ayojatim.com skyscraper
ayojatim.com skyscraper

Tampar Kebijakan Sawit Pemerintah, BEM SI dan BEM UNUJA Tanam 500 Mangrove di Pesisir Paiton

avatar AM Lukman J
  • URL berhasil dicopy
Penanaman 500 bibit mangrove BEM SI dan BEM UNUJA di Pantai Grinting, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Selasa (6/10/2026). Foto: Dok-Ist/Ayojatim
Penanaman 500 bibit mangrove BEM SI dan BEM UNUJA di Pantai Grinting, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Selasa (6/10/2026). Foto: Dok-Ist/Ayojatim

PROBOLINGGO — Pascagrand opening Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), BEM SI Kerakyatan Jawa Timur bersama BEM Universitas Nurul Jadid (UNUJA) menggelar aksi teatrikal sekaligus menanam 500 bibit mangrove di Pantai Grinting, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Selasa (6/10/2026).

Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakerwil BEM SI Kerakyatan Jawa Timur yang berlangsung di UNUJA. Penanaman mangrove tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan lingkungan, tetapi juga menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap persoalan ekologis dan arah kebijakan pembangunan yang dinilai berdampak terhadap ruang hidup masyarakat.

Presiden Mahasiswa UNUJA sekaligus Koordinator Isu Nasional EBT BEM SI Kerakyatan, Hedi Firmansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk nyata dari semangat kerakyatan yang dibawa dalam Rakerwil.

“Kami tidak ingin Rakerwil hanya menjadi ruang diskusi. Hari ini kami turun langsung ke pesisir, melihat persoalan lingkungan dan ikut mengambil bagian dalam upaya menjaga ruang hidup masyarakat.”

Menurut Hedi, persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibicarakan dalam forum akademik, tetapi harus diikuti dengan keterlibatan langsung di tengah masyarakat.

Ia juga menilai perlindungan ekosistem pesisir penting dilakukan karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Timur, Moh Iskil El Fatih, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik di ruang-ruang diskusi.

“Kita tidak ingin bicara tentang kerakyatan hanya di atas meja. Hari ini kita datang ke pesisir dan melihat sendiri bagaimana masyarakat berhadapan dengan persoalan lingkungan. Di saat yang sama, kebijakan pembangunan harus terus kita pertanyakan: pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya untuk siapa dan siapa yang harus menanggung biaya ekologisnya?” tegas Iskil.

Iskil juga menyoroti arah kebijakan pembangunan dan ekspansi industri, termasuk komoditas sawit, yang menurutnya harus dibarengi dengan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Kalau keuntungan pembangunan dinikmati segelintir pihak, sementara kerusakan lingkungannya diwariskan kepada masyarakat dan generasi berikutnya, maka di situlah mahasiswa harus bersuara. Negara tidak boleh hanya hadir ketika investasi masuk, tetapi absen ketika masyarakat berhadapan dengan dampak lingkungannya,” ujarnya.

Menurut Iskil, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari investasi, pertumbuhan ekonomi, atau perluasan industri. Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat juga harus menjadi ukuran utama dalam menentukan arah kebijakan.

“Jangan sampai investasi mendapat karpet merah, sementara masyarakat pesisir justru harus berhadapan dengan abrasi dan kerusakan ruang hidup. Kalau pembangunan terus berjalan tetapi biaya ekologisnya dibebankan kepada rakyat, maka kebijakan itu wajib kita pertanyakan,” kata Iskil.

Ia menegaskan, penanaman 500 mangrove bukan sekadar seremoni lingkungan.

“Lima ratus mangrove yang kita tanam hari ini mungkin kecil dibanding luasnya persoalan ekologis. Tetapi pesan yang kita bawa besar: kerusakan lingkungan tidak boleh dianggap sebagai harga yang wajar dari pembangunan. Kalau kebijakan hari ini mengancam kehidupan masyarakat, maka akan kami kritik, kami kawal, dan kami lawan melalui gerakan yang terukur,” tegasnya.

Iskil memastikan persoalan lingkungan akan menjadi bagian dari agenda pengawalan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, termasuk isu pesisir, industri, energi, dan ruang hidup masyarakat.

“Rakerwil bukan tempat untuk menghasilkan dokumen lalu disimpan di lemari. Apa yang hari ini kita temukan di lapangan akan kita bawa menjadi agenda advokasi. Kalau ada kebijakan yang perlu dikritik, kita kritik. Kalau masyarakat membutuhkan pendampingan, kita hadir. Dan kalau suara rakyat tidak didengar, mahasiswa punya cara lain untuk membuat suara itu terdengar,” pungkas Iskil.

Dalam kegiatan tersebut, Azizi, pegiat lingkungan yang turut mendampingi proses penanaman, memastikan bibit mangrove ditempatkan pada kawasan yang sesuai dengan kondisi hidrologis pesisir.

Ia mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan menilai keberlanjutan menjadi tantangan setelah penanaman dilakukan.

“Yang penting bukan hanya menanam, tetapi bagaimana setelah ini mangrove dirawat dan dijaga sampai tumbuh. Konsistensi menjadi kunci agar gerakan seperti ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Penanaman 500 bibit mangrove kemudian dilakukan secara bersama-sama di kawasan Pantai Grinting. Bagi BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dan BEM UNUJA, aksi tersebut menjadi bagian dari upaya membawa isu lingkungan keluar dari ruang diskusi dan menjadi agenda gerakan mahasiswa di tengah masyarakat.

Editor :