SAMPANG - Seorang guru di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, Gunawan Pacitannese, nekat mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.
Kenekatan guru pengajar di salah satu sekolah menengah atas di Sampang itu didasari oleh carut marut realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merugikan penerima manfaat.
Baca juga: Gen Z Geruduk DPRD Jatim, Tolak Pilkada Lewat Dewan & Tuntut Hak Guru
Saat dikonfirmasi, Gunawan Pacitannese, mengatakan pihaknya sengaja menulis surat tersebut sebagai wujud loyalitas kritis seorang warga negara, dikarena program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan mercusuar harapan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan adanya laporan formal dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun jajaran birokrasi di bawahnya sering kali bertolak belakang dengan fakta pahit yang terjadi di lapangan hingga Maret 2026.
"Dalam surat yang kami kirim ada beberapa poin yang disampaikan, terutama kegelisahan terkait dinamika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," katanya.
Pertama, kegagalan standar kelayakan pangan pada SPPG, temuan di berbagai daerah mengenai nasi keras, sayur basi, lauk berlendir, hingga buah busuk adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
"SPPG sebagai dapur produksi harus diaudit secara menyeluruh, karena kegagalan manajemen rantai pasok dapat mengancam kesehatan para siswa yang menjadi penerima manfaat program ini," tambahnya.
Selanjutnya, bahaya laporan birokrasi “Asal Bapak Senang” (ABS), pihaknya sangat mengkhawatirkan jika presiden hanya menerima laporan administratif yang terlihat sempurna di atas kertas dari BGN dan instansi terkait.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis: Antara Konten dan Konteks
Dalam sosiologi birokrasi, terdapat kecenderungan untuk menutupi kegagalan sistemik demi menjaga citra instansi. Laporan yang tampak “indah di atas kertas namun busuk di lapangan” merupakan bentuk pengkhianatan terhadap visi besar Bapak dalam membangun generasi masa depan bangsa.
Pihaknya memohon agar presiden berkenan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) secara acak tanpa pemberitahuan ke sekolah-sekolah penerima program, termasuk di daerah pelosok dapur-dapur SPPG, titik distribusi makanan.
"Hanya dengan terjun langsung secara acak, presiden dapat melihat realita kualitas makanan yang sebenarnya, bukan menu “pencitraan” yang disiapkan ketika ada kunjungan resmi," harapnya.
"Setiap paket makanan yang tidak layak konsumsi dan akhirnya dibuang merupakan potensi kerugian keuangan negara, jika anggaran per porsi telah dikucurkan namun yang diterima siswa bahan baku berkualitas rendah, maka terdapat indikasi penyimpangan spesifikasi pengadaan yang perlu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum," timpalnya.
Baca juga: Mengapa Program MBG Harus Dihentikan?
Lebih lanjut pihaknya merekomendasikan presiden untuk melakukan uji petik mendadak secara berkala ke sekolah-sekolah tanpa melibatkan protokol yang memungkinkan persiapan sebelumnya oleh pihak SPPG.
Serta melakukan audit Independen yang melibatkan auditor eksternal serta ahli gizi independen untuk mengevaluasi kinerja BGN dan SPPG secara objektif.
"Terpenting adalah adanya kanal aduan langsung, sehingga membuka jalur komunikasi langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) bagi kepala sekolah dan orang tua siswa agar dapat melaporkan menu tidak layak tanpa rasa takut terhadap intimidasi birokrasi," harapnya.
Editor : Amal Jaelani