SURABAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi tonggak menuju Indonesia Emas 2045 kini berada di persimpangan jalan. Proyek strategis nasional penekan angka stunting ini justru didera isu miring dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat penting.
Merespons fenomena tersebut, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur, Ulul Albab, angkat bicara.
Akademisi Administrasi Publik ini menilai, letak persoalan utamanya bukan sekadar pada moralitas individu, melainkan rapuhnya sistem tata kelola sejak program ini dirancang.
"Korupsi besar hampir tidak pernah lahir semata-mata karena adanya individu yang tidak berintegritas. Korupsi besar biasanya muncul ketika sistem pengawasan lemah, transparansi rendah, diskresi terlalu luas, dan mekanisme akuntabilitas tidak berjalan efektif," tegas Ulul Albab di Surabaya, Kamis (4/6/2026).
Ulul membedah sengkarut ini menggunakan teori klasik Robert Klitgaard: Corruption equals Monopoly plus Discretion minus Accountability (Korupsi terjadi karena adanya monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas). Menurutnya, pola korupsi di Indonesia selalu berulang akibat sistem yang gagap mengantisipasi risiko sejak awal.
Geliat anggaran besar dalam program nasional otomatis mengundang potensi penyimpangan yang masif. Ulul mengkhawatirkan terjadinya fenomena policy capture atau pembajakan kebijakan. Di mana regulasi yang sejatinya menyejahterakan rakyat, justru berbelok arah demi keuntungan segelintir kelompok.
"Ironisnya, Indonesia sering kali baru memperkuat pengawasan setelah masalah terjadi. Kita cenderung lebih sibuk menghitung kerugian negara setelah uang hilang, daripada membangun sistem pencegahan yang ketat," kritik pria yang juga aktif mengamati kebijakan publik di Jawa Timur ini.
Program MBG melibatkan ekosistem yang luas, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal. Ulul menegaskan bahwa program ini terlalu penting untuk dibiarkan gagal. Taruhannya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan masa depan komoditas sumber daya manusia Indonesia.
"Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar atau regulasi. Yang sering kali kurang adalah kesungguhan membangun tata kelola yang sehat dan konsisten," cetusnya.
Menutup analisisnya, Ulul mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak negara runtuh bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena gagal mengelolanya.
Kepercayaan publik hanya akan tegak jika pemerintah mampu membuktikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali untuk kemakmuran rakyat, bukan menguap di kantong para pemburu rente.
Editor : Alim Perdana
