SURABAYA – Demokrasi Indonesia dinilai tengah berada pada persimpangan krusial. Meski pemilu berjalan reguler, kualitas demokrasi masih terjebak dalam proseduralisme mahal, politik uang yang brutal, serta lemahnya legitimasi partai politik.
Dalam rangka menjawab semua tantangan itu, Center For Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menggelar Diskusi Publik CSCS 2025 bertajuk “Reformasi Demokrasi Elektoral Indonesia”, di Hall A Gedung Soetandyo, Kampus B Unair Surabaya. Selasa (23/9/2025).
Acara yang diikuti 150–200 peserta ini juga dirancang untuk menghasilkan blueprint rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan DPR. Tujuannya, mendorong reformasi hukum elektoral yang lebih demokratis dan mampu mengembalikan kepercayaan publik pada partai politik serta proses pemilu.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Departemen Ilmu Politik Unair Prof. Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarta, Anggota DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pendiri Ilmu Politik Unair Prof. A. Ramlan Surbakti, Komisioner KPU RI August Mellaz, dan Pendiri CSCS Unair Airlangga Pribadi Kusman.
Dalam forum ini, dibahas bagaimana pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan untuk mengatasi politik uang dan politisasi ASN, serta membahas bagaimana proses reformasi internal partai politik peserta pemilu, termasuk kaderisasi dan transparansi keuangan mereka. Termasuk juga membahas bagaimana kedepan diharapkan dapat mendorong terciptanya sebuah inovasi sertifikasi demokrasi sebagai instrumen penguatan tata kelola elektoral.
"Kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan para akademisi, praktisi, dan regulator guna merumuskan gagasan solutif atas stagnasi yang terjadi," ungkap Airlangga Pribadi Kusman, Ketua sekaligus Pendiri CSCS FISIP Unair.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, problem demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, melainkan struktural. Partisipasi publik masih pasif, perempuan dan penyandang disabilitas belum terinklusi penuh, sementara biaya politik yang tinggi membuka ruang dominasi oligarki.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, sebagai salah satu pembicara juga menyarankan sistem proporsional tertutup maupun sistem campuran dalam Pemilu.
"Ke depan harus jadi bagian diskusi mendalam," ucapnya.
Dengan hadirnya forum ini, Unair melalui CSCS berharap dapat berkontribusi dalam merumuskan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat, memberi ruang bagi masyarakat sipil, perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas untuk menjadi aktor demokrasi, bukan sekadar objek elektoral.
Editor : Amal Jaelani
