KEDIRI – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis mendapat perhatian serius dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur.
Dalam kunjungan kerja (Turba) di UIN Syekh Yusuf Kediri, Jumat (30/5), Plt. Ketua PW ISNU Jatim, Prof. M. Afif Hasbullah, mengungkapkan kekhawatiran atas dampak putusan tersebut terhadap sekolah-sekolah swasta, khususnya yang berbasis masyarakat dan bernaung di bawah organisasi keagamaan seperti NU.
Turba yang dihadiri perwakilan PC ISNU dari berbagai daerah di Jawa Timur (Kediri, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, Magetan, Ponorogo, Tulungagung, dan Pacitan), juga melibatkan Prof. Muhammad Yasin (Wakil Ketua) dan Muhammad Dawud (Sekretaris) PW ISNU Jatim.
"Putusan MK memang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis. Namun, realitanya, banyak daerah kekurangan sekolah negeri. Ketika anak terpaksa bersekolah di sekolah swasta, negara tak boleh lepas tangan," terang Prof. Afif, Guru Besar Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan.
Ia menyoroti dilema yang dihadapi sekolah swasta. Di satu sisi, mereka berperan penting menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, mereka seringkali kekurangan subsidi pemerintah, namun tetap diharapkan tidak membebani siswa dengan biaya pendidikan yang tinggi.
"Putusan MK tidak melarang sekolah swasta memungut biaya, tetapi negara wajib memastikan tak ada anak terhambat akses pendidikan karena kemiskinan. Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan," ujar Prof. Afif.
Untuk itu, ISNU Jatim mengusulkan beberapa langkah strategis:
1. Regulasi yang lebih implementatif
Pemerintah pusat dan daerah perlu menerbitkan regulasi yang jelas dan efektif terkait pembiayaan pendidikan dasar, termasuk mekanisme subsidi yang adil bagi sekolah swasta.
2. Peningkatan akses pendidikan negeri
Perluasan akses ke sekolah negeri berkualitas menjadi penting untuk mengurangi beban sekolah swasta.
3. Kebijakan khusus sekolah swasta
Kebijakan yang mengakomodasi kekhasan materi atau standar pendidikan tertentu di sekolah swasta perlu dipertimbangkan, termasuk mekanisme pembiayaan yang sesuai.
Prof. Afif menambahkan, Pemerintah harus menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam sistem pendidikan nasional. Subsidi tambahan bagi sekolah swasta yang melayani pendidikan dasar sangat penting.
"Jangan sampai negara hanya membuat aturan, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan dukungan. Ini bukan soal swasta atau negeri, ini soal masa depan anak bangsa," tegasnya.
Ketua Plt PW ISNU Jatim juga menekankan pentingnya peran intelektual dalam pembangunan masyarakat. ISNU berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan berupaya mencapai kemandirian organisasi melalui pengelolaan ekonomi yang kuat.
Editor : Alim Perdana
