BANYUWANGI - Setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang terjadi di Selat Bali pada awal Juli lalu, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kabupaten Banyuwangi, untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) serta kondisi infrastruktur di pelabuhan Ketapang.
Ketua Tim Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas BASARNAS, khususnya di wilayah dengan lalu lintas penyeberangan laut yang padat seperti Selat Bali.
"Dengan arus penyeberangan laut yang tinggi antara Jawa dan Bali, seharusnya struktur dan peralatan BASARNAS di Banyuwangi lebih mumpuni," ujar Ridwan disela kunjungannya, pada Selasa (22/7/2025).
Rangkaian kegiatan kunjungan tersebut diawali dengan peninjauan Pos SAR Banyuwangi yang terletak di sisi dermaga LCM. Rombongan Komisi V DPR RI, juga melihat langsung peralatan pendukung dan gudang logistik milik BASARNAS Pos SAR Banyuwangi yang digunakan selama operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan ASDP Ketapang untuk meninjau infrastruktur pelabuhan.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga melakukan rapat koordinasi bersama para mitra dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Perhubungan, BMKG, KNKT, ASDP, Gapasdap, dan BASARNAS.
Komisi V DPR RI juga memberikan kesempatan kepada perwakilan KNKT, ASDP, dan BMKG untuk menyampaikan paparan terkait kronologi dan faktor-faktor teknis musibah KMP Tunu Pratama Jaya. Seluruh rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan Kapal Negara SAR 249 Permadi milik Basarnas di Dermaga APBN Tanjungwangi.
Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. Mujiono, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan status Pos SAR Banyuwangi.
“Kami siap memberikan dukungan, termasuk pemanfaatan aset daerah untuk mendukung operasional SAR,” jelas Wakil Bupati Banyuwangi.
Sedangkan Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan BASARNAS, R. Eko Suyatno, mengungkapkan bahwa status Pos SAR Banyuwangi setelah ini akan ditingkatkan menjadi Kantor SAR Kelas B.
“Dengan dukungan Menpan RB dan Pemerintah Daerah, Pos SAR Banyuwangi akan berdiri sebagai kantor tersendiri dan tidak lagi berada di bawah Kantor SAR Surabaya,” kata Eko.
Dalam forum rapat, Deputi Operasi BASARNAS juga memaparkan hasil operasi SAR terhadap insiden KMP Tunu Pratama Jaya yang berlangsung selama 20 hari. BASARNAS juga menjelaskan bahwa operasi yang resmi ditutup pada Senin 21 Juli 2025 setelah berhasil menemukan posisi kapal dan mengevakuasi 49 orang korban, terdiri dari 30 selamat dan 19 meninggal dunia.
"Kolaborasi dan sinergi terlihat saat operasi SAR karena banyak instansi dan potensi SAR yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini," pungkas Eko.
Editor : Amal Jaelani
