SURABAYA - Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI telah memberi sinyal positif kebijakan pelaksanaan Dam Haji (Denda Haji) di tanah air. Bahkan di Purbalingga dua KBIH sudah melaksanakan Dam dengan difasilitasi Pemkab.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut mengkaji dan sangat mendukung kebijakan pembayaran Dam dengan penyembelihan hewan bagi para jemaah haji dilakukan di tanah air.
"Memang ada rencana Dam bisa dilaksanakan di dalam negeri. Tentu dilakukan di daerah asal jemaah yang melakukan ibadah haji, termasuk Jawa Timur. Kami menyambut baik hal itu," kata Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/4/2026).
Adhy mengatakan pembayaran dan penyembelihan Dam di Jawa Timur bisa diimplementasikan sebagai upaya mempermudah jemaah, dengan fokus penyaluran manfaat untuk fakir miskin di daerah asal para jemaah haji tersebut.
Ia mengatakan, jika regulasi dan kebijakan tersebut jadi diberlakukan, maka Pemerintah Provinsi Jatim sangat mendukung sekali.
"Kami sangat mendukung sekali, terlebih itu daging kan, jadi bisa menambah gizi untuk masyarakat," urai Adhy.
Adhy menjelaskan di Jatim, juga ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini bergerak dibidang pangan dan keberadaannya dapat digunakan untuk implementasi kebijakan pembayaran Dam.
Adhy menambahkan BUMD yang relevan mengimplementasikan pelaksanaan Dam di Jawa Timur adalah BUMD di bidang pangan, yakni PT Jatim Grha Utama (JGU).
"Saya kira untuk BUMD, PT JGU yang paling relevan mengimplementasikan pelaksanaan Dam di Jawa Timur," ujar Adhy Karyono.
Terpisah, Direktur PT Jatim Grha Utama, Firman Dwi Kriatmojo mengaku pihaknya siap untuk menjadi pelaksana Dam di Jawa Timur. Menurutnya hal itu sejalan dengan rencana PT JGU membuat Rumah Potong Hewan (RPH) Halal tingkat Provinsi.
Firman mengungkapkan, saat ini PT JGU sudah memiliki infrastruktur yang mendukung untuk membangun RPH Halal. Tentunya ini bisa menjadi penguat ekosistem Halal di Jawa Timur, termasuk menjadi pelaksana Dam untuk Jawa Timur.
"Kami siap mengimplementasi pelaksanaan Dam di Jawa Timur. Tentu nantinya akan berkolaborasi dengan lembaga terkait seperti Baznas dan KBIH, serta ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan MUI," pungkas Firman.
Editor : Diday Rosadi
