Oleh: Moch Eksan, Pendiri Eksan Institute
ISTILAH "double track" adalah dua jalur kereta api yang mendukung mobilitas publik di Trans-Jawa.
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan dua jalur perjuangan dan pengabdian Prof. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH, MHum, baik di jalan politik maupun di akademik.
Prof Dossy adalah politisi pertama dari rahim NasDem yang meraih gelar guru besar hukum tata negara dari Universitas Bhayangkara Surabaya.
Ini tentu sebuah capaian akademik tertinggi yang langka. Apalagi Kakak Dossy sampai detik ini tetap istiqamah melakoni sebagai politisi dan akademisi secara bersamaan.
Tokoh kelahiran Surabaya, 11 Oktober 1962 ini sampai sekarang tetap punya jadwal mengajar secara reguler, membimbing skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa melakukan penelitian, menulis jurnal dan buku serta melaksanakan pengabdian masyarakat.
Tugas tridarma perguruan tinggi ini dilaksanakan di tengah kesibukannya sebagai fungsionaris partai yang mengawal bidang organisasi dan keanggotaan DPP Partai NasDem.
Kakak Dossy adalah tokoh unik yang sedari muda menjalani jalur politik hingga menjadi Sekretaris jenderal DPP Hanura dan anggota dewan, sekaligus tetap mengajar sampai meraih gelar guru besar.
Tak banyak politisi di Indonesia yang menjalani kiprahnya di dunia politik tanpa meninggalkan kampus.
Gelar guru besar merupakan kemewahan bagi politisi. Jamak politisi tak hirau dengan pendidikan di tengah arus pragmatisme yang kian materialistis.
Latar pendidikan bukan lagi pertimbangan untuk meraih kekuasaan tetapi praktik politik dikuasai oleh pasar uang.
Jujur harus diakui, intelektual kampus hari ini bukan tokoh idola dalam rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah.
Bukan pula incaran partai politik untuk dicalonkan menjadi anggota dewan di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota. Pengusaha sukses dan mapan lah yang menjadi rebutan partai.
Ini berbarengan dengan praktek money politics yang kian permisif dan massif dalam penyelenggaraan pemilu.
Momentum guru besar Kakak Dossy memberikan pesan restorasi universal. Antara lain:
Pertama, pesan untuk meningkatkan peran kampus dalam partai politik. Deparpolisasi kampus dan dekampuisasi parpol adalah fakta yang kasat mata.
Akibatnya, timbul jarak yang menganga antar keduanya. Ikhtiar untuk mendekatkan kembali antara kampus satu sisi dan parpol sisi lain, mutlak harus dilakukan.
Kedua, mengarusutamakan kembali kaum intelektual dalam kepemimpinan nasional. Kepemimpinan republik platonis yang menempatkan cerdik pandai yang bermoral, bijak dan adil sebagai pemimpin mesti dikuatkan lagi.
Ketiga, penataan relasi kaum cerdik pandai dengan kekuasaan. Peran sejarah kaum terdidik seperti di awal kemerdekaan sudah seyogyanya diberikan ruang publik yang lebih memadai.
Keempat, menyetop dunia kampus menjadi menara gading yang tak mau membumi membenahi kondisi kebangsaan dan kenegaraan. Kampus mendorong keterlibatan civitas akademikanya untuk berpartisipasi aktif dalam membangun visi, aksi dan koreksi terhadap perjalanan bangsa.
Pesan-pesan di atas tampak jelas dari basis pemikiran Prof Dossy yang konsisten mendialogkan antara ide normatif dan realitas obyektif dalam banyak hal.
Terutama perihal hukum tata negara. Ini bisa dilihat dari judul tesis, disertasi dan pidato pengukuhan guru besarnya.
Pada saat menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada 1995, Prof Dossy mengangkat judul: "Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)".
Pada waktu menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada 2006, membahas tema: 'De Normatie Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Cita Hukum dan Negara Hukum".
Demikian pula, ketika Prof Dossy menyampaikan pidato pengukuhan guru besar pada Rabu, 22 April 2026 di Ubhara dengan judul: "Ide Normatif Partai Politik dalam Konteks Konstitusi dan Cita Demokrasi".
Ternyata, suami Yayuk S. Oetami itu sangat piawai mengawinkan pendekatan norma dan fakta dalam kekuasaan sekalipun.
Dalam studi kasus juga sangat menguasai, apalagi berprofesi sebagai politisi advokat senior di Tanah Air.
Berbagai kasus yang ditangani menjadi obyek penelitian dan bahan publikasi ilmiah untuk mendapat KUM di atas 850 sampai 1.050 untuk meraih guru besar.
Oleh karena itu, mantan Ketua DPD KNPI Jawa Timur ini menyampaikan urgensi peran partai politik meningkat dari low politics menjadi high politics.
Sehingga, partai tak semata menjadi alat untuk merebut kekuasaan, akan tetapi menjadi sarana untuk membangun moralitas bangsa.
Jadi, pergulatan Prof Dossy di kampus dan partai politik telah menghantarkannya menjadi politisi intelektual dan intelektual politisi.
Dengan begitu, dua otoritas menyatu dalam pribadinya. Yaitu otoritas keilmuan dan otoritas kekuasaan.
Selamat Ya Kakak atas pengukuhan sebagai guru besar, semoga semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amien..
Editor : Diday Rosadi
