YOGYAKARTA – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota DPR RI dan mantan Ketua Umum HIPMI, mengingatkan platform marketplace agar tidak mengeksploitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital.
Dalam Sarasehan Keluarga Besar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (28/6/2025), Bamsoet menyoroti tingginya potongan komisi yang dibebankan platform kepada para penjual UMKM.
Baca juga: FKPPI Dorong Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Hadapi Ancaman Perang Generasi V
"Kehadiran marketplace awalnya diharap menjadi solusi, namun kini justru menjadi beban. Potongan komisi hingga 20-25% ditambah biaya administrasi, iklan, dan penalti, membuat banyak UMKM kesulitan bertahan," tegas Bamsoet.
Data pendapatan platform marketplace raksasa seperti Shopee (USD 16,8 miliar di 2024), Tokopedia (Rp 622 miliar), dan Lazada (USD 3,8 miliar di kuartal pertama 2024) menunjukkan keuntungan besar yang diraih.
Sementara itu, survei LD FEB UI awal 2025 menunjukkan 68% UMKM digital mengalami penurunan margin akibat potongan komisi tinggi, dan 43hkan berhenti berjualan. Data idEA juga menunjukkan 40% UMKM kesulitan mencapai profitabilitas karena beban biaya tinggi.
Bamsoet mendesak DPR untuk segera memanggil Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM guna membuat regulasi yang melindungi UMKM.
Baca juga: Resmi Dibuka, Pameran Internasional EastFood (IIFEX) dan EastPack Surabaya 2025
"Regulasi dibutuhkan agar ekosistem marketplace adil, berkelanjutan, dan sesuai program ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan komisi tinggi dan tidak transparan bertentangan dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM.
Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan, beban biaya tinggi berdampak pada keberlangsungan usaha jangka panjang. UMKM terpaksa memotong biaya di berbagai area, menyebabkan stagnasi bahkan penutupan usaha.
Baca juga: SIG Bagikan 237 Ekor Hewan Kurban di 20 Provinsi untuk Idul Adha 1446 H
Ia menyarankan regulasi yang mengatur batasan potongan komisi, transparansi biaya, sistem rating yang adil, dan sosialisasi hak-hak UMKM di platform digital.
"Regulasi yang adil dan langkah nyata untuk mendorong keberlangsungan usaha UMKM, tulang punggung perekonomian nasional, adalah keharusan," pungkas Bamsoet.
Sarasehan tersebut dihadiri Ketua BPD HIPMI DIY Ekawati Rahayu Putri, serta Ketua BPC HIPMI dari Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
Editor : Alim Perdana