Oleh: Eko Muhammad Ridwan
Ketua Umum RRI / Ranggah Rajasa Indonesia
KETIKA program makan bergizi gratis dan koperasi desa dipromosikan sebagai kasih sayang negara, yang sesungguhnya sedang dibangun bisa jadi bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan infrastruktur loyalitas, patronase anggaran, dan perluasan tangan kekuasaan sampai ke meja makan dan balai desa.
Prabowo Subianto tampaknya mengerti satu pelajaran tua politik yang sering gagal dipahami para teknokrat Excel: rakyat bisa lupa pidato, tetapi tidak lupa siapa yang masuk ke piring makan anaknya.
Di situlah Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jauh lebih besar daripada program gizi, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi jauh lebih politis daripada sekadar koperasi.
Badan Gizi Nasional menyebut pagu anggaran 2026 mencapai Rp268 triliun, dengan Rp248 triliun di antaranya untuk MBG.
Pada awal 2026, BGN juga menyatakan program tersebut telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat, ditopang lebih dari 21 ribu SPPG, dengan target 82,9 juta penerima dan sekitar 36 ribu lebih SPPG pada 2026.
Pada saat yang sama, Prabowo meresmikan 80.081 KDMP/KKMP, setelah sebelumnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memang memerintahkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
Yang sedang dibangun, karena itu, bukan cuma layanan publik. Ini adalah proyek penetrasi negara paling ambisius dalam dua ruang paling sensitif dalam hidup warga: perut dan desa.
Dalam politik Indonesia, dua ruang tersebut selalu menentukan satu hal: siapa yang dicintai, siapa yang ditakuti, dan siapa yang terus diingat ketika pemilu datang lagi.
Negara kesejahteraan? Ya. Tapi juga negara elektoral
Mari jujur sejak awal. MBG tidak bisa dibantah punya manfaat nyata. Program ini berpotensi memperbaiki asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah juga menegaskan bahwa MBG dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi karena anggarannya mengalir ke dapur layanan, pemasok pangan, tenaga kerja lokal, dan rantai pasok daerah.
BGN bahkan menyebut sekitar 93 persen anggaran mengalir ke SPPG dan ekonomi lokal, sementara pada awal 2026 program tersebut sudah menyerap produk petani dan peternak lokal melalui penyaluran ratusan miliar rupiah.
Namun, justru karena manfaat sosialnya riil, manfaat politiknya menjadi jauh lebih besar. Kebijakan paling kuat dalam demokrasi bukan selalu yang paling canggih, melainkan yang paling sering disentuh rakyat.
Jalan tol megah, pelabuhan penting, hilirisasi strategis, semuanya abstrak bagi keluarga miskin dibanding satu porsi makanan yang hadir rutin.
MBG bekerja bukan di ruang seminar, melainkan di ruang memori. Seorang anak makan, seorang ibu bersyukur, seorang guru melihat distribusi, dan nama presiden melekat dalam pengalaman harian.
Dalam teori politik, ini bukan cuma welfare policy; ini adalah manufacturing consent melalui rutinitas. Dalam bahasa yang lebih telanjang: legitimasi dimasak di dapur dan disajikan tiap hari.
Prabowo tidak sekadar memberi makan, ia membangun hegemoni
Di sinilah persoalan ideologinya menjadi terang. Prabowo sejak lama tidak berbicara seperti neoliberalis murni. Naluri politiknya lebih dekat pada figur yang percaya bahwa negara harus hadir keras, langsung, dan terlihat.
MBG dan KDMP adalah ekspresi dari imajinasi itu: negara bukan hanya wasit, tetapi distributor; bukan hanya pembuat regulasi, tetapi pengatur ritme kehidupan sosial.
Kalau neoliberalisme berkata pasar akan menetes ke bawah, Prabowo tampaknya menjawab: negara harus turun sendiri ke bawah, sambil membawa nasi, gudang, apotek, truk logistik, dan koperasi.
Pernyataan resmi pemerintah menempatkan KDMP sebagai gerakan besar untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.
Secara ideologis, ini dapat dibaca sebagai campuran nasionalisme kesejahteraan, developmental state, dan populisme programatik.
Negara membangun basis legitimasi bukan lewat abstraksi reformasi struktural yang tak terasa, tetapi lewat distribusi konkret yang tak bisa dibantah: makan, barang murah, gudang, fasilitas mikro, dan jaringan koperasi.
Dalam kacamata Gramsci, kekuasaan bertahan bukan cuma dengan koersif, melainkan dengan persetujuan sosial yang diproduksi terus-menerus.
MBG menjadi salah satu alat paling efektif: negara tidak sekadar memerintah rakyat, tetapi masuk ke tubuh rakyat melalui konsumsi harian. Bukan lagi sekadar government, melainkan hegemoni yang dapat dimakan.
KDMP: koperasi rakyat atau kanal komando sampai ke desa?
Pemerintah tentu ingin KDMP dibaca sebagai kebangkitan ekonomi kerakyatan. Itu sah. Bahkan secara normatif, koperasi punya martabat historis dalam Pasal 33 UUD 1945. Masalahnya, koperasi di republik ini terlalu sering indah dalam pidato dan keropos dalam praktik.
Yang membuat KDMP patut dicurigai secara politis bukan ide koperasinya, melainkan skalanya, kecepatannya, dan tempatnya dalam ekosistem kekuasaan.
Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara eksplisit memerintahkan kementerian, pemerintah daerah, hingga desa untuk mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran bagi percepatan pembentukan 80.000 KDMP.
Setelah itu, Prabowo meresmikan 80.081 koperasi dan menyebutnya sebagai gerakan nasional strategis, lengkap dengan janji gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, dan pinjaman supermikro.
Pemerintah juga menyebut bank Himbara diperkirakan memberi pembiayaan sekitar Rp5 miliar per koperasi untuk fasilitas pendukung.
Coba baca ini bukan sebagai warga yang ingin percaya, tetapi sebagai analis politik yang waras. Apa arti 80 ribu kelembagaan ekonomi yang dipercepat secara nasional, diarahkan dari pusat, didorong anggaran, dan ditopang kredit negara? Artinya sederhana: negara sedang membangun urat saraf organisasi sampai ke level paling bawah.
Desa yang selama ini menjadi arena patronase lokal kini diberi wadah baru yang sekaligus bisa menjadi simpul ekonomi, distribusi, informasi, dan bila tidak diawasi simpul loyalitas politik.
MBG menyentuh keluarga. KDMP menyentuh elite lokal: perangkat desa, pengurus, pemasok, dan jaringan sosial. Yang satu membangun rasa terima kasih. Yang satu membangun struktur. Digabungkan, keduanya menghasilkan formula yang sangat disukai penguasa mana pun: emosi rakyat di bawah, organisasi di bawahnya.
Ambisi ini terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan cinta pada gizi
Karena itu, pertanyaan “mengapa Prabowo sangat ambisius?” tidak bisa dijawab secara naif. Tentu ada jawaban resmi: memperbaiki kualitas SDM, menurunkan stunting, memutar ekonomi desa, memotong rantai pasok, menggerakkan koperasi, dan membangun pemerataan. Semua valid.
Namun dalam politik, program raksasa selalu punya lapisan kedua: apa untungnya bagi penguasa?
Keuntungan pertama adalah legitimasi harian. MBG membuat negara hadir setiap hari, bukan setiap lima tahun.
Kedua, basis dukungan yang meluas menjangkau anak sekolah, ibu, keluarga, pemasok, pengelola dapur, hingga aparat lokal.
Ketiga, kemampuan membentuk narasi moral: kritik mudah diposisikan seolah menolak anak makan atau desa berdaya. Keempat, pembentukan mesin sosial baru, KDMP berpotensi menjadi kanal koordinasi, distribusi, bahkan mobilisasi di tingkat akar rumput.
Di sinilah kejeniusan sekaligus bahaya politiknya. Instrumen yang dipilih sulit diserang secara moral, tetapi sangat kaya manfaat elektoral. Ini bukan politik bansos eceran, melainkan arsitektur loyalitas berbasis anggaran negara.
APBN 2026: dapur kekuasaan dibangun di atas fondasi fiskal yang rapuh
Masalahnya, tidak ada makan siang gratis dalam fiskal. Kesepakatan RAPBN 2026 menempatkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, kurs sekitar Rp16.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen.
Pemerintah juga menegaskan APBN diarahkan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, tetapi tetap harus fleksibel menghadapi guncangan global.
Ironinya, proyek kesejahteraan raksasa ini berjalan ketika dunia sedang tidak stabil. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat menjadi 3,1 persen pada 2026, sementara ketegangan perdagangan dan fragmentasi geoekonomi tetap tinggi. Bank Dunia juga melihat tekanan dari ketidakpastian global.
Artinya, MBG dan KDMP dijalankan di tengah lanskap penuh risiko: harga energi mudah melonjak, logistik tersendat, dolar menguat, biaya utang naik, dan inflasi impor meningkat. Program sebesar ini, dalam kondisi seperti itu, bukan sekadar visi melainkan pertaruhan negara.
Geopolitik memberi alasan, sekaligus memperbesar risiko
Di satu sisi, argumen pemerintah cukup kuat. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, memperkuat ketahanan pangan, pasar domestik, dan ekonomi desa terasa rasional. MBG dapat menjadi bantalan konsumsi, KDMP sebagai penataan distribusi dari bawah.
Namun di sisi lain, justru karena ketidakpastian tinggi, ruang salah kelola semakin sempit. Jika harga minyak melonjak, biaya logistik naik, kurs melemah, dan bunga utang meningkat, program dengan komitmen politik tetap seperti MBG akan sulit dikoreksi.
Tidak ada presiden yang mudah menghentikan program makan anak sekolah setelah dibingkai sebagai moralitas nasional.
Akibatnya, APBN bisa terdorong menyesuaikan diri bukan oleh rasionalitas fiskal, melainkan oleh komitmen politik yang telanjur dibekukan.
Bahaya utamanya bukan cuma defisit, tetapi broker
Program raksasa hampir selalu menarik tiga aktor: broker anggaran, vendor dekat kuasa, dan elite lokal yang paham membaca arus uang. Itulah sebabnya pertanyaan penting bukan hanya “apakah bermanfaat?”, melainkan “siapa yang paling banyak diuntungkan?”
Skala program memberi petunjuk: puluhan ribu SPPG, puluhan juta penerima, dan puluhan ribu pemasok. Dalam kondisi ideal, ini berarti ekonomi lokal bergerak. Dalam realitas patronase, ini juga berarti ribuan pintu rente.
Jika pengawasan lemah, MBG bisa merosot dari proyek gizi menjadi republik katering politik. KDMP bisa bergeser dari ekonomi kerakyatan menjadi federalisme rent-seeking versi desa. Dana negara turun atas nama rakyat, tetapi yang lebih dulu gemuk justru para perantara.
Negara paternal dan risiko ketergantungan
Ada satu isu sosiologis yang jarang dibahas: ketergantungan. Bantuan sosial memang bisa menjadi jaring pengaman, tetapi jika terlalu luas, rutin, dan terpersonalisasi pada figur penguasa, ia berpotensi membentuk relasi politik yang tidak sehat.
MBG dapat meningkatkan kualitas gizi. Namun tanpa reformasi pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan produktivitas, ia bisa berhenti sebagai ritual distribusi.
KDMP dapat menguatkan ekonomi desa, tetapi jika lebih menjadi perpanjangan komando daripada entitas bisnis sehat, hasilnya adalah ketergantungan yang dibungkus gotong royong.
Negara paternal dapat menciptakan rasa aman, tetapi juga berisiko melahirkan warga yang mengenali kekuasaan lewat kemurahan hati, bukan akuntabilitas.
Mengapa Prabowo akan terus gaspol?
Secara elektoral, sulit membayangkan program seperti ini dihentikan tanpa krisis. Manfaat politiknya berlapis: citra pemimpin yang mengurus hal konkret, kehadiran hingga level desa, dan posisi sebagai figur “bapak negara” yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Di negeri dengan institusi yang sering terasa jauh dan pasar yang keras, figur yang membawa nasi akan lebih diingat daripada teknokrat dengan presentasi fiskal. Karena itu, ambisi ini bukan proyek jangka pendek, melainkan upaya membangun sistem reproduksi legitimasi.
Penutup: siapa yang akhirnya paling kenyang?
Kita tidak boleh jatuh pada dua ekstrem. Sinisme yang menganggap MBG dan KDMP pasti buruk jelas keliru. Keduanya punya potensi manfaat nyata. Namun kepolosan yang menganggap program raksasa ini netral secara politik juga sama kelirunya.
MBG dan KDMP mencerminkan bagaimana Prabowo membayangkan negara: hadir, mengatur, memberi, dan berharap dicintai. Ini bisa menjadi lompatan besar jika bersih dari broker dan dijaga dengan akuntabilitas ketat. Namun bisa pula berubah menjadi mesin patronase terbesar era baru.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah anak-anak layak makan bergizi, tentu layak. Bukan apakah desa perlu koperasi, tentu perlu.
Pertanyaan yang lebih penting: dalam republik yang sedang disuapi ini, siapa yang akhirnya paling kenyang, rakyat, atau kekuasaan?
Editor : Alim Perdana
