SIDOARJO, AYOJATIM.COM - Tuduhan sejarah yang puluhan tahun melekat pada Presiden pertama RI, Soekarno, kini resmi bersih. Ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 mengenai Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno telah dicabut oleh negara.
Pemulihan nama baik Sang Proklamator tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang menyasar ratusan warga di kawasan Waru, Gedangan, dan Sedati.
Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia, membawa kabar tersebut langsung ke hadapan konstituennya di Gedung Serbaguna Maerokotjo, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Minggu (21/6/2026).
Legislator yang baru saja terpilih untuk periode keempatnya di Senayan tersebut menegaskan, keputusan pencabutan aturan lama tersebut membuktikan bahwa tudingan Bung Karno berkhianat atau mendukung PKI sama sekali tidak berdasar.
"Kami mengemban tugas konstitusional untuk terus menyampaikan fakta sejarah kepada masyarakat luas," kata Indah.
Selain meluruskan distorsi sejarah masa lalu, Indah mengajak masyarakat Sidoarjo memperkuat benteng sosial di tengah gempuran informasi digital yang kerap memecah belah warga.
Nilai-nilai mendasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi kompas dalam kehidupan bertetangga. Wujud nyatanya berupa sikap toleransi, kerukunan, serta tradisi gotong royong yang menjadi akar budaya lokal.
Derasnya arus hoaks yang berseliweran di media sosial memicu kekhawatiran tersendiri bagi generasi muda. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Yayasan Wahana Narasi Indonesia, Ade, mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan oleh perwakilan parlemen.
Menurutnya, edukasi seperti ini sangat penting agar generasi zilenial tidak kehilangan arah dan tetap mengenali identitas bangsanya sendiri.
"Edukasi langsung dari tokoh publik sangat bermakna bagi anak-anak muda. Jalur ini membantu mereka menyaring informasi buruk dan lebih memahami esensi dasar Pancasila serta nilai kebangsaan," tutur Ade saat mendampingi forum tersebut.
Pada bagian akhir pemaparannya, Indah meminta warga Sidoarjo tidak mudah terprovokasi oleh kabar burung yang tidak jelas orisinalitas sumbernya.
Kontribusi terhadap negara tidak harus berupa kebijakan besar, melainkan bisa dimulai dengan menjaga kedamaian di lingkungan terkecil.
"Mari kita mengabdi untuk Indonesia dengan kapasitas masing-masing. Kalau kita belum mampu menyumbang kebaikan bagi lingkungan sekitar, setidaknya jangan ikut memperkeruh suasana atau membuat kerusakan," ujar Indah.
Editor : Alim Perdana
