TANGERANG SELATAN – Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Forum ini menghadirkan sejumlah pakar dan anggota parlemen untuk membahas dinamika serta tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik kontemporer.
Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber, di antaranya Rocky Gerung dan Prof. Robertus Robet, M.A. Sementara dari unsur parlemen hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Prof. Yasonna, anggota DPR RI Andreas Hugo Pereira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Dedi Iskandar Batubara, Heri Gunawan, Endang Thohari, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi, dan Lia Istifhama.
Dalam forum tersebut, Ketua Kelompok Diskusi MPR Prof. Yasonna menegaskan penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi serta perjalanan praktik demokrasi itu sendiri.
Menurutnya, sejak era reformasi 1999 hingga saat ini Indonesia terus menjalani proses panjang dalam memperkuat sistem demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu.
Ia menjelaskan, FGD tersebut digelar untuk memperoleh berbagai perspektif akademik agar kajian Badan Pengkajian MPR menjadi lebih tajam dan komprehensif.
“Kami mengundang para akademisi dan pakar untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam, sehingga sistem checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan seimbang. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi referensi penting dalam melihat arah demokrasi Indonesia ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Rocky Gerung yang baru-baru ini memberikan sorotan tajam pada teror yang dialami aktivis KontraS Andri Yunus, dalam paparannya menyoroti pentingnya penguatan kurikulum kebangsaan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi Pancasila.
Ia juga mengulas nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pengikat Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara.
Menurutnya, dari lima sila Pancasila terdapat dua nilai yang secara historis, ideologis, dan filosofis memiliki kedudukan paling mendasar, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Dua sila ini memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat universal,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam perspektif filsafat politik, prinsip tersebut sejalan dengan gagasan John Rawls tentang difference principle, yaitu bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan harus mendapatkan prioritas dalam kebijakan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut. Menurutnya, forum intelektual seperti ini penting untuk memperkaya perspektif kebangsaan.
“Saya sangat mengapresiasi Prof. Yasonna yang menghadirkan diskusi intelektual bersama narasumber yang memiliki kapasitas akademik kuat. Forum seperti ini penting untuk memperkuat pemikiran kebangsaan,” ujar senator Jatim tersebut.
Ning Lia juga menyoroti tantangan demokrasi Indonesia di tengah meningkatnya pragmatisme politik dan pola politik transaksional yang masih memengaruhi preferensi publik.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak terlepas dari budaya immediacy, yakni kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust) yang belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, masyarakat sering kali menilai kepemimpinan dari manfaat yang dapat dirasakan secara cepat.
Namun demikian, ia menilai pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi menimbulkan bargaining politik yang tidak sehat dalam praktik demokrasi.
“Bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus memastikan kedaulatan rakyat benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa, di tengah pragmatisme politik dan pola politik saudagar yang masih memengaruhi preferensi publik,” ujarnya.
Karena itu, Ning Lia menekankan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa kenegarawanan (statesmanship) dalam proses demokrasi.
Menurutnya, pemimpin tidak hanya berpikir tentang kekuasaan, tetapi juga tentang masa depan bangsa dan generasi berikutnya.
Ia menambahkan, jika prinsip tersebut dapat dijalankan, maka cita-cita tentang negara kebajikan (virtuous state) sebagaimana digagas filsuf Plato dapat menjadi inspirasi dalam membangun praktik demokrasi yang lebih bermartabat dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta masa depan bangsa.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya (think about our countries and think about next generation), bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” pungkas Ning Lia.
Editor : Diday Rosadi
