JAKARTA – Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Polkam) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
Bamsoet menekankan pentingnya kebijakan ini untuk menjaga efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Baca juga: Bengkel Restorasi Mobil Klasik di Bandung, Peluang dan Tantangan dalam Industri yang Berkembang
"Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini," ujar Bamsoet di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa Presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran ini ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun dan diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Bamsoet meminta masyarakat dan aparatur pemerintah untuk memahami kondisi keuangan negara saat ini, termasuk penundaan beberapa proyek infrastruktur.
Baca juga: Memahami dan Mendukung Kebijakan Presiden Memulihkan Perekonomian
"Dengan efisiensi anggaran, presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif," jelas Bamsoet.
Ia menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, tidak boleh terganggu.
Bamsoet menambahkan bahwa kebijakan ini mendorong K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian skala prioritas program pembangunan, yang harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Jangan Biarkan Mafia Tanah Rusak Kepastian Hukum dan Iklim Investasi
"Ketika kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi keharusan," tegas Bamsoet.
"Kadin sepakat dan mendukung kebijakan Presiden menerapkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran," pungkasnya.
Hal ini bertujuan agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Editor : Alim Perdana