SURABAYA, AYOJatim.com - Wacana pemilu atau pemilihan kepala daerah secara tidak langsung kembali menjadi perbincangan publik. Di tengah perdebatan soal demokrasi dan partisipasi rakyat, isu ini dinilai memiliki implikasi penting terhadap masa depan lingkungan hidup di daerah.
Peneliti Lingkungan Sygma Research and Consulting (SRC), Nashir Fakhrudin, menilai bahwa desain sistem pemilu selama ini kerap diabaikan kaitannya dengan tata kelola sumber daya alam. Padahal, sistem pemilihan kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan lingkungan di tingkat lokal.
“Perdebatan pemilu sering dipersempit pada soal teknis demokrasi, padahal dampaknya sangat luas, termasuk terhadap kebijakan lingkungan hidup,” ujar Nashir, Jumat (9/1/2026).
Menurut Nashir, salah satu persoalan mendasar dalam pilkada langsung adalah tingginya biaya politik yang harus ditanggung kandidat. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mendorong kepala daerah terpilih untuk mengambil kebijakan yang bersifat transaksional.
“Dalam praktiknya, kepala daerah sering menghadapi tekanan untuk mengembalikan ongkos politik. Lingkungan hidup kerap dijadikan alat kompromi, mulai dari alih fungsi lahan, izin tambang, hingga eksploitasi hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, demokratisasi elektoral sering kali berhenti pada prosedur pemilihan, tanpa diiringi penguatan kualitas tata kelola pemerintahan pasca pemilu. Akibatnya, kebijakan strategis jangka panjang, termasuk perlindungan lingkungan, kerap dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek.
Terkait wacana pemilu tidak langsung melalui DPRD, Nashir menilai skema tersebut memiliki potensi untuk menekan politik biaya tinggi, asalkan disertai dengan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang ketat.
“Kepala daerah yang tidak terlalu dibebani utang politik elektoral memiliki ruang lebih rasional untuk mengambil kebijakan berbasis kepentingan publik jangka panjang, termasuk kebijakan lingkungan,” ujarnya.
Meski demikian, Nashir menegaskan bahwa pemilu tidak langsung bukan solusi instan. Tanpa reformasi kelembagaan dan penguatan etika politik, sistem tersebut justru berisiko memindahkan praktik transaksi politik dari ruang publik ke ruang elite.
“Inti persoalannya bukan semata langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana sistem politik mampu melahirkan pemimpin daerah yang kuat, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan,” tegasnya.
Editor : Alim Perdana
