SURABAYA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, kontestasi menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase paling menentukan.
Muktamar dengan tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” akan menjadi momentum penting bagi NU karena berlangsung di awal abad kedua perjalanan organisasi.
Ribuan kiai, pengurus, serta utusan PWNU dan PCNU dari berbagai daerah akan berkumpul di Jombang, Jawa Timur, untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi lima tahun mendatang.
Berdasarkan Kajian Tim Peneliti Insantara dan Intelektual Muda NU, MH Wildan, persaingan calon Ketua Umum PBNU terkini mengerucut pada 4 nama yang memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda.
"Empat figur yang kini paling banyak berpeluang dipilih Muktamirin adalah KH Yahya Cholil Staquf, KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan KH Yusuf Chudlori," terang Wildan dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Menurut Wildan, masing-masing membawa modal politik-organisasi sekaligus tantangan yang berbeda. Berikut profil singkatnya:
1. KH Yahya Cholil Staquf: Modal Petahana dan Beban Evaluasi
Pengasuh: Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang
Usia: 60 tahun
Lahir: 16 Februari 1966
Pendidikan pesantren: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta
Pendidikan formal: Universitas Gadjah Mada
Sebagai Ketua Umum PBNU petahana, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kandidat lain: pengalaman memimpin PBNU, penguasaan struktur organisasi dan jaringan yang terbentuk selama periode kepemimpinannya.
Meski saat ini adiknya (eks Menteri Agama Gus Yaqut) masih menjalani proses sidang dugaan korupsi kuota haji, ternyata tak menghentikan niatnya untuk kembali memimpin PBNU.
Sejumlah agenda modernisasi organisasi juga menjadi bagian dari warisan kepemimpinannya, termasuk digitalisasi tata kelola melalui berbagai platform organisasi. Namun, posisi petahana sekaligus menghadirkan tantangan terbesar.
Gus Yahya tidak hanya menawarkan keberlanjutan program, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan capaian selama satu periode.
Polemik tata kelola organisasi dan keuangan, konflik Syuriyah dan Tanfidziyah, pengelolaan aset dan usaha organisasi, hingga berbagai kontroversi dan kasus korupsi yang melibatkan pengurus menjadi bahan evaluasi yang tidak dapat dilepaskan dari arena Muktamar.
Di kalangan internal NU, penilaian terhadap periode kepemimpinannya pun terbelah. Sebagian melihat Gus Yahya sebagai figur yang membawa modernisasi dan membuka ruang baru bagi NU di tingkat global. Sebagian lainnya menilai periode ini meninggalkan persoalan serius terkait tata kelola dan konsolidasi internal. Bahkan kepemimpinan Gus Yahya oleh sebagian besar kalangan dianggap paling gagal dalam sejarah PBNU.
2. KH Imam Jazuli: Kandidat Independen dan Pemimpin Transformatif Abad Kedua NU
Pengasuh: Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon
Usia: 50 tahun
Lahir: 17 November 1976
Pendidikan pesantren: Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri
Pendidikan formal: Universitas Al-Azhar, Mesir; Universiti Malaya
KH Imam Jazuli menjadi salah satu figur pemimpin muda di abad kedua NU yang dalam beberapa waktu terakhir semakin diperhitungkan dalam bursa Ketua Umum PBNU. Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, ini menawarkan positioning yang berbeda: kandidat independen dengan latar belakang pesantren, pengalaman akademik dan gagasan transformasi NU.
Perhatian terhadap Kiai Imam Jazuli menguat terutama karena gagasan dan gerakannya mengenai transformasi pesantren dan peningkatan kualitas sumber daya santri. Sejumlah kalangan melihatnya sebagai figur pemersatu yang dapat menjembatani kelompok yang menghendaki perubahan dengan mereka yang tetap menginginkan kesinambungan tradisi organisasi.
Agenda yang dibawanya bertumpu pada tiga isu besar: persatuan NU, penguatan kembali marwah dan otoritas ulama, serta transformasi pesantren sebagai fondasi NU memasuki abad kedua.
Kemandirian finansial secara personal juga menjadi salah satu modal kuatnya. Posisi tersebut membuat Imam Jazuli relatif lebih leluasa membangun komunikasi lintas kelompok tanpa terlalu terbebani persepsi mengenai keterikatan dengan kekuatan politik tertentu.
Sosoknya yang aktif melakukan pertemuan lintas tokoh dan generasi, dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan ishlah organisasi setelah periode PBNU ini yang diwarnai kontroversi.
3. KH Abdul Hakim Mahfudz: Representasi Tradisi Tebuireng
Pengasuh: Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang
Usia: 68 tahun
Lahir: 17 Agustus 1958
Pendidikan pesantren: Pondok Pesantren Seblak, Jombang
Pendidikan formal: STIP Jakarta dan Universitas Terbuka
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin merupakan salah satu figur dengan simbol kultural paling kuat dalam kontestasi ini. Ia merupakan cicit pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng.
Kehadiran Gus Kikin menawarkan narasi penguatan kembali fondasi dan identitas organisasi. Salah satu gagasan yang menonjol adalah penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari sebagai rujukan fundamental dalam kehidupan organisasi NU.
Dari sisi usia dan garis keturunan, Gus Kikin merepresentasikan kesinambungan tradisi kepesantrenan dan sejarah NU. Sebagai kandidat paling senior secara usia, Gus Kikin oleh sebagian kalangan structural NU dianggap lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU.
Dalam dinamika politik Muktamar, beredar pula persepsi mengenai dukungan dari kekuatan Istana. Gus Kikin didukung oleh Istana diperkuat dengan keterlibatan Gus Ipul dan Nusron Wahid sebagai operator utama pemenangan Gus Kikin. Namun sumber lain mengatakan bahwa Prabowo tidak ingin ikut campur dalam Pemilihan Caketum PBNU.
4. KH Yusuf Chudlori: Pengalaman Politik dan Agenda Kebangkitan Kedua
Pengasuh: Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang
Usia: 53 tahun
Lahir: 9 Juli 1973
Pendidikan pesantren: Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri
Pendidikan formal: MA sederajat
Gus Yusuf membawa modal yang berbeda dibandingkan tiga kandidat lainnya. Ia memiliki pengalaman panjang dalam politik praktis dan organisasi kepartaian, termasuk pernah memimpin PKB Jawa Tengah sebelum mengundurkan diri pada awal 2026.
Pengunduran diri tersebut kemudian dibaca sebagian kalangan sebagai langkah menuju kontestasi PBNU. Meskipun telah meninggalkan jabatan politiknya, latar belakang tersebut membuat Gus Yusuf tetap diasosiasikan dengan basis politik PKB oleh sebagian masyarakat.
Ia menawarkan visi An-Nahdlah Ats-Tsaniyah atau Kebangkitan Kedua NU, dengan agenda memulihkan marwah organisasi, memperkuat soliditas internal, membenahi tata kelola, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat.
Tantangan utamanya adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan agenda khidmah NU, bukan sekadar perpanjangan kepentingan politik tertentu.
*Pertarungan Bukan Sekadar Empat Nama*
Muktamar ke-35 NU pada akhirnya tidak semata-mata akan menjadi pertarungan empat kandidat. Kontestasi ini juga merupakan pertarungan gagasan mengenai model kepemimpinan kolektif PBNU di abad kedua.
Muktamar tidak sekadar memilih seorang ketua umum. Muktamar akan menentukan arah NU untuk lima tahun ke depan sekaligus meletakkan fondasi perjalanan organisasi pada abad keduanya.
Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah yang relatif sama: meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis dan memastikan otoritas ulama tetap menjadi pusat pengambilan keputusan.
Wildan mengungkapkan, Muktamar Harus Menjadi Jalan Islah dan Persatuan. Ia melanjutkan,
Muktamar ke-35 harus menjadi momentum untuk menyembuhkan luka, mengakhiri ketegangan, mempertemukan kembali pihak-pihak yang berbeda, dan mengokohkan ukhuwah di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Karena itu, seluruh proses Muktamar harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga siapa pun yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat, dan siapa pun yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya dengan lapang dada karena meyakini bahwa prosesnya berlangsung secara jujur, adil, terbuka, dan bermartabat.
"Muktamar yang bermartabat bukanlah Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan Muktamar yang memastikan kehormatan semua pihak dan kemenangan Nahdlatul Ulama," pungkasnya.
Editor : Diday Rosadi
