Oleh: Ulul Albab
Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI
Ketua ICMI Orwil Jawa Timur
IBADAH haji bukan sekadar perjalanan fisik ke tanah suci, melainkan juga rangkaian akad muamalah yang harus dilandasi dengan kejujuran, amanah, dan kepastian hukum.
Dalam konteks Indonesia, di mana jamaah haji reguler harus menunggu 20 hingga 40 tahun, dan layanan haji khusus, furoda, maupun dakhili semakin diminati, maka pemahaman tentang akad-akad transaksi haji dari perspektif fiqh muamalah menjadi sangat penting dan mendesak.
Akad dan Sakralitas Transaksi Ibadah
Fiqh muamalah telah menegaskan bahwa akad bukan sekadar “kontrak”, melainkan kesepakatan hukum yang menjadi landasan kehalalan sebuah transaksi.
Dalam haji, beberapa akad yang lazim digunakan adalah akad ijarah (sewa jasa), akad wakalah (perwakilan), dan kadang juga ju'alah (imbalan atas keberhasilan layanan).
Ketiga bentuk akad ini harus dipastikan memiliki objek yang jelas (ma’qud ‘alayh), kerelaan pihak (ridha), dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan) maupun tadlis (penipuan).
Namun, realitanya, tidak sedikit pihak yang menyusun akad secara tidak transparan.
Jamaah hanya diberi “brosur” atau dijanjikan keberangkatan tanpa ada kepastian kuota. Hal ini rentan melanggar prinsip dasar akad dalam syariah dan bisa menjurus ke akad bathil yang berdampak tidak hanya secara hukum positif, tetapi juga secara spiritual.
Jenis-Jenis Haji dan Akad yang Melekat
Haji Reguler, dikelola oleh Kementerian Agama, menggunakan sistem antrian dan dana disimpan di BPKH. Akad yang digunakan cenderung lebih aman karena berbasis regulasi.
Haji Khusus (Plus) dikelola oleh PIHK. Di sinilah akad wakalah dan ijarah menjadi penting. Namun seringkali jamaah tidak memahami akadnya.
Haji Furoda, menggunakan visa mujamalah (undangan pemerintah Arab Saudi) dan dilakukan di luar kuota resmi pemerintah. Meskipun sah di sisi Saudi, di Indonesia masih terjadi kekosongan regulasi, dan banyak akad dilakukan tanpa kepastian visa.
Haji Dakhili, layanan haji domestik untuk WNI yang bermukim di Saudi, kerap juga menimbulkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana akadnya?
Setiap jenis haji memiliki karakter akad berbeda dan oleh karena itu perlu edukasi dan standarisasi akad agar jamaah tidak tertipu dan semua pihak menjalankan kewajiban syar’i-nya.
Masalah Aktual dan Potensi Pelanggaran
Banyak masalah muncul karena tidak adanya akad tertulis yang sah, atau akad yang dibuat tidak dijelaskan secara komprehensif kepada jamaah.
Beberapa travel menjanjikan keberangkatan tanpa izin PIHK, atau menawarkan haji furoda dengan visa palsu. Ada juga kasus pengalihan dana dari akad haji ke akad investasi. Semua ini jelas melanggar syariat.
Dalam fiqh muamalah, jika ada akad yang mengandung unsur penipuan atau gharar, maka akad itu fasid (rusak) bahkan bisa batal. Oleh karena itu, perlindungan jamaah haji harus dimulai dari perlindungan akad.
Usulan Model Akad Syariah Ideal
Sebagai solusi, perlu dikembangkan model akad syariah yang ideal, antara lain:
Akad tertulis dan transparan dengan penjelasan lengkap tentang hak dan kewajiban kedua pihak.
Pemisahan akad dana dan layanan, agar tidak tercampur dengan transaksi non-haji.
Adanya monitoring dan supervisi dari lembaga pengawas syariah, seperti DSN-MUI atau BPKH.
Pendidikan jamaah tentang akad, tidak hanya melalui brosur, tapi juga dengan pendekatan fiqh yang mudah dipahami.
Strategi Kolaboratif Pemerintah dan Ormas
Negara wajib hadir mengatur dan mengawasi layanan haji agar tidak ada celah pelanggaran syariah. Namun, peran masyarakat sipil dan ormas seperti AMPHURI, ICMI, dan MUI juga sangat penting.
Melalui kolaborasi, dapat disusun pedoman nasional akad-akad transaksi haji berbasis fiqh muamalah, yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun jamaah.
Penutup
Menjadikan Akad sebagai Amal
Transaksi haji bukan sekadar bisnis layanan spiritual. Ini adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, semua akad harus sah secara syariah, adil, jujur, dan menghindarkan jamaah dari kerugian.
Akad yang baik akan membawa keberkahan dalam perjalanan haji, bukan hanya bagi jamaah, tapi juga bagi penyelenggara dan negara.
Sudah saatnya Indonesia memimpin dunia dalam tata kelola transaksi haji yang bersih, transparan, dan syar’i. Karena ibadah haji adalah puncak kesucian, maka setiap akad di dalamnya harus mencerminkan nilai-nilai Islam: kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.
Catatan: Tulisan ini adalah bagian dari refleksi fiqh kontemporer dan ditujukan untuk memperkuat literasi keuangan syariah serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Editor : Alim Perdana
