Perluas Akses Keadilan, LBH Pusara Gandeng UIM Berikan Pendampingan Hukum Gratis

Reporter : AM Lukman J
Direktur LBH Pusara Marsuto Alfianto (berbatik) bersama Rektor UIM Dr. Ahmad (dua dari kanan) usai penandatanganan MoU di Pamekasan, Sabtu (21/11/2026). Foto: ist/Ayojatim

PAMEKASAN – Akses pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pulau Madura diperluas melalui kerja sama Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara (LBH Pusara) dan Universitas Islam Madura (UIM).

Kedua lembaga tersebut menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di sela prosesi wisuda UIM, Sabtu (21/11/2026).

Baca juga: PKB Jatim Buka Ruang Diskusi Sosialisme Islam, Libatkan Akademisi dan Organisasi Mahasiswa

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat literasi hukum sekaligus membuka akses layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok kurang mampu di Madura.

Direktur LBH Pusara, Marsuto Alfianto, S.H., M.H., mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum masih cukup besar. Namun, keterbatasan pemahaman mengenai persoalan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, kerap membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pendampingan.

"Banyak masyarakat Indonesia yang belum paham dan tidak mengerti persoalan hukum. Konsekuensinya, ketika berhadapan dengan masalah hukum, mereka kerap terbentur rasa tabu sekaligus anggapan bahwa pendampingan hukum itu mahal," ujar Marsuto usai penandatanganan kerja sama.

Ia menjelaskan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat yang telah disumpah dan dilantik memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Meski demikian, keterlibatan perguruan tinggi dinilai dapat memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan hukum.

Baca juga: Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Ini Perintah Tegas Kapolda Jatim pada Anggota

"Selain advokat, perlu keterlibatan lembaga pendidikan. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas mencetak orang pintar, tetapi juga mengorbitkan insan yang bermanfaat bagi lingkungannya. Mudah-mudahan kerja sama LBH Pusara dengan UIM ini memberikan dampak positif sebesar-besarnya, utamanya bagi masyarakat miskin di Madura yang membutuhkan pendampingan hukum secara gratis," imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UIM, Dr. Ahmad, menyambut positif kemitraan tersebut. Ia menilai kerja sama dengan LBH Pusara sejalan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

"Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LBH Pusara yang telah berkenan menjadi mitra UIM. Sinergi ini sangat relevan dengan semangat Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat," tutur Dr. Ahmad.

Menurutnya, penandatanganan MoU yang berlangsung di tengah prosesi wisuda juga membawa pesan bagi para lulusan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sosial.

Baca juga: Polda Jatim Sikat Penimbun BBM-LPG Subsidi Senilai Rp35,7 M, Siapkan Pasal TPPU

UIM berharap kerja sama tersebut segera ditindaklanjuti melalui sejumlah program nyata. Di antaranya penyuluhan hukum, pembentukan klinik konsultasi hukum bagi warga kurang mampu, serta kesempatan magang bagi mahasiswa.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan advokasi dan kepekaan sosial.

"Harapan kami, kolaborasi ini mampu melahirkan edukasi hukum yang membumi bagi warga Madura sekaligus menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa dan alumni UIM dalam menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat," pungkasnya.

Editor : Amal Jaelani

Wisata dan Kuliner
Berita Populer
Berita Terbaru