Oleh: Ulul Albab
Akademisi Unitomo Surabaya
Ketua ICMI Jawa Timur
DI BALIK ambisi besar yang tertuang dalam pengelolaan ekonomi melalui Danantara, tersimpan potensi risiko yang tidak bisa dianggap sepele. Danantara, yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, dihadirkan sebagai harapan baru dalam pengelolaan aset negara—sebuah lembaga yang bertujuan mengonsolidasikan kekayaan negara yang terfragmentasi dalam BUMN, untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Namun, keberhasilan lembaga ini akan sangat bergantung pada satu hal yang mungkin sering dilupakan dalam arus modernisasi: kejujuran dan keteguhan moral dalam pengelolaannya.
Kita tentu masih ingat dengan sebuah skandal besar yang mengguncang Asia, tepatnya di Malaysia, yaitu 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Sebuah tragedi finansial yang tak hanya melibatkan kerugian negara yang fantastis, tetapi juga mencederai moralitas para pemimpin dan pejabat tinggi yang seharusnya menjadi penjaga harta negara.
Ini bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi juga tentang kepercayaan yang hancur. Maka dari itu, sebelum Danantara melangkah lebih jauh, sebaiknya ia merenung sejenak, melihat ke belakang, dan bertanya: Apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan 1MDB?
Transparansi yang Terlupakan
Skandal 1MDB tak bisa dipisahkan dari keterbatasan transparansi yang terjadi dalam pengelolaannya. Bagaimana mungkin dana yang begitu besar—dari pinjaman luar negeri dan aset negara—bisa disalahgunakan begitu lama tanpa terdeteksi?
Transparansi bukan sekadar jargon kosong dalam dunia pengelolaan dana negara. Itu adalah pintu yang harus dibuka lebar, untuk memastikan siapa pun yang terlibat bisa diawasi, diperiksa, dan diberi tanggung jawab. Di situlah masalah utama dalam kasus 1MDB: kurangnya keterbukaan informasi yang memungkinkan praktik-praktik penyalahgunaan.
Bagi Danantara, yang kini memiliki peran yang mirip dengan Temasek Singapura, transparansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Investasi jangka panjang yang diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional, harus didasarkan pada prinsip keterbukaan.
Setiap keputusan yang diambil oleh pengelola Danantara—apakah itu dalam investasi atau pengelolaan aset—harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan diawasi oleh lembaga independen. Tanpa transparansi, segala keputusan yang tampaknya strategis bisa berubah menjadi kesempatan untuk eksploitasi pribadi.
Pemisahan Kekuasaan dan Politik
Di balik kegagalan 1MDB, ada ikatan kuat antara ekonomi dan politik yang menciptakan celah bagi pengelolaan yang salah arah. Dalam kasus 1MDB, keputusan-keputusan finansial penting kerap kali dipengaruhi oleh agenda politik.
Bahkan, pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi merusak tujuan utama lembaga tersebut, yaitu membangun ekonomi Malaysia untuk kepentingan rakyat banyak.
Danantara harus belajar untuk menjaga pemisahan yang jelas antara politik dan ekonomi. Ketika pengelolaannya terjebak dalam perdebatan politik, ketika keputusan-keputusan penting dipengaruhi oleh kepentingan sesaat, lembaga ini akan kehilangan arah dan tujuan sesungguhnya.
Danantara tidak boleh menjadi tempat berkumpulnya para politikus yang ingin mengendalikan perekonomian demi keuntungan jangka pendek.
Sebaliknya, lembaga ini harus memastikan bahwa keputusan-keputusan besar yang berkaitan dengan investasi dan pengelolaan aset negara, diambil oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan dedikasi pada kepentingan bangsa.
Pemisahan yang tegas antara fungsi pemerintahan dan pengelolaan ekonomi harus menjadi prinsip dasar dalam operasional Danantara. Dengan begitu, Danantara bisa berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai katalisator ekonomi yang mendorong Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.
Pengawasan Yang Independen
Di Malaysia, kasus 1MDB mengungkapkan betapa pentingnya pengawasan yang independen terhadap pengelolaan dana besar. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan politik adalah benteng terakhir yang mencegah penggelapan dan penyalahgunaan.
Tidak ada yang bisa mengelola dana negara tanpa risiko, tetapi risiko tersebut bisa diminimalkan jika ada sistem pengawasan yang cermat dan tegas.
Danantara harus memikirkan tentang siapa yang akan menjadi penjaga moralitas dan integritas lembaga ini. Lembaga audit yang tidak hanya terdiri dari inspektorat internal, tetapi juga melibatkan pihak-pihak eksternal yang memiliki kredibilitas, sangatlah diperlukan.
Tanpa pengawasan yang ketat dan independen, kita hanya akan melihat drama ekonomi yang berkepanjangan, di mana rakyat menjadi penonton yang terpinggirkan.
Pengelolaan Berdasarkan Kepentingan Jangka Panjang
Skandal 1MDB juga memperlihatkan betapa mudahnya negara terperosok dalam godaan keuntungan jangka pendek. Investasi yang tampaknya menjanjikan, ternyata lebih sering didorong oleh pertimbangan keuntungan pribadi daripada manfaat jangka panjang bagi negara.
Dalam banyak kasus, dana yang dikelola oleh 1MDB justru digunakan untuk tujuan-tujuan yang sangat jauh dari pembangunan ekonomi Malaysia, seperti investasi pribadi para pemimpin negara dan para pengusaha terkait.
Danantara, yang ingin menjadi lembaga pengelola investasi nasional, harus selalu mengingat bahwa tugas utamanya bukan hanya mencari keuntungan sesaat, melainkan menumbuhkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.
Dana yang dikelola harus difokuskan untuk membangun infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama.
Editor : Alim Perdana
