SURABAYA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar diskusi publik di Surabaya pada Rabu, 11 Desember 2024, dengan tema "Masa Depan Hak Asasi Manusia (HAM) di Bawah Kepemimpinan Prabowo."
Diskusi ini menghadirkan Andy Irfan Junaedi (Sekretaris Jenderal Federasi KontraS), Dian Noeswantari (pakar pendidikan HAM), dan Andre Yuris (Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya). Mahasiswa, akademisi, dan wartawan turut hadir sebagai peserta.
Andy Irfan Junaedi, dalam paparannya, menggarisbawahi konteks post-truth yang mewarnai lanskap informasi Indonesia.
“Kondisi di mana fakta objektif seringkali terabaikan menunjukkan bahwa kita berada di era post-truth. Hal ini mengakibatkan opini publik yang tidak berdasarkan kenyataan," terangnya.
Ia mencontohkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo sebagai dampak dari dominasi narasi yang mengalahkan fakta.
“Oleh karena itu, strategi kontra-narasi menjadi penting untuk memastikan bahwa fakta tetap menjadi fondasi dalam masyarakat kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andy membahas isu impunitas, di mana pelanggaran HAM oleh aparat negara seringkali luput dari pertanggungjawaban hukum dan bahkan ditoleransi.
“Kita perlu mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM agar keadilan dapat tercapai,” ungkapnya.
Andre Yuris dari AJI Surabaya memaparkan data tentang kekerasan terhadap jurnalis. AJI mencatat 61 kasus sepanjang 2024, termasuk kekerasan terhadap wartawan Nurhadi di Surabaya.
Ia mengkhawatirkan peningkatan kekerasan ini, terutama dengan adanya draf revisi Undang-Undang Penyiaran yang diinisiasi DPR.
“Draf tersebut berpotensi membatasi jurnalisme investigatif, sehingga memperburuk situasi bagi jurnalis. Kami sangat menentangnya,” tegasnya.
Dian Noeswantari menambahkan perspektif mengenai pendidikan HAM dalam konteks ini.
“Pendidikan HAM harus menjadi prioritas agar masyarakat mampu memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Tanpa pemahaman yang baik, kita tidak dapat berharap akan ada perubahan yang signifikan," ujarnya.
Diskusi ini menjadi forum penting untuk membahas tantangan HAM di Indonesia dan upaya-upaya untuk menjamin perlindungan HAM di masa mendatang.
Peran masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi HAM sangat krusial dalam konteks transisi kepemimpinan nasional.
Editor : Alim Perdana
