakan Presiden RI dalam pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Editor : Diday Rosadi