MOJOKERTO - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Timur.
Dalam kunjungannya tersebut, Rieke mengunjungi salah satu unit usaha PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, Mojokerto.
PG Gempolkrep sendiri merupakan salah satu unit produksi strategis PT Sinergi Gula Nusantara yang berperan penting dalam rantai pasok gula nasional. Melalui program transformasi dan modernisasi, pabrik ini terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas rendemen, serta kemitraan dengan petani tebu di wilayah Jawa Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang secara cepat merespons persoalan penyerapan gula petani. Karena sebelumnya, ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 100 ribu ton gula petani yang belum terserap, namun persoalan tersebut kini telah mendapatkan solusi melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan langsung dari Presiden RI.
“Kemarin itu ada pula petani yang tidak terserap sebanyak kurang lebih 100 ribu ton. Terima kasih Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang kemudian merespons cepat. Dibantu juga oleh pimpinan Komisi IV DPR RI, Ibu Titiek Soeharto, yang akhirnya berkomunikasi dengan berbagai pihak hingga keluar anggaran dari kas negara sebanyak satu setengah triliun,” ujar Rieke, pada Rabu (29/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan bahwa terkait anggaran tersebut digunakan untuk menugaskan dua pabrik gula BUMN, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), guna menyerap gula petani yang belum tertampung.
Rieke juga menambahkan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang telah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen terhadap penjualan gula petani. Bahkan, secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan kebijakan terkait penghapusan PPh Pasal 22 untuk gula petani.
“Terima kasih juga kepada Kang Purbaya yang telah memperjuangkan penghapusan PPh Pasal 22 untuk gula petani. Langkah ini sangat berarti bagi peningkatan daya saing dan keberpihakan pada produksi dalam negeri,” ungkapnya.
Selain menyoroti aspek hilir gula, Rieke juga menegaskan pentingnya pengembangan produk turunan tebu, salah satunya molases (tetes tebu), yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut bahwa molases berpotensi menjadi bahan baku penting bagi industri makanan, farmasi, kosmetik, dan energi baru terbarukan, khususnya etanol.
“Selama ini kita mengenal tebu hanya menghasilkan gula. Padahal, ada produk lain yang sama pentingnya yaitu molases. Dari bahan ini, kita bisa menghasilkan energi baru terbarukan seperti etanol. Kita akan lihat apakah industri gula dan petani tebu Indonesia mampu berkolaborasi menuju produksi etanol nasional. Karena pada 2027, kita akan menuju program E10,” jelas Rieke.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri tebu nasional.
“Perjuangan kita bukan hanya untuk swasembada gula, tetapi juga Save Molases Nasional. Mari kita dukung Presiden Prabowo yang sangat memperhatikan keberlangsungan industri gula Indonesia,” pungkasnya.
Dan, melalui agenda kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara DPR RI, pemerintah, dan BUMN pangan untuk mewujudkan kemandirian industri gula dan energi berbasis tebu nasional menuju kedaulatan pangan Indonesia.
Editor : Amal Jaelani
